Harga TBS Sawit Anjlok, Pemkab Nagan Raya Desak Kejelasan DSI
Main Agenda – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, mengalami penurunan drastis yang memicu kekhawatiran besar di kalangan petani. Bupati Nagan Raya Teuku Raja Keumangan telah memanggil Perusahaan Minyak Kelapa Sawit (PMKS) serta Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) untuk mendiskusikan penurunan harga tersebut. Dalam pertemuan, pihak pemerintah menekankan perlunya kejelasan terkait kebijakan DSI yang dinilai menjadi penyebab utama anjloknya harga beli TBS. Saat ini, harga TBS tercatat Rp1.600 hingga Rp1.700 per kilogram, turun drastis dari Rp2.900 hingga Rp3.000 sebelumnya.
Pemkab Nagan Raya Perkuat Koordinasi dengan PMKS
Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Nagan Raya. Bupati Keumangan menyatakan bahwa penurunan harga TBS telah memengaruhi kehidupan ratusan ribu petani, terutama mereka yang beroperasi secara swadaya. “Main Agenda kita adalah menjaga kesejahteraan petani dan memastikan transparansi kebijakan DSI,” kata Keumangan dalam rapat bersama PMKS. Ia menegaskan bahwa pihak perusahaan wajib memberikan penjelasan detail mengenai penyebab penurunan harga beli TBS, yang terjadi dalam waktu singkat namun berdampak besar.
Pemanggilan PMKS ini merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi penyebab krisis harga. Bupati juga mengingatkan perusahaan untuk tidak mengambil keputusan sepihak yang bisa merugikan masyarakat. Dalam pertemuan, PMKS diharapkan menjelaskan mekanisme pengadaan TBS serta peran DSI dalam regulasi ekspor. Dengan adanya koordinasi lebih baik, pemerintah berharap bisa menstabilkan pasar sawit dan menghindari fluktuasi yang tidak terduga.
Apkasindo Desak Transparansi Kebijakan DSI
Apkasindo, organisasi yang mewakili petani kelapa sawit di Indonesia, mendesak pemerintah untuk segera memberikan kejelasan mengenai kebijakan DSI. DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menegaskan bahwa mekanisme ekspor satu pintu melalui BUMN harus dijelaskan secara transparan agar petani tidak menjadi korban ketidakpastian. “Main Agenda kami adalah memastikan petani memahami kebijakan DSI dan dampaknya terhadap harga TBS,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
“Harga TBS petani swadaya saat ini turun tajam menjadi Rp1.800 hingga Rp2.200 per kilogram. Penurunan rata-rata mencapai Rp600 hingga Rp1.500 per kilogram,” ujar Gulat. Ia menambahkan bahwa kebijakan DSI seharusnya memberikan stabilitas, tetapi kini justru memicu ketidakseimbangan harga karena bottleneck informasi dan spekulasi di pasar.
Persoalan utama yang diungkapkan Apkasindo adalah ketidakjelasan mekanisme DSI. Banyak petani swadaya yang tidak memiliki kontrak jangka panjang, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga. Dengan luas kebun sawit rakyat mencapai 93 persen di Nagan Raya, dampak penurunan harga sangat luas. Gulat menilai bahwa anjloknya harga TBS tidak sepenuhnya karena melemahnya harga Minyak Sawit Mentah (CPO) global, melainkan karena pengumuman kebijakan DSI yang belum dijelaskan secara rinci.
Impak Ekonomi dan Peran BUMN
Kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan harga sawit nasional. Namun, ketidakjelasan mekanisme ini menimbulkan kecemasan di kalangan pelaku usaha. Banyak perusahaan kecil dan menengah merasa tidak siap menghadapi perubahan sistem yang dianggap memperketat kontrol BUMN terhadap harga beli TBS.
Konsultan kebijakan Elvi Diana mengingatkan bahwa kebijakan DSI harus ditemani dengan langkah mitigasi untuk melindungi petani. “Main Agenda kebijakan ini adalah menjamin keberlanjutan sektor sawit, tetapi saat ini justru terjadi gangguan yang mengancam kesejahteraan petani swadaya,” katanya. Dinas Perkebunan Provinsi Riau juga turut mendesak pemerintah pusat untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai peran DSI dalam dinamika pasar sawit nasional.
Dalam upaya mengatasi situasi ini, Pemkab Nagan Raya memperketat pemantauan harga TBS dan mendorong adanya komunikasi terbuka antara pemerintah, PMKS, dan Apkasindo. Petani plasma masih memperoleh harga lebih stabil, sekitar Rp3.600 per kilogram, namun petani swadaya mengalami tekanan harga terbesar. Kebijakan DSI diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang, tetapi perlu disertai dengan penjelasan yang jelas dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.
