Selain di Dinas PUPR Muara Enim, KPK Geledah Rumah Tersangka Kasus Bupati Edison

KPK Perluas Penggeledahan dalam Perkara Dugaan Suap Bupati Muara Enim

Beritanew.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan perkara yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison, dengan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Setelah mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kantor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Kabupaten Muara Enim, penyidik juga memeriksa dua rumah milik pihak yang terkait perkara tersebut.

Penggeledahan tambahan itu dilakukan pada Kamis, 10 September 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran dana, dokumen pekerjaan, serta informasi lain yang berhubungan dengan proyek di Kabupaten Muara Enim.

“Termasuk juga hari ini ada penggeledahan di dua lokasi lainnya, yaitu di rumah para pihak. Tentunya itu juga bagian dari serangkaian kegiatan penggeledahan di perkara ini,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2026).

KPK belum mengungkapkan secara rinci barang apa saja yang ditemukan dari dua rumah tersebut. Penyidik masih melakukan pemeriksaan atas hasil penggeledahan, sehingga informasi terkait isi dokumen maupun perangkat yang diamankan belum disampaikan kepada publik.

Dokumen proyek dan barang elektronik diamankan

Sehari sebelumnya, Rabu, 9 September 2026, penyidik KPK menggeledah dua kantor di lingkungan Pemkab Muara Enim, yakni Dinas PUPR dan Kantor PBJ. Dari kegiatan itu, penyidik membawa sejumlah dokumen pelaksanaan pekerjaan serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah daerah.

“Bahwa pada Rabu (9/9), penyidik melakukan giat penggeledahan di dua lokasi, yaitu di Kantor Dinas PUPR dan Kantor PBJ Pemkab Muara Enim,” ujar Budi.

“Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen terkait pelaksanaan pekerjaan dan beberapa barang bukti elektronik lainnya,” lanjutnya.

Dokumen dan perangkat elektronik tersebut telah dibawa untuk kepentingan penyidikan. KPK akan menelaah materi yang diperoleh untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Dalam perkara seperti ini, catatan administrasi proyek, komunikasi digital, serta data pengadaan dapat menjadi bagian penting untuk menguji rangkaian peristiwa dan dugaan hubungan antarpihak.

Penggeledahan tidak serta-merta menunjukkan kesimpulan akhir terhadap seseorang atau suatu lembaga. Tindakan tersebut merupakan salah satu tahap penyidikan untuk mencari, mengamankan, dan memeriksa bukti yang dinilai relevan dengan perkara.

Perkara bermula dari OTT pada Juni 2026

Edison ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada Senin, 8 Juni 2026. KPK kemudian menetapkannya sebagai tersangka pada Selasa, 9 Juni 2026. Selain Edison, tiga orang lain juga berstatus tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengadaan di Kabupaten Muara Enim.

Tiga pihak tersebut ialah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 Abi Nurwardani, keponakan Bupati Adi Triyadi, serta Cory Erin Hardi yang bekerja sebagai marketing PT Millenium Solusi Abadi.

KPK menduga Edison menerima suap senilai Rp500 juta dari Cory. Dana tersebut diduga disalurkan melalui Abi Nurwardani. Dugaan pemberian uang itu berkaitan dengan upaya menjaga hubungan baik setelah PT Millenium Solusi Abadi memperoleh proyek pengadaan smart board dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada 2025.

Selain dugaan penerimaan Rp500 juta tersebut, Abi diduga menerima setoran dari rekanan dinas lain di Muara Enim. Dalam penanganan perkara ini, KPK telah menyita uang sekitar Rp1,9 miliar. Penyitaan itu menjadi bagian dari pengumpulan alat bukti yang akan ditelusuri lebih lanjut dalam proses hukum.

Dugaan suap audit melibatkan pihak BPK

Perkara ini juga berkembang pada jalur dugaan suap yang melibatkan lima aparatur sipil negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada Rabu, 10 Juni 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap lima ASN BPK dan kemudian menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan pemberian suap dari pihak Edison kepada pihak BPK.

KPK mengungkap adanya permintaan dana Rp1,6 miliar untuk mengubah hasil audit. Lima tersangka dalam perkara tersebut adalah Angga dari pihak swasta, Titin Rita Lestari selaku ASN atau Pengendali Teknis, Edison selaku Bupati Muara Enim, Cory Erin Hardi sebagai marketing PT Millenium Solusi Abadi, serta Fika yang menjabat Direktur PT Millenium Solusi Abadi.

Dengan adanya penggeledahan di kantor pemerintah dan rumah pihak terkait, penyidik tengah memperluas penelusuran atas dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan maupun proses audit. Hasil analisis terhadap barang bukti yang telah diamankan akan menentukan kebutuhan pemeriksaan lanjutan, termasuk kemungkinan pendalaman terhadap dokumen proyek, pihak rekanan, dan aliran dana yang terkait.

Proses penyidikan masih berjalan. KPK belum merinci temuan dari penggeledahan terbaru, sementara seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.