Key Discussion: Pengadaan Motor Listrik Rp1,03 Triliun, Vendor Abal-Abal Menang Tender
Key Discussion mengenai kasus korupsi pengadaan motor listrik senilai Rp1,03 triliun terus memperoleh perhatian publik. Tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), yaitu Dadan Hindayana, Lodewyck Pusung, dan Sony Sanjaya, telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan anggaran. Proyek pengadaan 21.801 unit motor listrik dianggap tidak memenuhi standar karena vendor pemenang, PT YAT, tidak memiliki dealer atau bengkel aktif, serta terjadi mark-up harga yang memicu penyimpangan anggaran. Kesalahan ini menjadi bahan utama investigasi yang sedang berlangsung.
Pelanggaran Aturan dalam Pengadaan Motor Listrik
Key Discussion menyebutkan bahwa proses pengadaan motor listrik mengalami penyelewengan akibat intervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Selama penyusunan KAK, PPK disinyalir memberikan keleluasaan pada vendor tertentu, sehingga kebutuhan riil program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menjadi dasar pengadaan. Dalam Key Discussion ini, ditemukan bahwa PT YAT, vendor yang menang tender, tidak memenuhi kriteria syarat administratif. Selain itu, dugaan peningkatan harga barang hingga menyimpang dari anggaran juga menjadi sorotan penyidik Kejaksaan Agung.
“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai Rp1,03 triliun telah dibayarkan kepada PT YAT yang tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif, serta terdapat mark-up harga,” ujar Plh Kapuspenkum Kejagung Mochamad Jeffry, Kamis (4/6).
Dugaan Penyimpangan Anggaran di Proyek Lain
Key Discussion menunjukkan bahwa kasus korupsi tidak hanya terbatas pada pengadaan motor listrik. Dugaan penyimpangan anggaran juga muncul dalam proyek lain seperti pengadaan 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci. Semua barang tersebut diduga tidak sesuai dengan kebutuhan riil dan mengalami penggelembungan harga. Dalam Key Discussion ini, penyidik menyebutkan bahwa modus operandi korupsi melibatkan yayasan yang menjadi Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pejabat BGN.
“Yayasan yang ditunjuk tidak memenuhi syarat menjadi mitra program MBG, namun mereka tetap lolos verifikasi karena memiliki keterkaitan dengan pejabat atau pegawai BGN,” kata Jeffry.
Key Discussion juga menyebutkan bahwa yayasan tersebut diduga menerima insentif besar setiap hari dan triliunan rupiah tiap tahun. Dokumen dan perangkat elektronik seperti handphone dan laptop telah diamankan dari kantor dan rumah para tersangka selama proses penyidikan. Penyebaran dugaan penggelembungan dana menunjukkan bahwa korupsi ini tidak hanya terfokus pada satu proyek, tetapi mencakup berbagai aspek dalam pengadaan.
Langkah Penyidikan dan Penetapan Tersangka
Kasus korupsi tata kelola MBG dimulai setelah surat perintah penyidikan dikeluarkan pada 29 Mei 2026. Ketiganya dijerat Pasal 603 dan 604 UU KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi, pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penggeledahan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Key Discussion ini menunjukkan bahwa proses investigasi sangat intensif, termasuk pemeriksaan terhadap alur pengalihan dana dan penggunaan yayasan sebagai alat manipulasi.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan kekecewaannya karena harus mengganti orang-orang yang dipercayai dan disayangi. Meski investigasi baru dimulai beberapa hari lalu, Kejaksaan Agung menyatakan sudah meneliti kasus tersebut sejak lama. Namun, jumlah yayasan yang terafiliasi dengan Dadan Hindayana belum diungkapkan secara jelas. Key Discussion menekankan bahwa pengungkapan informasi lebih lanjut penting untuk memperjelas skala penyimpangan dana.
LHKPN dan Penahanan Tersangka
Dalam laporan Harta Kekayaan Pelaporan Kekayaan (LHKPN) 2025, eks Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya mengungkapkan total aset mencapai Rp12,987 miliar. Penahanan terhadap ketiganya dilakukan setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, Sony Sanjaya dan dua mantan pimpinan BGN lainnya ditahan di Rutan Cabang Salemba. Key Discussion ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk
