Pelaporan SPT Tahunan Hingga 11 Mei 2026 Capai 13,2 Juta
Key Strategy sebagai pendekatan utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak terlihat dari capaian jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh 2025 hingga 11 Mei 2026 pukul 24.00 WIB yang mencapai 13.233.078. Angka ini mencakup wajib pajak badan dan orang pribadi (OP) yang menggunakan berbagai metode pembayaran, termasuk sistem online dan offline. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas Key Strategy dalam memberdayakan wajib pajak melalui pendekatan yang lebih inklusif dan mudah diakses.
Pelaporan SPT tahunan terbanyak berasal dari wajib pajak OP karyawan, yaitu sebanyak 10.843.429, yang menunjukkan bahwa sektor ini menjadi pilar utama dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, wajib pajak OP nonkaryawan memberikan kontribusi sekitar 1.463.731, yang masih tergolong signifikan meski angkanya lebih rendah. Untuk wajib pajak badan, total pelaporan mencapai 894.537 dalam rupiah dan 1.496 dalam dolar AS, yang memperlihatkan keberagaman metode pembayaran dan adaptasi terhadap perubahan kebijakan.
Key Strategy DJP juga mencakup penggunaan sistem Coretax sebagai sarana digitalisasi. Hingga 11 Mei 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 19.183.606, terdiri dari 17.979.251 wajib pajak OP dan 1.112.594 wajib pajak badan. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam adopsi teknologi, yang sejalan dengan upaya DJP untuk mempercepat proses pelaporan dan meminimalkan kesalahan administratif.
“Progres pelaporan SPT tahunan PPh hingga 11 Mei 2026 (Tahun Pajak 2025) mencapai 13.233.078 SPT,” kata Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, dalam pernyataannya, Selasa (12/5). Pernyataan ini menekankan bahwa Key Strategy yang dijalankan DJP berhasil menarik lebih banyak wajib pajak untuk melaporkan secara tepat waktu, terutama di tengah tantangan pandemi yang masih terasa.
Perkembangan Aktivasi Coretax
Peningkatan jumlah wajib pajak yang menggunakan Coretax menjadi bagian dari Key Strategy untuk mendorong transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak. Sistem ini memudahkan pengisian dan pengiriman SPT dengan fitur seperti otomatisasi perhitungan, integrasi data dari berbagai sumber, serta layanan bantuan real-time. Selain itu, dari sektor instansi pemerintah, tercatat 91.529 wajib pajak yang berhasil mengaktifkan akun Coretax, menunjukkan kepercayaan mereka terhadap keandalan sistem ini.
“Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 19.183.606,” tambah Inge Diana Rismawanti. Penggunaan Coretax menjadi indikator kuat bahwa Key Strategy mengarah pada transformasi digital yang berkelanjutan, dengan target meningkatkan partisipasi wajib pajak hingga 90% dalam waktu dekat.
Di sisi lain, sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) hanya terdapat 232 wajib pajak yang aktif menggunakan Coretax. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk memperluas strategi Key Strategy dengan edukasi lebih intensif kepada usaha kecil dan menengah (UKM) agar mereka dapat memanfaatkan sistem ini secara optimal. DJP juga memberikan dukungan teknis untuk memastikan tidak ada hambatan dalam aktivasi akun.
Pelaporan SPT Diperpanjang Hingga April 2026
Pelaporan SPT tahunan diperpanjang hingga 30 April 2026 sebagai bagian dari Key Strategy untuk memperlebar kesempatan bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan. Hingga 16 April 2026, total pelaporan mencapai 11.29 juta, yang menunjukkan adanya peningkatan volume dari wajib pajak yang memanfaatkan tenggat waktu yang lebih lama. Perpanjangan ini juga menciptakan fenomena “joki pajak” di media sosial, di mana banyak wajib pajak mempercayakan pihak ketiga untuk membantu proses pelaporan, terutama di tengah situasi yang membutuhkan efisiensi waktu.
Key Strategy DJP tidak hanya fokus pada waktu pelaporan tetapi juga pada kualitas data. Peningkatan partisipasi wajib pajak OP karyawan yang mencapai 9.562.253 SPT menunjukkan bahwa strategi ini berhasil menarik perhatian mereka. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif Key Strategy yang menghapus denda pajak keterlambatan pembayaran untuk wajib pajak badan, sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan dan meminimalkan hambatan dalam pengisian SPT.
Dengan adanya Key Strategy, DJP berkomitmen untuk mengoptimalkan kepuasan wajib pajak melalui layanan yang lebih cepat dan akurat. Implementasi Coretax dan perpanjangan masa pelaporan menjadi bukti bahwa strategi ini dirancang untuk mencakup berbagai kelompok wajib pajak, termasuk yang mengalami kesulitan teknis atau waktu. Dengan pendekatan ini, DJP berharap mampu meningkatkan jumlah pelaporan SPT hingga mencapai target 13,2 juta pada akhir periode, yang menjadi penanda kematangan sistem perpajakan di Indonesia.
