New Policy: Wamendagri Bima Arya Tekankan Kepemimpinan Berbasis Integritas dan Pelayanan Publik
New Policy – Dalam acara Bedah Buku Babad Alas di Aula Sekretariat Daerah Kota Cilegon, Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri, mengemukakan konsep new policy yang menekankan transformasi kepemimpinan di tingkat daerah. Ia menyampaikan bahwa new policy bukan hanya perubahan tata kelola administrasi, tetapi juga keberlanjutan nilai-nilai korupsi yang terus dijaga. Selama masa jabatannya sebagai Wali Kota Bogor, Bima mencoba menerapkan strategi kepemimpinan yang lebih transparan dan efisien.
Integritas sebagai Fondasi Kebijakan Daerah
New policy yang diperkenalkan Bima Arya menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi pengambilan keputusan. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat, yang harus dijaga melalui tindakan tegas terhadap praktik korupsi. “Kita harus menjadi contoh dalam menjalani kehidupan yang berintegritas,” kata Bima, mengingat pesan ayahnya yang selalu ditekankan dalam perjalanan kariernya.
Pelayanan Publik sebagai Prioritas Utama
Menurut Bima Arya, new policy harus mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menyoroti bahwa layanan tersebut tidak hanya menjadi sarana kepuasan masyarakat, tetapi juga alat untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan warga. Sebagai bagian dari new policy, Bima menggagas sistem Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menjadi pusat koordinasi layanan di Kota Bogor.
Transformasi Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan
Bima Arya memaparkan bahwa new policy berdampak signifikan pada tata kelola birokrasi. Dalam era digital, ia menekankan perlunya adaptasi cepat terhadap perubahan teknologi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Pemimpin daerah yang memahami dinamika global harus mampu mengintegrasikan inovasi teknologi dalam layanan publik, sebagaimana yang ia lakukan saat memimpin Kota Bogor.
Peran HIPMI dalam Mendorong Kepemimpinan Kolaboratif
Dalam konteks new policy, Bima Arya menyoroti peran organisasi HIPMI sebagai mitra strategis. Ia berpendapat bahwa kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penting untuk menciptakan ekosistem yang inklusif. Selain itu, new policy juga mendorong pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam program swasembada pangan nasional, karena ketersediaan bahan pokok menjadi aspek utama dalam stabilitas ekonomi.
Kebijakan Ekonomi dan Penguatan UMKM
New policy yang ia usung melibatkan pendekatan holistik dalam pengembangan ekonomi. Bima Arya menjelaskan bahwa UMKM perlu didukung dengan insentif dan akses fasilitas yang lebih mudah. Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini harus disertai pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana. “Kita harus memberikan ruang bagi usaha kecil, tetapi tidak lupa mengawasi dampaknya,” imbuhnya.
Pemimpin Daerah yang Responsif dan Berintegritas
Dalam kesempatan kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Kota Medan, Bima Arya mengingatkan bahwa pemimpin daerah harus mampu beradaptasi dengan tantangan yang kompleks. New policy menjadi alat untuk menciptakan sistem yang lebih responsif dan transparan. Ia menyebutkan bahwa kepemimpinan yang baik diperlukan untuk mengatasi konflik seperti pendirian rumah ibadah dengan pendekatan sinergis.
