Hasto Sebut 600 Doktor Merumuskan Cetak Biru Bangsa, BRIN Kaji Relevansi
Key Discussion – Dalam pidato yang disampaikan di peringatan Hari Lahir Pancasila di Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti dokumentasi strategis yang dibuat oleh lebih dari 600 doktor di era Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Dokumen tersebut, dikenal sebagai Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, memiliki potensi besar untuk menjadi panduan bagi kebijakan masa depan bangsa. Menurut Hasto, sejarah pembangunan Indonesia perlu dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan tantangan kontemporer.
Key Discussion dalam pidato Hasto tidak hanya menekankan kembali peran ilmuwan dalam membentuk arah pembangunan, tetapi juga menyoroti kebutuhan untuk mengkaji kembali visi geopolitik Bung Karno. Visi ini menempatkan Indonesia sebagai negara dominan di Samudra Hindia dan penjaga masa depan dunia di Pasifik. Ia menegaskan bahwa BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) serta lembaga pendidikan tinggi harus menjadi pusat kajian yang memperhatikan relevansi dokumen-dokumen strategis masa lalu. “Perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat pemikiran ilmiah yang memandu pembangunan nasional,” ujar Hasto.
Visi Intelektual Bung Karno dan Peran BRIN
Dalam Key Discussion, Hasto menekankan bahwa Pola Pembangunan Semesta Berencana menggambarkan kekuatan intelektual masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Dokumen ini bukan sekadar panduan politik, tetapi juga filosofi yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan pengembangan sosial budaya. Ia menyoroti bahwa BRIN memiliki tanggung jawab untuk menyusun peta jalan riset nasional yang merujuk pada konsep ini. “Dengan memahami aspek geopolitik Bung Karno, kita bisa mengidentifikasi strategi pembangunan yang bertahan dalam era digital,” tambahnya.
Key Discussion juga menyoroti kontribusi universitas-universitas besar seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam mengembangkan pola-pola inovasi sesuai visi semesta berencana. UGM, kata Hasto, menjadi sentral ide tentang Pancasila, demokrasi, dan budaya, sementara IPB berperan dalam riset pertanian yang mendukung ketahanan pangan. “Sistem ini menunjukkan bahwa kekuatan intelektual rakyat bisa menjadi motor penggerak kebijakan,” jelas Hasto.
Isu Kriminalisasi Inovasi Rakyat
Hasto tidak hanya menyoroti kebijakan pembangunan, tetapi juga menyinggung isu kriminalisasi terhadap inovasi di tingkat daerah. Ia mencontohkan kasus Tengku Munirwan, Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Aceh Utara, yang dipenjara pada 2019 karena mengembangkan benih padi IF8. Menurut Hasto, peristiwa ini menunjukkan bahwa inovasi dari akar rumput seringkali dihambat oleh sistem hukum yang terkesan kaku. “Kita harus memastikan bahwa semangat inovasi tidak tertutup oleh regulasi yang tidak fleksibel,” tegasnya.
Key Discussion menambahkan bahwa BRIN harus menjadikan kasus-kasus serupa sebagai bahan evaluasi. Ia mengingatkan lembaga riset nasional untuk tidak hanya fokus pada teknologi tinggi, tetapi juga mengakui kontribusi penelitian lokal yang mungkin dianggap tidak penting. “Inovasi bisa datang dari segala lapisan masyarakat, termasuk para petani dan pengusaha kecil,” imbuh Hasto. Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi serta supremasi sipil sebagai landasan kebijakan pembangunan.
Selain itu, Hasto mengkritik keterlambatan pemerintah dalam menyesuaikan sistem riset dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Ia menyebutkan bahwa meskipun BRIN telah merilis Peta Jalan Riset Nasional, masih banyak aspek yang perlu dikaji ulang. “Dokumen ini bisa menjadi acuan untuk menyelaraskan visi semesta berencana dengan kondisi zaman sekarang,” kata Hasto. Hal ini menunjukkan bahwa Key Discussion tidak hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang masa depan.
Peringatan Hari Lahir Pancasila juga menampilkan diskusi antara Megawati Soekarnoputra dengan jajaran DPP PDI Perjuangan. Megawati menghubungi para kader untuk membahas sistem kaderisasi nasional, yang menurut Hasto harus diintegrasikan dengan visi pembangunan yang diusung oleh ilmuwan. “Kehadiran tokoh-tokoh seperti ini menunjukkan bahwa Key Discussion tentang kebijakan dan nilai nasional tetap relevan dalam dinamika politik modern,” tambahnya.
Hasto mengingatkan bahwa dalam menghadapi tantangan global, Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil dan keadilan sosial. Ia menyatakan bahwa Bung Karno selalu memprioritaskan kedaulatan rakyat, bahkan di tengah persaingan politik internasional. “Jika kita ingin menggerakkan pembangunan, harus memastikan bahwa kebijakan dibuat dengan partisipasi aktif masyarakat,” ujar Hasto. Hal ini memperkuat pandangan bahwa Key Discussion perlu melibatkan berbagai pihak untuk memperoleh perspektif yang lebih luas.
