Main Agenda RUU Polri: Perpanjangan Jabatan Kapolri Diperpanjang hingga 63 Tahun
Main Agenda menjadi sorotan utama dalam pembahasan RUU Polri yang sedang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pemerintah bersama DPR RI sepakat mengubah aturan batas usia pensiun Kapolri dari 60 tahun menjadi maksimal 63 tahun, memungkinkan jabatan kepala polisi negara diperpanjang lebih dari satu tahun sesuai kebutuhan. Perubahan ini dianggap penting untuk meningkatkan konsistensi kebijakan dan memastikan ketersediaan pemimpin yang berpengalaman dalam menghadapi dinamika keamanan nasional. Kesepakatan tercapai dalam rapat Panitia Kerja RUU Polri pada Selasa (9/6/2026), yang memberikan persetujuan terhadap usulan perpanjangan masa jabatan.
Perubahan Aturan Batas Pensiun dalam RUU Polri
Sebelumnya, aturan mengenai batas usia pensiun Kapolri menyatakan bahwa kepala polisi negara harus pensiun di usia 60 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan maksimal satu tahun berdasarkan keputusan presiden. Dalam revisi terbaru, Pemerintah melalui DIM menyusun rumusan yang memperbolehkan perpanjangan masa jabatan hingga 63 tahun, dengan penyesuaian pasal dalam RUU Polri. Perubahan ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat kapasitas institusi kepolisian dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.
“Main Agenda RUU Polri ini mencakup penyesuaian batas usia pensiun Kapolri agar lebih fleksibel dalam menghadapi kebutuhan jangka panjang institusi,” kata Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, saat rapat. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan membantu memastikan kestabilan kepemimpinan di lingkungan kepolisian, terutama dalam mengelola kasus-kasus yang memerlukan waktu panjang untuk diselesaikan.
Proses Pembahasan dan Penyesuaian RUU Polri
Revisi aturan batas usia pensiun Kapolri muncul setelah diskusi intensif dalam rapat Panja RUU Polri sebelumnya. Sebelumnya, usulan Pemerintah menyebutkan bahwa perwira tinggi dengan bintang empat (Kapolri) memiliki batas usia pensiun berdasarkan jenjang kepangkatan. Tamtama dan Bintara maksimal 59 tahun, sedangkan perwira pertama, menengah, dan tinggi tidak melebihi 60 tahun. Dalam rapat Senin (8/6/2026), para anggota Panja sepakat mengubah rumusan agar lebih mengakomodasi kebutuhan kinerja Kapolri dalam menjaga keamanan masyarakat.
Main Agenda dalam RUU Polri juga mencakup penyesuaian pengaturan jabatan serta mekanisme promosi yang lebih transparan. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional kepolisian, terutama dalam menangani peristiwa-peristiwa besar seperti aksi sosial, pembangunan infrastruktur, atau krisis keamanan. Selain itu, usulan perpanjangan masa jabatan Kapolri dianggap relevan untuk memperkuat sinergi antara institusi kepolisian dan pemerintah dalam merespons isu-isu yang muncul di tengah kondisi sosial dan politik yang dinamis.
Implikasi untuk Kepolisian Nasional
Perubahan aturan dalam Main Agenda RUU Polri dinilai akan memberikan dampak signifikan terhadap kepolisian. Dengan memperpanjang masa jabatan Kapolri hingga 63 tahun, diharapkan tercipta kestabilan kepemimpinan yang lebih kuat. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa ini adalah bagian dari upaya mempercepat respons terhadap kejahatan jalanan, korupsi, dan berbagai ancaman keamanan lainnya. “Main Agenda ini memungkinkan Kapolri tetap fokus dalam mengelola situasi dengan strategi yang lebih matang,” katanya dalam sesi diskusi.
Sejumlah anggota DPR juga menyoroti pentingnya Main Agenda ini untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan tidak hanya memperkuat kinerja Kapolri, tetapi juga memberikan ruang bagi pengalaman dan kebijakan yang lebih berkelanjutan. “Main Agenda RUU Polri ini mencerminkan keinginan untuk membangun sistem yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan,” imbuhnya.
Perbandingan dengan Kebijakan TNI
Perubahan batas usia pensiun Kapolri dianggap mirip dengan kebijakan TNI yang memperbolehkan perpanjangan masa jabatan hingga 65 tahun. Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa tujuan Main Agenda ini adalah menyesuaikan mekanisme pengaturan jabatan dengan kondisi aktual, sehingga kepolisian bisa lebih fleksibel dalam memilih pemimpin yang tepat. “Pada dasarnya, perpanjangan masa jabatan ini memastikan adanya keberlanjutan kebijakan dalam waktu yang lebih lama,” katanya.
Hal ini juga mengacu pada kebutuhan untuk memperkuat pengelolaan anggaran dan program prioritas kepolisian. Dengan Main Agenda yang lebih fleksibel, Kapolri bisa lebih banyak waktu untuk merancang strategi jangka panjang, seperti penguatan kapasitas SDM, modernisasi alat kelengkapan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini juga didukung oleh para ahli hukum dan profesional kepolisian yang menilai perpanjangan masa jabatan akan memberikan dampak positif dalam menjaga konsistensi operasional.
Respons dari Masyarakat dan Organisasi
Perubahan Main Agenda RUU Polri telah menimbulkan respons beragam dari masyarakat dan organisasi. Beberapa pihak menyambut baik kebijakan ini, karena dianggap memberikan ruang bagi pemimpin yang lebih berpengalaman untuk mengambil keputusan strategis. Namun, ada pihak yang mempertanyakan apakah perpanjangan masa jabatan ini akan memengaruhi kinerja dan kredibilitas kepolisian. Dalam diskusi, beberapa anggota DPR menegaskan bahwa Main Agenda ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan wewenang.
Di sisi lain, Main Agenda ini juga terkait dengan upaya menciptakan layanan kepolisian yang lebih responsif, seperti yang ditunjukkan oleh pembentukan layanan terpadu korban kekerasan di DKI Jakarta. Dengan aturan baru, diharapkan kepolisian bisa lebih cepat dalam menangani kasus-kasus sensitif dan meningkatkan kepercayaan publik. Dalam rangka penyelesaian RUU Polri, para pihak terus mempertimbangkan penyesuaian mekanisme penegakan hukum serta keseimbangan antara kewenangan kepolisian dan lembaga lainnya.
