Daftar Isi
New Policy: Bima Arya Minta Daerah Kolaborasi Perkuat Ketahanan Pangan Perkotaan
New Policy yang diusung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya kerja sama lintas daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan perkotaan. Dalam Forum Pangan Nasional Pemerintah Kota 2026 di Medan, Sumatera Utara, ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memperkuat sistem pangan di kota-kota besar sekaligus menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan strategi kolaboratif, pemerintah daerah diharapkan mampu menjawab tantangan global dalam distribusi, produksi, dan akses makanan sehat bagi warga.
Perspektif Bonus Demografi dan Tantangan Kota
Menurut Bima Arya, Indonesia tengah menghadapi masa bonus demografi yang berpotensi memberi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ia memperingatkan bahwa peluang ini hanya akan bertahan hingga 2038–2040. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib menjaga keberlanjutan pangan perkotaan agar tidak ada penurunan kualitas hidup masyarakat akibat ketergantungan pada bahan pangan impor.
“Kalau kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi, maka pasti 2040 itu kita enggak akan jadi negara maju karena gagal memanfaatkan bonus demografi seperti negara-negara lainnya,”
tegasnya.
Bima menyoroti bahwa kota-kota besar berperan sebagai pusat konsumsi sekaligus penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan memperkuat ketahanan pangan, ia berharap kota mampu menjadi penyangga ekonomi nasional yang lebih stabil. Menurutnya, upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pangan lokal adalah bagian dari New Policy yang diusung Kementerian Dalam Negeri. “Kolaborasi ini bukan sekadar kebutuhan, tetapi kewajiban untuk menjaga keberlanjutan pangan di tengah dinamika global,” ujarnya.
Masa Depan Pangan Perkotaan dan Peran Kepala Daerah
Dalam New Policy ini, kepala daerah diminta berperan aktif dalam menyusun rencana mitigasi bencana terkait ketahanan pangan. Bima Arya menekankan pentingnya perencanaan yang matang untuk menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kelangkaan air. “Kota harus menjadi pelaku yang tangguh, bukan hanya penerima manfaat,” kata wakil menteri tersebut.
Ia juga menyoroti bahwa sekitar 43,5 persen penduduk Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan makanan sehat. Faktor ini bisa menghambat munculnya generasi produktif yang diperlukan untuk memperkuat daya saing bangsa. “Dengan New Policy, kita bisa mengubah pola pembangunan yang seragam menjadi model adaptif sesuai kebutuhan lokal,” imbuhnya. Untuk mewujudkan hal ini, Bima Arya mengapresiasi inisiatif beberapa kota yang sudah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pangan, sekaligus mengharapkan komitmen yang lebih luas.
Kerja Sama Daerah dan Langkah Konkret
Forum Pangan Nasional Pemerintah Kota 2026 dihadiri oleh sejumlah pemimpin kota, seperti Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, dan perwakilan dinas ketahanan pangan dari seluruh Indonesia. Bima Arya menekankan bahwa New Policy ini perlu diimplementasikan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk bidang pertanian, logistik, dan ekonomi kreatif.
Dalam contoh konkret, DKI Jakarta telah meneken kerja sama dengan lima daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya. Strategi ini diharapkan menjadi model terbaik dalam meningkatkan ketersediaan makanan di tengah persaingan global. “Kota-kota harus saling mendukung, karena ketahanan pangan perkotaan tidak bisa dicapai secara individual,” tambah Bima Arya. Ia juga menyarankan pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem pangan melalui pengembangan infrastruktur, pengawasan harga, dan dukungan kebijakan nasional.
Menurut Bima Arya, New Policy ini juga memberikan ruang bagi daerah yang memiliki keunikan sumber daya lokal. Ia menyoroti bahwa pembangunan seragam seringkali mengabaikan potensi wilayah masing-masing, sehingga mengurangi efisiensi dalam mengelola pangan. “Kolaborasi yang berkelanjutan bisa mempercepat pencapaian keberlanjutan pangan, karena setiap kota memiliki kontribusi berbeda,” jelasnya. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Kebijakan ini juga menuntut adaptasi dari kepala daerah menghadapi kondisi yang semakin kompleks. Bima Arya menyebutkan bahwa tantangan seperti kenaikan harga bahan pangan, perubahan iklim, dan peningkatan populasi membutuhkan kebijakan yang terpadu. “Kota harus menjadi pusat inovasi, bukan hanya sekadar tempat konsumsi,” kata wakil menteri tersebut. Dengan menggabungkan kekuatan lokal dan nasional, New Policy diharapkan menjadi solusi berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan makanan sehat di wilayah perkotaan.
