Pigai: Dari Pelapor HAM ke Menteri HAM
Meeting Results – Natalius Pigai, yang kini menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), pernah mengalami pemeriksaan oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama menjabat sebagai komisioner Komnas HAM. Pemeriksaan ini terjadi setelah 33 lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia melaporkan dirinya. Dalam wawancara dengan Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5), Pigai menyampaikan pengalaman ini sebagai bagian dari jalan hidupnya yang berliku.
Proses Pemeriksaan dan Kontroversi
“Saya mungkin satu-satunya komisioner yang pernah diperiksa oleh Dewan HAM PBB. Komite Etik mengambil langkah ini, meski saya sedang berupaya melindungi warga sipil dari kekerasan militer,” kata Pigai.
Pigai menjelaskan bahwa laporan dari 33 LSM itu disampaikan dalam meeting results yang menjadi titik balik karier politiknya. Menurutnya, langkah Dewan HAM PBB mengejutkan banyak pihak karena ia dianggap sebagai pelaku keadilan yang berperan aktif dalam menindaklanjuti pelanggaran hak asasi manusia. “LSM-LSM ini menuduh saya padahal saya justru melindungi rakyat kecil,” tambahnya, sambil menyoroti perbedaan antara tuduhan dan fakta.
Peran dalam Kebijakan HAM Saat Ini
Dalam jabatan baru sebagai Menteri HAM, Pigai fokus pada koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Ia menjelaskan bahwa meeting results dari rapat kerja dengan Komisi XIII DPR menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih transparan dan inklusif. Selain itu, Pigai juga menekankan peran media sebagai mitra dalam mengungkap fakta dan memastikan kebenaran tetap terjaga.
“Hari ini, orang yang dulu diperiksa Dewan HAM PBB menjadi menteri. Kebaikan selalu menang, kebenaran tidak pernah kalah,” ujarnya.
Pigai tidak hanya menyebutkan keberhasilannya dalam menyelesaikan kasus yang pernah menimpa dirinya, tetapi juga memperkenalkan inisiatif baru, seperti pelatihan penyiaran untuk jurnalis serta kebijakan perlindungan insiden. Ia menjelaskan bahwa selama masa jabatan di Komnas HAM, dirinya sering terlibat dalam meeting results yang meninjau pelanggaran HAM di daerah-daerah konflik. “Laporan itu menjadi sinyal bahwa perjuangan untuk keadilan belum selesai,” tambahnya.
Kontroversi dan Pemecahan Kebekuan
Kontroversi yang mengiringi karier Pigai tidak hanya terjadi saat ia menjadi komisioner Komnas HAM. Pada masa seleksi komisioner, ia juga menghadapi penolakan dari sejumlah pihak, termasuk TNI, Polri, lembaga intelijen, dan puluhan NGO nasional. Makarim Wibisono, yang menjadi anggota panitia seleksi, pernah menyampaikan penolakan tersebut. Namun, Pigai tetap yakin bahwa meeting results dari proses seleksi ini justru membuka jalan bagi keberhasilannya dalam mengambil peran yang lebih strategis.
“Tentara menolak, Polisi menolak, 33 LSM menolak, bahkan Kodam Papua juga tidak mendukung Anda menjadi komisioner,” ujarnya dalam mengingat masa lalu.
Pigai mengatakan bahwa keberanian dalam menghadapi kritik justru memperkuat posisinya sebagai seorang profesional HAM. Meski tidak memiliki KTA dari Partai Gerindra, ia tetap dipilih menjadi menteri melalui meeting results yang menegaskan komitmennya terhadap keadilan. “Saya diberikan kesempatan untuk bekerja di posisi yang independen, sekaligus menjadi pembuktian bahwa kebenaran akan selalu menang,” pungkasnya.
Dalam konteks meeting results yang lebih luas, Pigai mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan media dalam menjaga konsistensi kebijakan HAM. Ia menjelaskan bahwa pelaporan SPT Tahunan PPh 2025 hingga 20 Mei 2026, yang disebut dalam artikel sebelumnya, menjadi contoh nyata bagaimana data dan meeting results dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem. PT MRT Jakarta dan Vidio juga terlibat dalam proyek MAXRIDE Combo Vidio Platinum, yang menunjukkan peran lembaga-lembaga swasta dalam mendukung kebijakan HAM.
Di sisi lain, Pigai menyoroti kasus Asabri yang menjadi sorotan karena menjelaskan bagaimana meeting results dalam pemeriksaan ahli dapat mengubah nasib pelaku dan korban. Ia juga mengingatkan bahwa kejadian seperti penyerangan jurnalis, yang pernah ia lawan dalam meeting results, tetap menjadi pelajaran dalam memperkuat keamanan media. “Saya hadir di kantor Tempo setelah kekerasan terjadi, dan meeting results menjadi bukti bahwa pers bisa tetap berdiri meski menghadapi tekanan,” katanya.
