Kejaksaan Agung Terus Investigasi Latar Belakang Pengadaan Motor Listrik MBG dalam Rangka Special Plan
Special Plan – Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara, Special Plan menjadi fokus utama kejaksaan agung dalam menyelidiki pengadaan motor listrik yang dilakukan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengeksplorasi seluruh aspek terkait keputusan pembelian kendaraan listrik yang mencapai total nilai sekitar Rp 1,1 triliun. “Special Plan ini bertujuan untuk melacak akar masalah dan memastikan setiap tahapan pengadaan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” terang Syarief kepada media, Jumat (12/6/2026).
Sebagai bagian dari investigasi Special Plan, penyidik juga meninjau dokumen-dokumen terkait keputusan penandatanganan harga satuan pengadaan (HPS). Dalam pernyataannya, Syarief menekankan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembelian motor listrik diduga tidak proporsional dengan kebutuhan aktual, terutama dalam konteks distribusi ke daerah-daerah yang kurang aksesibel. “Kami sedang memeriksa apakah ada pertimbangan yang tidak sepenuhnya objektif, seperti keuntungan pribadi atau kesepakatan jual beli antara pihak-pihak terkait,” tambahnya.
Upaya Penyelidikan Dibagi Menjadi Dua Klaster Utama
Investigasi Special Plan dalam kasus pengadaan motor listrik MBG terbagi menjadi dua klaster utama, yaitu korupsi dalam proses pembelian barang dan jasa, serta pengalihan dana melalui skema SPPG (Surat Perintah Pengadaan Barang/Jasa). Menurut Syarief, klaster pertama berfokus pada kecurangan dalam penggunaan anggaran, sementara klaster kedua melibatkan kompromi antara pejabat BGN dan mitra usaha untuk memperoleh keuntungan ekstra. “Special Plan ini menelusuri apakah ada konflik kepentingan yang mengarah pada pengadaan motor listrik yang tidak perlu,” ujarnya.
Dalam keterangan tambahan, Syarief menjelaskan bahwa motor listrik yang dibeli dulu diharapkan menjadi alat transportasi yang efisien untuk mendistribusikan bahan makanan bergizi ke masyarakat terpencil. Namun, keberadaan motor listrik ini juga diduga memberi kesempatan kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik korupsi. “Special Plan kami juga melihat apakah ada penyalahgunaan wewenang dalam menyetujui pengadaan tersebut,” lanjutnya.
Empat Tersangka Ditetapkan sebagai Pemimpin dalam Skema Korupsi MBG
Sebagai bagian dari proses penyelidikan Special Plan, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Komisaris PT YAT Andri Mulyono, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam investigasi, penyidik menemukan bahwa beberapa calon mitra yang awalnya disetujui lalu dibatalkan statusnya karena terbukti terlibat dalam praktik penyalahgunaan anggaran. “Kami menemukan bukti kuat bahwa ada kesepakatan untuk memperoleh keuntungan dari pembelian motor listrik yang tidak selaras dengan kebutuhan program,” jelas Syarief.
Pengadaan motor listrik dalam MBG menjadi sorotan karena melibatkan biaya yang tinggi, sementara tujuan utama program ini adalah memberdayakan masyarakat yang tidak mampu. Dalam Special Plan, penyidik juga memeriksa keterlibatan eks Ketua Ombudsman Hery Susanto dalam dugaan korupsi terkait pengadaan tersebut. “Special Plan ini memastikan bahwa setiap langkah dalam pengadaan barang jasa diakui kebenarannya,” pungkas Syarief, menjelaskan bahwa penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap seluruh fakta.
Evaluasi Terhadap MBG dan Keterlibatan Lainnya dalam Korupsi
Sebagai respons terhadap investigasi Special Plan, Hasto Kristiyanto mengajak BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Menurutnya, transparansi informasi sangat penting agar publik dapat memahami bagaimana dana negara digunakan secara efektif. “Special Plan ini bukan hanya untuk menyelidiki korupsi, tetapi juga untuk memperbaiki sistem pengadaan dalam masa depan,” katanya.
Dalam konteks yang lebih luas, program MBG juga dikaitkan dengan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, serta kasus ekspor CPO dan limbah POME yang melibatkan 11 tersangka lain. Seluruh kasus tersebut menjadi bagian dari upaya Special Plan untuk menggali lebih dalam kebijakan pengadaan barang jasa yang berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pengelolaan dana. “Kami ingin memastikan bahwa Special Plan tidak hanya menyelesaikan kasus saat ini, tetapi juga mencegah terjadinya praktik serupa di masa mendatang,” tegas Syarief.
Dalam proses penyelidikan, para penyidik juga menyebutkan bahwa dana untuk pengadaan motor listrik MBG dipercayakan kepada beberapa pihak yang diduga terlibat dalam kecurangan. “Special Plan ini menelusuri apakah ada kesepakatan antarpejabat yang menyebabkan pembelian motor listrik tidak sesuai dengan kebutuhan,” tambahnya. Selain itu, pengadaan motor listrik juga dianggap sebagai bagian dari skema yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga menjadi target utama dalam investigasi tersebut.
Kritik terhadap MBG pun terus mengalir, terutama dalam upaya Special Plan untuk mengungkap seluruh fakta. Bahlil, salah satu peserta aksi, menyatakan bahwa meski program ini memiliki tujuan baik, tetapi implementasinya perlu lebih transparan agar masyarakat tidak merasa dirugikan. “Special Plan ini membantu kami memahami bahwa ada beberapa kelemahan dalam pengadaan motor listrik yang seharusnya diperbaiki,” imbuhnya. Transparency International Indonesia pun memberikan masukan terkait kebutuhan reformasi sistem pengadaan dalam konteks MBG.
