Latest Program: Nelayan Semarang Keluhkan Sistem Barcode BBM Solar di Musim Timuran
Latest Program – Pada musim timuran yang berlangsung di sekitar bulan Mei, sejumlah nelayan di Tambaklorok, Semarang Utara, mengungkapkan kekesalan terhadap implementasi sistem barcode pada distribusi BBM subsidi solar. Kebijakan ini, menurut mereka, memberatkan pengoperasian kapal kecil yang hanya mampu menampung bahan bakar di bawah 3 GT. Ahmad Sujud, seorang nelayan setempat, menyatakan bahwa perubahan ini mengganggu kegiatan melaut, khususnya saat hasil panen tinggi dan kebutuhan bahan bakar meningkat.
Musim Timuran dan Kebijakan BBM Baru
Sebelumnya, para nelayan Tambaklorok mengakses BBM subsidi melalui SPBU yang terletak di dekat kawasan pelabuhan. Namun, seiring perubahan kebijakan, SPBU tersebut ditutup, dan mereka harus berpindah ke lokasi lebih jauh, yaitu SPBU Kaligawe. Proses pengisian menggunakan sistem barcode dianggap memakan waktu dan memperumit, terutama bagi nelayan yang bekerja sambilan atau memiliki kapal kecil.
“Kami harus antre dan mencatat kode secara manual, padahal ada banyak kapal yang membutuhkan BBM di sini. Sistem ini justru membuat biaya operasional kami meningkat,” keluh Sujud.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik, musim timuran menghasilkan peningkatan volume ikan tangkapan hingga 20 persen dibanding musim normal. Situasi ini seharusnya memperbaiki kondisi ekonomi para nelayan, namun kenaikan harga solar subsidi dari Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per liter menjadi Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per liter membuat mereka kehilangan keuntungan. Sujud menambahkan, harga yang melonjak terus membuat pengeluaran rutin semakin berat.
Perspektif Pemerintah dan Upaya Penyelesaian
Dalam upaya mengatasi keluhan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan telah menerima laporan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah. Ia menekankan bahwa Latest Program ini menjadi prioritas dalam membantu nelayan, khususnya yang terdampak oleh kenaikan harga bahan bakar.
“Kami akan mengupayakan skema khusus untuk BBM kapal perikanan di atas 30 GT, agar nelayan kecil tetap bisa mengakses subsidi dengan harga yang terjangkau,” kata Luthfi usai audiensi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (8/5).
Menurut Luthfi, kenaikan harga BBM solar subsidi bukan hanya menyulitkan nelayan Tambaklorok, tetapi juga berdampak pada sektor pertanian dan industri lainnya. “Apabila nelayan tidak bisa melaut, maka pasokan ikan akan terganggu, yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasar,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan untuk menemukan solusi dalam kebijakan Latest Program ini.
Dampak Ekonomi dan Tantangan Kebijakan
Peningkatan biaya operasional akibat kenaikan harga solar subsidi mengakibatkan tekanan besar pada nelayan kecil. Mereka harus menghabiskan sebagian pendapatan untuk membeli bahan bakar, padahal hasil penangkapan saat musim timuran masih harus dikembangkan. Menurut analisis pihak KKP, biaya bahan bakar mencapai 40 persen dari total pengeluaran nelayan di wilayah pesisir.
“Dengan Latest Program ini, kami harap ada penyesuaian harga BBM yang lebih adil, agar nelayan kecil tetap bisa bertahan di tengah kenaikan harga pasar,” ujar salah satu perwakilan nelayan di lokasi audiensi.
Sejumlah pelaku usaha perikanan mengungkapkan bahwa sistem barcode memicu persaingan yang tidak sehat antara nelayan besar dan kecil. “Kapal besar bisa lebih mudah mendapatkan BBM nonsubsidi, sementara nelayan kecil terpaksa membayar lebih mahal,” jelas seorang pengusaha perikanan lokal. Kebijakan ini juga memperumit proses distribusi, karena para nelayan harus menghadapi antrian yang lebih panjang di SPBU Kaligawe.
Perubahan Sistem dan Solusi yang Dibutuhkan
Kebijakan sistem barcode dianggap sebagai langkah strategis untuk mengurangi penyalahgunaan BBM subsidi, namun menurut nelayan Tambaklorok, dampaknya lebih berat pada kegiatan ekonomi mereka. “Sistem ini justru membuat para nelayan jadi lebih terpuruk,” tambah Sujud. Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif khusus untuk kapal kecil, seperti tarif BBM yang lebih rendah atau peningkatan jumlah SPBU di lokasi pelabuhan.
“Pada musim timuran, kebutuhan BBM meningkat, tetapi akses ke SPBU hanya terbatas pada satu titik. Ini membuat para nelayan terpaksa menghabiskan banyak waktu dan energi untuk memperoleh bahan bakar,” tambah salah satu nelayan lainnya.
Kebijakan BBM subsidi yang diterapkan pemerintah, terutama dalam Latest Program ini, memicu diskusi luas di kalangan pelaku usaha perikanan. Berbagai opsi seperti penyesuaian harga, penambahan jumlah SPBU, dan penggunaan aplikasi digital untuk memudahkan distribusi BBM masih menjadi pertimbangan. Pemerintah daerah juga berharap adanya kebijakan yang lebih inklusif untuk masyarakat pesisir.
Terlepas dari tantangan tersebut, para nelayan tetap berharap kebijakan Latest Program bisa memberikan dampak positif dalam jangka panjang. “Meskipun saat ini ada kendala, kami percaya sistem ini akan memberikan manfaat jika diimplementasikan dengan tepat,” pungkas Sujud. Ia menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dan pusat sangat diperlukan untuk memastikan kebutuhan nelayan tetap terpenuhi.
