Main Agenda: Wamenhaj Libatkan Imigrasi Arab Saudi di Satgas Haji Usai Jemaah Dicekal
Main Agenda menjadi topik utama dalam pembahasan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terkait langkah pencegahan kejadian jemaah haji yang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi. Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan rencana kerja sama dengan Imigrasi Kerajaan Arab Saudi untuk mengoptimalkan pengawasan sebelum pelaksanaan ibadah haji. Ini dilakukan setelah sejumlah jemaah dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Barat (Sulbar) terpaksa batal berangkat karena dicekal oleh otoritas Saudi.
Proses Koordinasi dan Pengawasan
Pertemuan Dahnil dengan pihak terkait dilangsungkan setelah tinjauan pelaksanaan Mecca Route di Bandara Sultan Hasanuddin. Dalam sesi itu, ia menegaskan bahwa pelaksanaan haji tahun ini memperlihatkan celah dalam pengawasan. “Kerja sama antara Imigrasi Indonesia dan Arab Saudi sangat penting untuk menghindari masalah serupa di masa mendatang,” jelas Dahnil. Main Agenda juga menekankan perlunya memperkuat sistem pencegahan dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang di Arab Saudi.
Kemenhaj menginginkan peningkatan koordinasi antara Imigrasi Indonesia dan Saudi agar data calon jemaah lebih akurat. Saat ini, satgas haji sudah melibatkan kepolisian, Kemenhaj, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Namun, Dahnil mengatakan bahwa kehadiran Imigrasi Arab Saudi diharapkan bisa memberikan kontribusi lebih dalam monitoring dan pencegahan pelanggaran.
Pelanggaran dan Evaluasi
Kasus jemaah haji yang dicekal kembali menjadi bahan evaluasi. Jemaah dari kloter 5 Mataram, NTB, dan kloter 19 Polman, Sulbar, terpaksa tidak berangkat setelah dicekal. Dahnil memperkirakan ada pihak tertentu yang terlibat dalam upaya mempercepat pemberangkatan jemaah ilegal. Main Agenda menitikberatkan pada penguatan kerja sama bilateral untuk mengurangi risiko serupa.
Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan menyatakan bahwa kasus ini menjadi bahan diskusi untuk memperbaiki sistem pencegahan. “Kita akan evaluasi bersama Kemenhaj untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya. Namun, hingga saat ini hanya informasi terbatas yang diterima terkait jumlah jemaah yang dicekal oleh Arab Saudi.
Sebagai bagian dari Main Agenda, Kemenhaj juga meninjau penurunan kuota petugas haji Indonesia dari 4.421 menjadi 2.210 orang. Tujuan dari penyesuaian ini adalah memastikan pelayanan tetap berkualitas meski ada penyesuaian kebijakan. Selain itu, standar kesehatan haji diperketat setelah pertemuan antara Wamenhaj dan otoritas Saudi. Hal ini berdampak pada pengawasan terhadap keberangkatan jemaah.
Sejumlah jemaah dari daerah seperti Karawang dan Pamekasan juga memberikan perhatian khusus. Bupati Karawang Aep Syaepuloh menekankan pentingnya menjaga kesehatan jemaah, sementara Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto mengimbau para Jemaah Calon Haji (JCH) tetap mematuhi protokol selama perjalanan. Main Agenda juga mencakup upaya untuk menghindari penyalahgunaan data melalui pengingatkan JCH tidak mengunggah Kartu Nusuk ke media sosial.
