Prabowo Buka Kans Rombak Kabinet di 2 Tahun Pemerintahan, PAN: Kami Taat Keputusan

Prabowo Pertimbangkan Evaluasi Kabinet Menjelang Dua Tahun Pemerintahan

Beritanew.com – Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan melakukan penataan ulang susunan kabinet menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Wacana tersebut muncul dalam konteks evaluasi kinerja menteri, dengan penekanan bahwa anggota kabinet telah memiliki waktu untuk menunjukkan hasil kerja di bidang masing-masing.

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menegaskan bahwa keputusan mengenai perubahan komposisi kabinet berada sepenuhnya di tangan presiden. PAN, sebagai salah satu partai pendukung pemerintah, menyatakan akan menghormati setiap keputusan yang diambil Prabowo.

Eddy menyampaikan pandangan itu di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Ia menilai posisi menteri pada dasarnya adalah membantu presiden menjalankan pemerintahan, sehingga presiden memiliki kewenangan untuk menilai kebutuhan penyesuaian.

“Pada prinsipnya, menteri itu adalah pembantu presiden. Dan presiden memiliki kedaulatan, hak prerogatif, untuk melakukan penyesuaian di dalam pemerintahannya,” kata Eddy.

PAN Siap Mengikuti Keputusan Presiden

Bagi PAN, kemungkinan reshuffle tidak diposisikan sebagai persoalan internal partai, melainkan bagian dari kewenangan kepala pemerintahan. Eddy mengatakan partainya akan patuh terhadap keputusan Prabowo mengenai siapa yang tetap bertugas, dipindahkan, atau diganti dalam kabinet.

“Apa pun, itu ada kedaulatan presiden. Kita sebagai partai yang mendukung Bapak Presiden, tentu taat dan patuh atas segala apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden berdasarkan hak prerogatifnya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keputusan perubahan kabinet dapat didasarkan pada evaluasi presiden atas kebutuhan pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memegang peran sentral dalam menentukan pembantu-pembantunya, termasuk dalam menetapkan arah kerja kabinet.

Penataan kabinet juga dapat menjadi bagian dari upaya memastikan setiap kementerian bekerja selaras dengan agenda pemerintah. Meski demikian, belum ada daftar kementerian maupun nama menteri yang disebut akan terdampak apabila perombakan benar-benar dilakukan.

Evaluasi Disebut Berjalan Terus-Menerus

Sebelumnya, Prabowo membicarakan kemungkinan evaluasi besar terhadap kabinet dalam wawancara Program Prabowo Menjawab, Rabu (16/9). Pertanyaan mengenai peluang reshuffle diajukan menjelang dua tahun pemerintahannya.

Dalam wawancara tersebut, Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV Rivana Pratiwi menanyakan apakah dua tahun menjadi waktu bagi Prabowo untuk melakukan penilaian menyeluruh dan perubahan besar di jajaran kabinet.

“Atau Bapak merasa bahwa ‘Wah 2 tahun ini sudah waktunya saya melakukan evaluasi besar-besaran dan merombak kabinet saya’. Artinya akan ada reshuffle besar-besaran Pak? Yang mungkin Bapak pertimbangkan gitu ya,” tanya Rivana Pratiwi.

Prabowo menjawab bahwa penilaian terhadap tim pemerintahannya berlangsung secara berkelanjutan. Ia menyebut secara objektif timnya bekerja dengan baik, tetapi tetap mengingatkan para menteri bahwa setiap orang perlu memahami peran dan tanggung jawabnya.

“Jadi gini, kalau saya evaluasinya terus menerus dan sampai sekarang secara objektif, ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke tapi saya katakan juga kepada tim, inget ya ibarat kita kesebelasan sepakbola ada pemain inti, ada striker, ada cadangan. Jadi saya fokus dulu karena Indonesia ini begitu rumit masalahnya, kita harus fokus pada hal yang mendasar,” jawab Prabowo.

Perumpamaan sepak bola itu menggambarkan pandangan Prabowo bahwa dalam sebuah tim, peran setiap orang dapat berbeda. Ada anggota yang berada di posisi utama dan langsung menangani isu yang menonjol, sementara yang lain menjalankan fungsi penting dari sektor yang tidak selalu menjadi perhatian publik.

Tidak Semua Kementerian Berada di Garis Depan

Prabowo juga menjelaskan bahwa sejumlah kementerian tidak selalu berada di “garis depan” dalam menghadapi persoalan yang menjadi fokus utama pemerintah. Namun, kementerian tersebut tetap menjalankan tugas sesuai kewenangan dan inisiatif yang dimiliki.

“Jadi pada saat ini ada beberapa kementerian yang tentunya istilahnya tidak di garis depan, tapi mereka mengerti. Dan mereka bekerja sesuai inisiatif masing-masing,” ujar dia.

Pernyataan itu memberi gambaran bahwa penilaian terhadap kabinet tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering seorang menteri tampil di ruang publik. Kinerja kementerian juga terkait pelaksanaan kewenangan, kemampuan menerjemahkan arahan pemerintah, serta kontribusi terhadap penanganan persoalan nasional.

Prabowo menyatakan reshuffle dapat diperlukan untuk menempatkan orang pada posisi yang paling sesuai. Perubahan juga dapat terjadi apabila terdapat kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kemungkinan perombakan kabinet dipandang bukan semata pergantian personal, melainkan bagian dari evaluasi terhadap efektivitas pemerintahan.

Jelang dua tahun pemerintahan, perhatian publik akan tertuju pada hasil evaluasi tersebut dan langkah lanjutan yang dipilih presiden. Untuk saat ini, sinyal yang disampaikan Prabowo menunjukkan bahwa penilaian terhadap jajaran kabinet tetap berjalan, sementara keputusan akhir mengenai susunan menteri berada dalam kewenangan presiden.