New Policy: Menko AHY Ajak Asia Bangun Ketahanan di Tengah Ketidakstabilan Geopolitik
New Policy – Dalam pembukaan Ecosperity Week 2026 di Singapura, Menko AHY mengusulkan New Policy sebagai alat untuk meningkatkan ketahanan kawasan Asia. Pidato yang disampaikannya menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarnegara dalam menghadapi tantangan global yang semakin rumit. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat resiliensi ekonomi, energi, dan lingkungan, terutama di tengah fragmentasi rantai pasok, krisis iklim, serta persaingan teknologi yang memperparah ketidakstabilan internasional.
Menko AHY menekankan bahwa New Policy harus menjadi landasan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan sumber daya. Dalam konteks geoplitik yang kian rapuh, ia menyatakan bahwa Asia perlu mengambil peran sentral dalam mewujudkan stabilitas global. Hal ini terutama diperlukan mengingat guncangan di Selat Hormuz dan ancaman perubahan iklim yang semakin mengintai. AHY menegaskan bahwa kebijakan yang terarah dan kolaboratif adalah kunci untuk menekan dampak negatif dari ketidakpastian politik dan ekonomi.
Peluang Pemulihan dan Penguatan Resiliensi
New Policy diusulkan sebagai jawaban terhadap krisis yang sedang berlangsung, khususnya dalam membangun ketahanan pangan, energi, dan infrastruktur. AHY menyoroti bahwa Asia memiliki kapasitas unik untuk menjadi pusat pertumbuhan baru, selama mampu mengubah strategi kebijakan secara kolektif. Dalam pidatonya, ia menyebutkan bahwa ketergantungan pada sumber daya global harus digantikan dengan sistem yang lebih adaptif dan berkelanjutan, sehingga mampu menjamin kesejahteraan jangka panjang.
“Ketahanan kawasan Asia tidak hanya tentang menahan tekanan geopolitik, tetapi juga tentang membangun kekuatan ekonomi dan lingkungan yang bisa bertahan di tengah pergeseran global. New Policy harus mencerminkan visi ini,”
Menko AHY juga mengkritik kerentanan sistem global saat ini, yang menurutnya rentan terhadap gangguan eksternal. Ia mencontohkan bagaimana gangguan di Selat Hormuz bisa mengakibatkan lonjakan harga energi dan gangguan pada rantai pasok. “Kita perlu mengubah paradigma kebijakan agar Asia tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi juga penggerak perubahan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan yang diluncurkan harus didukung oleh langkah konkret, seperti investasi di bidang energi terbarukan dan teknologi hijau.
Komitmen Indonesia dan Konsensus Global
Indonesia, sebagai salah satu pelaku utama New Policy, berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian modern dan sistem distribusi yang efisien. Upaya ini termasuk dalam program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat dan pengurangan risiko krisis pangan. AHY juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur adaptif, seperti proyek Giant Sea Wall Pantura, sebagai bagian dari New Policy untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman perubahan iklim.
Menko AHY menyoroti bahwa New Policy tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga menjadi kerangka kerja bagi negara-negara Asia lainnya. Ia menegaskan bahwa kerja sama lintas negara harus ditingkatkan, terutama dalam sektor energi, kemanan pangan, dan kebijakan lingkungan. “Kita harus membangun sistem yang mengutamakan kebutuhan masyarakat sehari-hari, bukan hanya keuntungan jangka pendek,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, AHY menjelaskan bahwa New Policy dirancang untuk menjawab tantangan global yang muncul dari fragmentasi kembali hubungan antar negara. Ia menyinggung pentingnya diplomasi ketahanan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia. “Kita tidak bisa hanya bergantung pada negara-negara besar, tetapi harus menciptakan konsensus yang kuat di kawasan Asia,” ujarnya. Ini menjadi pendekatan yang berbeda dari model diplomasi tradisional, dengan fokus pada kepentingan bersama dan keterlibatan aktif semua pihak.
