Pemerintah Tarik Utang Rp305,5 Triliun per April 2026
Latest Program – Kementerian Keuangan menyatakan bahwa realisasi pembiayaan anggaran hingga 30 April 2026 mencapai Rp305,5 triliun. Angka ini mencerminkan 36,7 persen dari target total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp832,2 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta bahwa penarikan utang hingga April mencapai Rp305,5 triliun.
Pembiayaan utang selama periode tersebut mencapai Rp7 triliun, atau 4,9 persen dari target APBN senilai Rp143,1 triliun. Total realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp298,5 triliun, yang setara dengan 43,3 persen dari target APBN Rp689,1 triliun. Kementerian Keuangan mencatat bahwa kinerja pembiayaan anggaran tetap stabil sesuai rencana dan mendukung pengelolaan fiskal yang memadai.
Pembiayaan Utang dan Target APBN
Dalam menjelaskan pengelolaan APBN 2026, Purbaya menekankan bahwa anggaran dikelola secara terukur, memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, serta dinamika pasar keuangan. Defisit APBN per April 2026 berkurang menjadi 0,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar Rp164,4 triliun.
“Pembiayaan utang hingga April sebesar Rp305,5 triliun. Ini menunjukkan kinerja yang terjaga dan terukur,” ujar Purbaya.
Kinerja Pendapatan dan Belanja Negara
Pendapatan negara meningkat 13,3 persen, dengan realisasi sebesar Rp918,4 triliun atau 29,1 persen dari target APBN Rp3.153,6 triliun. Sementara belanja negara naik signifikan 34,3 persen, mencapai Rp1.082,8 triliun atau 28,2 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun. Keseimbangan primer APBN berubah menjadi surplus setelah sebelumnya defisit, dengan nilai Rp28 triliun.
“Kinerja defisit serta keseimbangan primer per April 2026 menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan Maret,” kata Sri Mulyani.
Kebijakan Fiskal dan Proyek Strategis
Kebijakan fiskal tahun ini diharapkan memberikan insentif dan meningkatkan ekosistem investasi untuk mendorong pertumbuhan sektor tertentu. Proyek seperti Jembatan Anduring di Kayu Tanam, yang ditargetkan selesai Agustus 2026, dan program Normalisasi Batang Merao di Kota Sungai Penuh menjadi contoh implementasi kebijakan tersebut.
Pembiayaan non-utang mencapai Rp21,1 triliun, mengurangi tekanan pada penarikan utang. Penurunan ini lebih signifikan dibandingkan realisasi pembiayaan utang Januari tahun lalu, yang sebesar Rp153,33 triliun atau 23,7 persen.
Dampak Ekonomi dan Perubahan Kurs Rupiah
Kondisi ekonomi juga terpengaruh oleh pelemahan Rupiah hingga mencapai Rp17.500 per dolar AS. Hal ini menyebabkan kenaikan harga bahan baku impor dan BBM nonsubsidi, diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun. Pemerintah juga memperkenalkan 116 Blok Migas Baru untuk menarik investor global, sekaligus mengoptimalkan sumber daya migas.
Sri Mulyani menambahkan bahwa penerimaan pajak mencapai 26,4 persen dari total target. Pendapatan tertinggi tercatat pada Maret 2025, sebesar Rp200 triliun, atau 40,6 persen dari target pembiayaan utang APBN.
Rasio Utang dan Kebijakan Pajak
Kementerian Keuangan mencatat rasio utang pemerintah terhadap PDB kini mencapai 38,49 persen. Proyeksi Windfall Tax pada keuntungan perusahaan batu bara dan nikel diperkirakan meningkatkan pendapatan negara hingga puluhan triliun rupiah, seiring kebutuhan anggaran yang mendesak.
APBN per Januari 2024 sebelumnya surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari PDB. Namun, kondisi tersebut berubah dengan peningkatan belanja dan penyesuaian kebijakan fiskal dalam beberapa bulan terakhir.
