Daftar Isi
Program Makan Bergizi Gratis Butuh Percepatan Pemenuhan Persyaratan
Latest Program – Satuan Tugas (Satgas) MBG Bangkalan, Jawa Timur, memberikan peringatan kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera memenuhi semua syarat operasional. Hal ini dilakukan demi memastikan program pemberian makanan bergizi gratis dapat mencakup 328 ribu penduduk yang membutuhkan di 273 desa dan delapan kelurahan. Meski telah dimulai, masih ada hambatan yang mengurangi efektivitas distribusi gizi.
Sejak 10 Mei 2026, jumlah dapur MBG yang beroperasi mencapai 112 dari total 179 dapur yang direncanakan. Sisanya, 85 dapur, masih terkendala izin dan kelengkapan administrasi. Kondisi ini menyebabkan penyaluran makanan bergizi terhambat, sehingga belum bisa diakses oleh seluruh target penerima manfaat. Untuk mempercepat proses, Satgas terus mendorong pengelola SPPG agar menyelesaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
Kelengkapan Administrasi dan Infrastruktur Jadi Fokus Utama
Dalam pemantauan terakhir, Satgas MBG menemukan bahwa 68 dari 179 SPPG belum memiliki bangunan permanen sebagai fasilitas utama. Beberapa masih dalam tahap konstruksi, yang secara langsung mengganggu operasional pemberian makanan. Bambang Budi Mustika, ketua Satgas MBG, menekankan bahwa pembangunan dapur permanen menjadi prioritas utama untuk menjaga kualitas dan kebersihan makanan yang diberikan.
“Pembangunan dapur permanen sangat penting agar layanan MBG bisa optimal dan terjaga higienitasnya,” ujar Bambang Budi Mustika.
Langkah Strategis untuk Memperkuat Program
Satgas MBG juga mengidentifikasi adanya 41 SPPG yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini menjadi syarat utama program, sehingga mempercepat proses pendaftaran dan pelatihan penjamah makanan. Badan Gizi Nasional (BGN) terus meningkatkan kualitas MBG dengan percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan pelatihan teknis. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin standar layanan yang konsisten.
Program MBG tidak hanya fokus pada pendirian dapur, tetapi juga pada perluasan cakupan. Dalam tahun 2026, BGN menargetkan 507 ribu penerima manfaat di Bali, termasuk siswa, ibu hamil, menyusui, dan anak balita. Di Tangerang, 330 yayasan telah mengajukan pendirian SPPG, menunjukkan antusiasme tinggi untuk mendukung inisiatif ini.
Kolaborasi untuk Memastikan Ketersediaan Layanan
Menghadapi kendala yang dihadapi, Satgas MBG bekerja sama dengan dinas terkait untuk memberikan bantuan dalam pengurusan izin dan sarana prasarana. Upaya ini bertujuan mempercepat proses agar seluruh SPPG dapat beroperasi sesuai rencana. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga aktif dalam menyukseskan MBG dengan membangun infrastruktur yang mendukung program tersebut.
Di Lampung, 36 dapur MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah siap beroperasi, menandai kemajuan dalam implementasi nasional. BGN terus berupaya meningkatkan kualitas SPPG di seluruh Indonesia, termasuk dengan memastikan semua dapur memenuhi syarat SLHS dan halal.
