Kementerian ESDM Buka Peluang Penyesuaian Harga LNG untuk Industri
Main Agenda kembali menjadi sorotan setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan kebijakan penyesuaian harga LNG (Gas Alam Cair) untuk sektor industri. Kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi pemicu utama keputusan ini, karena korelasi harga LNG dengan pasar internasional yang semakin kuat. Dirktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa harga LNG sedang dipertimbangkan untuk penyesuaian agar tidak terlalu memberatkan industri. “Kebijakan ini bagian dari Main Agenda pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan biaya produksi,” ujar Laode saat diwawancara di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/6/2026).
Perspektif Biaya dan Strategi Pemerintah
Main Agenda ini juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap fluktuasi harga energi global. Laode Sulaeman menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga LNG tidak hanya berdampak pada biaya produksi industri, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. “Kami sedang menyusun skema yang fleksibel, agar industri tidak terdampak berlebihan,” tambahnya. Menurut dia, pengaturan harga LNG harus dilakukan secara berkala, terutama saat terjadi perubahan signifikan pada harga minyak mentah di pasar internasional.
Kementerian ESDM mencoba menjawab tantangan yang dihadapi sektor industri, khususnya di tengah persaingan global yang semakin ketat. Harga LNG yang kini mencapai sekitar US$ 23 per MMBTU, jauh di atas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditetapkan pemerintah sebesar US$ 6 per MMBTU, menyebabkan beban operasional industri meningkat drastis. Upaya penyesuaian harga menjadi solusi untuk menjaga kinerja sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
Dalam rangka mendorong Main Agenda penyesuaian harga LNG, Kementerian ESDM bekerja sama dengan PT PGN Tbk, distributor utama LNG, serta pihak-pihak terkait. Pertamina juga terlibat dalam diskusi ini, terutama karena pengaturan harga gas bumi yang menyangkut kebutuhan industri. Laode menjelaskan bahwa Kementerian ESDM tidak ingin mengambil keputusan sepihak, tetapi ingin menggandeng stakeholder untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. “Kami ingin biaya energi tidak menghambat pertumbuhan industri, tapi tetap mendukung keberlanjutan pasokan,” tuturnya.
Kenaikan Harga dan Ancaman Terhadap Pekerja
Main Agenda penyesuaian harga LNG juga menyoroti dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kenaikan harga gas industri bisa menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor, seperti industri keramik di Bekasi, Jawa Barat. Dalam rapat yang dihadiri perwakilan serikat pekerja, Dasco menyatakan, “Kita harus melihat ini bukan hanya dari perspektif bisnis, tetapi juga sosial. PHK bisa terjadi jika biaya produksi terus meningkat,” katanya.
“Ini saya lagi di Rakernas KSPI. Saya tadi ditanyakan soal gas industri. Pidato yang saya rancang jadi buyar gara-gara masalah ini,” ujar Dasco saat menelpon Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, di hadapan peserta rapat.
Dalam upaya mengurangi dampak kenaikan harga LNG, Kementerian ESDM menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka dengan pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga berharap adanya kebijakan subsidi atau bantuan langsung untuk industri yang rentan. Dasco menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja untuk mencari solusi yang memadai. “Kita bisa duduk sehari dua hari ini dengan perwakilan buruh untuk cari jalan keluar,” katanya. Hal ini menjadi bagian dari Main Agenda dalam memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Kebijakan penyesuaian harga LNG diharapkan mampu mengurangi tekanan biaya bagi industri yang mengalami kenaikan signifikan dalam produksi. Laode Sulaeman menjelaskan bahwa harga LNG akan disesuaikan dengan kondisi pasar, tetapi pemerintah tetap menjaga stabilitas harga untuk menghindari gejolak di sektor manufaktur. “Kita ingin biaya energi tetap terjangkau, tapi juga tetap memperhatikan keberlanjutan pasokan,” katanya. Selain itu, ada rencana untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan harga energi, sebagai bagian dari Main Agenda pemerintah dalam menghadapi perubahan dinamika pasar global.
