What Happened During: Pemkab Probolinggo Meraih Opini WTP ke-13 Secara Berkelanjutan
What Happened During memperlihatkan kembali keberhasilan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Ini menjadi pencapaian ke-13 kali secara beruntun, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Yuan Chandra Djaisin, secara resmi menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Bupati Probolinggo Mohammad Haris, dalam acara yang digelar di Auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat, 30 Mei. Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, yang memberikan apresiasi atas konsistensi Pemkab Probolinggo.
Pencapaian WTP Sebagai Bukti Peningkatan Akuntabilitas
Opini WTP yang diperoleh Pemkab Probolinggo bukan hanya penghargaan formal, tetapi juga indikator kuat bahwa tata kelola keuangan daerah terus ditingkatkan. Bupati Mohammad Haris menegaskan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran dan menjaga keakuratan data keuangan. “Opini WTP ke-13 menunjukkan bahwa kebijakan keuangan kita sudah sangat baik dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Haris. Ia juga mengingatkan agar proses pengelolaan keuangan tetap dipertahankan dengan baik, serta mendorong OPD untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.
“Dengan menempuh proses yang terukur dan terbuka, kita bisa memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran dan tidak ada kelemahan yang terlewat,” ujar Haris.
Komitmen DPRD dalam Mendukung Transparansi Keuangan
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, menyampaikan bahwa konsistensi opini WTP merupakan pengakuan nyata terhadap upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih baik. “Ini menunjukkan bahwa Pemkab Probolinggo terus berusaha meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat,” tambah Oka. Ia menekankan bahwa DPRD berperan aktif dalam memastikan proses pengelolaan keuangan tetap transparan, serta berikan saran yang konstruktif kepada OPD untuk memperbaiki kelemahan dalam pelaporan anggaran.
“Selama 13 tahun berturut-turut, kita bisa melihat peningkatan signifikan dalam tata kelola keuangan, yang menjadi fondasi penting untuk pembangunan daerah,” ujar Oka.
Kasus WTP Lain di Wilayah dan Pusat
What Happened During tidak hanya mencakup Kabupaten Probolinggo, tetapi juga menunjukkan tren positif di berbagai daerah dan lembaga pemerintah pusat. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Serang berhasil meraih opini WTP untuk ke-15 kalinya secara berkelanjutan, sementara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mempertahankan WTP selama 17 tahun berturut-turut. Pemerintah Kota Denpasar juga tetap berada di jalur yang sama dengan opini WTP yang ke-13 kali. Di sisi lain, Gubernur Bobby Nasution mengapresiasi BPK RI atas opini WTP yang diberikan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola keuangan tidak hanya terbatas pada satu daerah, tetapi juga menjadi kebanggaan nasional.
Manfaat Opini WTP untuk Masyarakat dan Daerah
What Happened During di Probolinggo menjadi momentum untuk menegaskan bahwa opini WTP memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat dan kemajuan daerah. Bupati Mohammad Haris menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel memungkinkan pemerintah daerah fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang lebih optimal. “Opini WTP membantu kita memperkuat kepercayaan warga, karena mereka tahu uang mereka digunakan secara tepat dan transparan,” tambahnya. Dengan adanya opini WTP, Pemkab Probolinggo juga bisa menarik investasi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga internasional.
“Ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan Probolinggo bisa dipertandingkan dengan daerah lain di Indonesia,” tutur Haris.
Langkah-Langkah untuk Memperkuat Pencapaian WTP
Pemkab Probolinggo terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar tetap memenuhi standar opini WTP. Bupati Mohammad Haris menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menekan tindakan korupsi, mengurangi pengeluaran tidak perlu, serta meningkatkan pengawasan internal. “Kami akan terus lakukan evaluasi rutin, serta libatkan masyarakat dalam menilai kualitas pelaporan keuangan,” jelas Haris. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menegaskan bahwa opini WTP bukan hanya pencapaian masa lalu, tetapi juga fondasi untuk keberlanjutan kinerja pemerintah daerah di masa depan.
“Kami juga akan tingkatkan komunikasi dengan OPD agar semua kegiatan keuangan tercatat secara rapi dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Haris.
