Special Plan: FH Unib Dampingi Penyusunan Dua Raperdes di Pulau Enggano untuk Perkuat Tata Kelola Desa
Special Plan – Dalam upaya meningkatkan tata kelola desa yang lebih baik, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (FH Unib) melanjutkan program Special Plan dengan mendampingi penyusunan dua rancangan peraturan desa (Raperdes) di Pulau Enggano. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur desa dalam merumuskan aturan yang relevan dengan kebutuhan wilayah, sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan pendekatan partisipatif, FH Unib menggandeng Desa Kaana dan Desa Meok untuk mewujudkan regulasi yang berdampak langsung pada pengelolaan sumber daya alam serta pariwisata. Special Plan ini juga menjadi bagian dari komitmen fakultas dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.
Koordinasi Mahasiswa dan Dosen dalam Program Special Plan
Program Special Plan ini dilaksanakan melalui magang tematik yang berlangsung hingga Agustus 2026. Sebanyak 13 mahasiswa semester IV FH Unib serta dua dosen pembimbing langsung berada di lapangan, mengambil peran sebagai pengamat dan penyusun dokumen Raperdes. Kehadiran mereka tidak hanya memperkaya pemahaman tentang hukum tata kelola desa, tetapi juga memfasilitasi diskusi antara pihak desa dengan masyarakat setempat. Kegiatan ini menjadi wadah untuk menyelaraskan aspirasi warga dengan kebijakan yang diterapkan, sehingga meningkatkan kualitas penyusunan regulasi desa.
Dalam penyusunan Raperdes Desa Kaana, mahasiswa dan dosen fokus pada pengelolaan hutan adat Danau Pulau Kaudar Kaharuba. Area ini memiliki fungsi penting sebagai sumber air irigasi sawah serta habitat konservasi spesies flora dan fauna unik. Sementara itu, Raperdes Desa Meok bertujuan mengembangkan destinasi wisata Bak Blaw, yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan budaya lokal. Dengan pendekatan Special Plan, fakultas tidak hanya menyiapkan dokumen hukum, tetapi juga memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan aturan tersebut.
Pendekatan Partisipatif dalam Peran FH Unib
Penyusunan Raperdes melalui Special Plan didukung oleh prinsip partisipatif, yang memastikan bahwa peraturan desa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. M. Yamani, Dekan FH Unib, mengungkapkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kerja sama yang kuat antara akademisi dengan perangkat desa. “Dalam Special Plan ini, kami berupaya menyelaraskan regulasi desa dengan prinsip pembentukan peraturan yang baik, sambil memperkuat peran hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan kebudayaan,” jelas Yamani, saat memberikan pernyataan di Bengkulu. Selain itu, kehadiran mahasiswa juga memberikan peluang untuk memperkenalkan pengetahuan hukum ke masyarakat, sekaligus mengamati dinamika lokal yang relevan.
Program Special Plan tidak hanya berfokus pada dokumen peraturan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas pengelola desa. Dengan bimbingan FH Unib, dua desa ini mampu menghasilkan Raperdes yang lebih komprehensif, mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kepala Desa Kaana, Alimuddin, menyambut baik kontribusi fakultas tersebut, menganggapnya sebagai langkah strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan serta kearifan lokal. “Kami berharap Special Plan ini bisa berdampak jangka panjang, bukan hanya pada peraturan desa, tetapi juga pada kualitas hidup warga,” ujarnya.
Pendekatan Special Plan juga memperkuat kerja sama antara FH Unib dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan organisasi konservasi. Dengan bantuan berbagai pihak, program ini membantu desa dalam mengatasi tantangan pengelolaan sumber daya yang kompleks, seperti konflik lahan atau penurunan kualitas lingkungan. Selain itu, Raperdes yang dihasilkan menjadi alat untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta penguatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kehadiran FH Unib di lapangan membuka ruang bagi pihak desa untuk memperoleh saran hukum yang relevan, sekaligus menguji implementasi kebijakan secara langsung.
“Special Plan ini adalah bukti komitmen FH Unib dalam membangun desa melalui pendekatan hukum yang kontekstual dan berkelanjutan. Kami ingin membantu desa tidak hanya menciptakan aturan, tetapi juga memastikan aturan tersebut bisa berdampak nyata pada kehidupan warga,” kata Yamani.
Dengan Special Plan ini, FH Unib berharap mampu menghasilkan model tata kelola desa yang dapat diadopsi di daerah lain. Proses penyusunan Raperdes yang dijalani oleh Desa Kaana dan Desa Meok menunjukkan bahwa program magang tematik menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kapasitas pengelola desa. Kehadiran akademisi di lapangan tidak hanya memperkaya proses pengambilan keputusan, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana hukum bisa menjadi alat pemecah masalah. Dengan pendekatan ini, FH Unib berkomitmen untuk terus mengembangkan model pendampingan desa yang berkelanjutan, melalui program Special Plan yang terus berlangsung hingga 2026.
