Key Discussion: Mendagri Tito Buka Suara Soal Dua Desa Lepas ke Malaysia
Key Discussion mengenai isu dua desa di Kalimantan yang dianggap beralih ke Malaysia menjadi topik utama dalam rapat kerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Komisi II DPR di Jakarta, Senin, 29 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Tito menjelaskan bahwa narasi yang menyebut dua desa hilang ke negara tetangga tidak sepenuhnya akurat. Ia menekankan bahwa perubahan batas wilayah tidak berarti desa tersebut lenyap, tetapi hanya sebagian tanahnya yang terlibat dalam penyesuaian area perbatasan.
Klarifikasi Mendagri Mengenai Perubahan Batas Wilayah
Mendagri Tito Karnavian memberikan penjelasan rinci tentang skenario perpindahan wilayah yang terjadi di Pulau Sebatik. Menurutnya, sebanyak 127,3 hektare tanah dari dua desa di wilayah tersebut masuk ke Malaysia, tetapi Indonesia juga menerima kompensasi lahan hingga 5.700 hektare di Sungai Simantipal. “Yang dimaksud adalah 127 hektare itu masuk ke dua desa, namun kita justru memperoleh area lebih besar di sisi Indonesia,” jelas Tito. Ia menekankan bahwa perubahan batas ini adalah bagian dari proses konsultasi dan evaluasi antara kedua pihak, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama.
Dalam Key Discussion, Tito juga menyebutkan bahwa perubahan ini tidak menimbulkan kehilangan signifikan bagi masyarakat Desa. Ia menegaskan bahwa pergeseran tanah lebih bersifat teknis dan tidak mengubah identitas administratif desa tersebut. “Kita harus menghargai upaya Malaysia untuk menyesuaikan batas wilayah, tapi jangan sampai masyarakat merasa rugi,” tegas mantan Kapolri ini. Ia berharap informasi yang disampaikan ke publik dapat dijelaskan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Klarifikasi dari Pihak Lain dalam Key Discussion
Bukan hanya Mendagri yang memberikan pernyataan dalam Key Discussion ini. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kaltara turut menjelaskan bahwa perubahan batas negara terjadi karena adanya penyesuaian sebelumnya yang disepakati bersama. Menurutnya, ada beberapa titik perbatasan yang memerlukan revisi akibat data geografis yang diperbarui. “Kita tidak sedang kehilangan wilayah, tapi sedang menyesuaikan dengan Malaysia untuk kemajuan bersama,” tambahnya.
Key Discussion ini juga diikuti oleh lembaga lain yang terkait. Dalam kesempatan yang sama, PBB mengungkapkan bahwa peristiwa serangan terhadap pasukan UNIFIL di Lebanon dianggap sebagai bentuk pengutukan oleh Malaysia. Sementara itu, pemerintah Malaysia memberikan peringatan dini tsunami untuk wilayah Sabah setelah gempa mengguncang Mindanao, Filipina. Meski tidak langsung terkait dengan isu dua desa, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Malaysia aktif memberikan informasi terkait berbagai isu geopolitik.
Tito juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam Key Discussion ini. Ia menyebutkan bahwa ada beberapa desa yang perlu dilibatkan langsung dalam diskusi penyesuaian batas. “Kepala desa harus diberi kesempatan untuk menyampaikan kepentingannya, karena mereka yang paling mengerti kondisi lapangan,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Key Discussion tidak hanya menjadi ruang untuk pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan tingkat daerah dalam proses pengambilan keputusan.
Implikasi dan Manfaat Perubahan Wilayah
Dalam Key Discussion, Tito memprediksi bahwa perubahan batas ini akan memberikan manfaat ekonomi dan strategis bagi Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pengambilan wilayah tambahan di Sungai Simantipal bisa digunakan untuk pengembangan pertanian, pariwisata, atau infrastruktur. “Kita harus memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dari penyesuaian ini, agar masyarakat merasa diuntungkan,” terangnya. Ia menekankan bahwa keputusan ini tidak terjadi secara mendadak, tetapi melalui proses yang transparan dan melibatkan berbagai pihak.
Key Discussion ini juga menjadi kesempatan untuk menggali masukan dari masyarakat. Tito menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima banyak pertanyaan dari warga Kalimantan terkait pengaruh perubahan wilayah terhadap hak mereka. “Kita harus menjawab dengan data yang jelas, agar masyarakat tidak merasa bingung,” tambahnya. Dalam diskusi tersebut, ia menyatakan bahwa desa-desa yang terlibat tidak kehilangan hak politik, tetapi hanya sedikit bagian tanahnya yang dialihkan untuk kepentingan bersama.
Key Discussion ini menegaskan bahwa perubahan wilayah tidak selalu berarti konflik. Dengan adanya kompensasi yang diberikan, baik pemerintah maupun masyarakat bisa saling mendukung. Tito berharap ini bisa menjadi contoh bagus dalam menyelesaikan perbatasan melalui dialog dan kesepakatan. “Penting untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Malaysia, sambil menjaga kepentingan nasional,” pungkasnya.
