Main Agenda: Baliho Fadli Zon di Gladag Sebagai Simbol Perjuangan Karaton Surakarta
Main Agenda – Di tengah persaingan kepemimpinan yang memanas dalam Keraton Surakarta, sebuah baliho besar dengan gambar Menteri Kebudayaan Fadli Zon kini terpampang di area Gapura Gladag, pintu masuk utama Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Poster ini menyampaikan pesan “Keraton Surakarta Wajib Dilestarikan”, yang menjadi inti dari Main Agenda yang digagas oleh pihak-pihak yang mendukung peran keraton sebagai simbol kebudayaan nasional. Fadli Zon, sebagai wakil menteri, dianggap sebagai representasi kebijakan pemerintah yang berupaya menguatkan kembali hubungan antara Keraton Solo dengan negara.
Konflik dualisme dalam Keraton Surakarta terus berlangsung setelah kematiannya pada November 2024 lalu. Dua putra dari PB XIII, KGPH Purboyo dan KGPH Hangabehi, saling bersaing untuk mengklaim status pewaris tahta. Kubu Purboyo menganggap perubahan nama menjadi PB XIV oleh Pengadilan Negeri Surakarta sebagai ancaman terhadap kekuasaannya, sementara kubu Hangabehi menyambut langkah ini sebagai bentuk peningkatan peran keraton dalam memperkuat budaya Indonesia. Pemasangan baliho Fadli Zon di Gladag dianggap sebagai bagian dari Main Agenda yang mengusung tema pelestarian dan penguatan keraton sebagai pusat budaya.
Peran Fadli Zon dalam Menghubungkan Keraton dengan Negara
“Baliho ini menjadi sarana untuk menyambungkan kembali hubungan keraton dengan pemerintah dan masyarakat,” kata KPH Eddy Wirabhumi, Senin (8/6). Ia menekankan bahwa pertahanan budaya tidak hanya tentang konservasi bangunan, tetapi juga tentang memastikan keberlanjutan peran keraton dalam membangun identitas nasional. Menurut Wirabhumi, Main Agenda ini diharapkan bisa menjadi titik balik dalam menjaga keberadaan Keraton Surakarta sebagai bagian dari sejarah dan kebudayaan Indonesia yang berakar pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
KPH Eddy Wirabhumi menjelaskan bahwa pemasangan baliho di Gladag bertujuan mengingatkan kembali masyarakat akan pentingnya keberlanjutan keraton sebagai institusi budaya. “Keraton bukan hanya tempat tinggal raja, tetapi juga wadah yang menyimpan nilai-nilai tradisional dan semangat perjuangan kemerdekaan,” tuturnya. Ia menyoroti bahwa kehadiran Fadli Zon dalam baliho ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi dengan keraton dalam rangka mempertahankan budaya lokal sebagai bagian dari kebudayaan nasional.
Dalam konteks Main Agenda, pihak yang mendukung perubahan nama PB XIII menjadi PB XIV menganggap baliho ini sebagai simbol kesinambungan pengelolaan kebudayaan yang lebih modern. Mereka menilai bahwa langkah ini tidak hanya memberikan ruang bagi keraton untuk berkembang, tetapi juga membuka peluang keraton berperan lebih aktif dalam kebijakan pemerintah. Pemasangan baliho di Gladag, yang menjadi lokasi strategis, disebut sebagai langkah konkrit dalam menyatukan visi antara keraton dan pemerintah.
Kontroversi di Kalangan Kubu Purboyo
Sebaliknya, kubu KGPH Purboyo mengkritik tampilnya Fadli Zon dalam baliho tersebut. Mereka menganggap pemasangan baliho ini sebagai upaya menggeser kuasa secara politik dan tidak menggambarkan keharmonisan dalam kepemimpinan keraton. “Main Agenda yang diusung oleh kubu Hangabehi justru mengabaikan suara pemimpin yang lebih tua, seperti KGPH Purboyo,” ujar salah satu anggota kubu tersebut. Hal ini menegaskan bahwa konflik tidak hanya bersifat internal, tetapi juga mencerminkan perbedaan visi antara para pemimpin keraton dalam membangun peran mereka di tengah era modernisasi.
Pemimpin kubu Purboyo juga mempertanyakan apakah baliho Fadli Zon benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat keraton. Mereka menilai bahwa pemerintah perlu lebih transparan dalam memilih wakil yang mewakili keraton, sehingga tidak terkesan hanya menepuk tangan satu pihak. Dalam perdebatan ini, Main Agenda menjadi topik utama yang memicu perbedaan pendapat antara kubu-kubu dalam Keraton Solo, terutama terkait dengan legitimasi pewaris tahta dan keterlibatan pihak eksternal.
Keraton Surakarta, sebagai pusat kebudayaan Jawa yang kaya sejarah, terus menjadi sorotan dalam isu dualisme kepemimpinan. Baliho Fadli Zon di Gladag diharapkan bisa menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa keberlanjutan keraton tidak hanya menjadi tanggung jawab para raja, tetapi juga memerlukan dukungan kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan Main Agenda yang diusung, pihak-pihak yang mendukung kebijakan ini berharap bisa menciptakan sinergi antara budaya lokal dan nasional, serta memastikan Keraton Solo tetap menjadi simbol identitas bangsa.
