New Policy: Kejagung Tidak Akan Sita Seluruh Motor Listrik MBG, Distribusi Tetap Dilanjutkan
New Policy – Badan Penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerapkan New Policy yang mengubah pendekatan dalam penyitaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kebijakan ini, Kejagung memastikan bahwa tidak seluruh unit motor listrik akan disita selama penyidikan kasus korupsi berlangsung. Sebaliknya, kendaraan yang tersisa akan tetap didistribusikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga tidak mengganggu keberlanjutan program pemerintah tersebut. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Kejagung untuk mengoptimalkan proses penyidikan sambil menjaga operasional program MBG.
Kebijakan Baru Memperkuat Koordinasi dengan BGN
Kebijakan baru ini dijelaskan oleh Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jampidsus, yang mengatakan bahwa penyitaan barang bukti tidak perlu mencakup seluruh motor listrik yang terkait dalam proyek pengadaan. “Kami hanya membutuhkan jejak-jejak dari proses pengadaan untuk pembuktian kasus, bukan menyita seluruh unit,” ujarnya kepada media pada Jumat (12/6/2026). Penyidik akan fokus pada dokumen dan perangkat elektronik yang secara langsung terlibat dalam dugaan pelanggaran anggaran, sementara motor listrik yang masih bersih dari indikasi korupsi tetap dapat diberikan kepada masyarakat.
Kejagung bersama BGN telah menyusun mekanisme kerja yang lebih terstruktur dalam New Policy ini. Dengan pendekatan ini, penyidik dapat mengidentifikasi jejak transaksi yang menjadi bukti kuat, sementara motor listrik yang tidak terlibat dalam dugaan penyimpangan tetap dipastikan sampai ke daerah-daerah yang dituju. Syarief menekankan bahwa New Policy ini bertujuan mengurangi hambatan dalam distribusi, sehingga program MBG tidak terganggu selama penyidikan.
Pelaksanaan New Policy dalam Penyidikan Kasus MBG
Kebijakan New Policy diterapkan setelah penyidik menemukan dugaan peningkatan harga (mark-up) pengadaan motor senilai Rp1,1 triliun. Meski penyitaan masih dilakukan untuk menelusuri jejak pelanggaran, Kejagung memastikan bahwa motor listrik yang tidak terbukti terlibat dalam kasus tetap bisa digunakan. “Kami menekankan keseimbangan antara penyidikan dan kelancaran distribusi, sehingga masyarakat tetap merasakan manfaat program MBG,” tambah Syarief.
Dalam penyidikan, Kejagung terus mengumpulkan bukti-bukti terkait pengadaan motor listrik. Menurut Syarief, dugaan korupsi terjadi pada tahap awal penyaluran dana, sehingga pengadaan motor dianggap sebagai alat untuk menelusuri jejak pelanggaran. “New Policy” ini juga mencakup penambahan pemeriksaan terhadap mitra pengadaan, di mana beberapa pihak awalnya disetujui lalu dicabut statusnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dalam proses penyaluran dana MBG.
Sejumlah kendaraan listrik yang tersimpan di gudang masih dalam proses verifikasi. Syarief mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil motor yang telah diberikan ke tempat penerima manfaat, sementara sebagian besar masih menunggu distribusi. “Kami mendukung BGN untuk segera menyelesaikan proses pengiriman, agar program MBG tetap berjalan optimal,” jelasnya. Penyidik juga mengingatkan bahwa New Policy ini tidak berarti kasus korupsi dihentikan, melainkan diadopsi metode yang lebih efisien dalam menggali fakta.
Kebijakan New Policy ini juga menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berencana mengambil alih motor listrik yang masih terbukti terlibat dalam dugaan korupsi. KPK akan memindahkan motor tersebut ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) di Jakarta sebagai langkah penguatan investigasi. Syarief menegaskan bahwa Kejagung tetap menjaga konsistensi dalam proses hukum, sekaligus memberikan ruang bagi BGN untuk terus mendorong distribusi motor listrik sesuai skema baru.
Langkah New Policy ini diharapkan dapat mempercepat proses penyidikan, sekaligus memastikan bahwa keberlanjutan program MBG tidak terganggu. Syarief menyebutkan bahwa BGN dan Kejagung akan terus berkoordinasi untuk menghindari penundaan distribusi, sementara penyidikan terus berjalan. “Kami ingin memperlihatkan bahwa proses hukum tidak selalu menghambat program sosial,” pungkasnya. Kebijakan ini menjadi contoh bagaimana institusi penegak hukum dapat beradaptasi untuk menyeimbangkan tugas investigasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
