Menkeu Purbaya Tegur DJP Terkait Penerapan Tax Amnesty Jilid II
New Policy – Dalam rangka menyambut New Policy terbaru yang diterapkan pemerintah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait isu pemeriksaan peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II. Ia menegaskan bahwa tidak ada rencana pemeriksaan ulang terhadap peserta yang sudah mengikuti program ini. Keresahan di kalangan pelaku usaha akhir-akhir ini semakin memuncak, sehingga Purbaya menekankan perlunya menjaga iklim bisnis yang stabil dalam implementasi New Policy ini.
Menjaga Kepercayaan dalam Sistem Pajak
Dalam sebuah Media Briefing yang diadakan pada Senin (11/5), Purbaya mengatakan, “Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik.” Menurutnya, pemerintah memahami kekhawatiran publik yang muncul setelah informasi soal kemungkinan audit ulang terhadap peserta program tersebut. Dengan New Policy ini, Purbaya berharap masyarakat dan pelaku usaha tetap yakin bahwa kebijakan pajak tidak akan memberikan ruang untuk ketidakpastian yang merugikan.
“Jadi ini hubungan dengan New Policy ya. Katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang selama kan New Policy tax amnesty. Jadi itu enggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi,” jelas Purbaya.
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan pajak harus konsisten dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan, bukan hanya sekadar mengejar keuntungan sesaat. Ia menyoroti bahwa New Policy ini bertujuan untuk memperkuat basis pajak secara berkelanjutan. “Dengan New Policy, kita ingin menciptakan sistem yang adil dan transparan, sehingga wajib pajak merasa terdorong untuk patuh tanpa perlu takut diadili kembali,” tambahnya.
Fokus pada Peserta yang Belum Memenuhi Kewajiban
Menkeu menjelaskan bahwa pengawasan terhadap peserta PPS akan difokuskan pada mereka yang belum memenuhi komitmen seperti repatriasi aset dari luar negeri sesuai dengan batas waktu dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH). Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan pemeriksaan terhadap peserta yang sudah mengikuti program tersebut. “Kalau sudah terdaftar dalam New Policy tax amnesty, maka kepatuhan mereka dianggap sudah terpenuhi, dan kita hanya perlu memastikan mereka menjalankan kewajiban sesuai kondisi bisnisnya,” ujarnya.
“Yang sudah tax amnesty, ya sudah enggak akan digali-gali lagi yang sudah daftar. Ke depan hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya saja,” ungkap Purbaya.
Dengan New Policy ini, Purbaya berharap kebijakan pemerintah bisa menciptakan suasana yang lebih tenang bagi masyarakat. “Kebijakan pajak tidak boleh menciptakan ketidakpastian yang merugikan iklim usaha. New Policy ini harus memberikan kesan keberlanjutan, bukan sekadar sekali tindakan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah memahami bahwa kebijakan seperti Tax Amnesty Jilid II memang penting, tetapi harus diterapkan secara proporsional dan tidak memberi kesan seperti kebijakan lama yang sering diubah-ubah.
Konsistensi Kebijakan untuk Memperkuat Kepatuhan
Sebelumnya, Purbaya juga menyatakan bahwa pihaknya tidak mendukung rencana penerapan kembali tax amnesty. Ia berargumen bahwa pengulangan kebijakan ini bisa merusak kredibilitas pemerintah dalam menjalankan tugas penegakan pajak. “Pandangan saya begini, kalau amnesty berkali-kali, bagaimana jadi kredibilitas amnesty. Itu memberikan signal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan-ke depan ada amnesty lagi,” ujarnya saat diwawancara di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (19/9).
“Message yang kita ambil dari New Policy adalah begitu. Setiap berapa tahun, kita ngeluarkan tax amnesti ini sudah dua, nanti 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaudah semuanya. Messagenya kibulin pajaknya, nanti kita tunggu di tax amnesty, pemutihannya disitu, itu yang enggak boleh,” tegas Purbaya.
Dengan New Policy ini, pemerintah berharap masyarakat bisa lebih percaya pada kebijakan perpajakan yang lebih terstruktur. Purbaya menekankan bahwa kebijakan yang konsisten dan jelas akan memperkuat kepatuhan wajib pajak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. “Kalau New Policy tax amnesty dilakukan secara teratur, maka peserta akan lebih termotivasi untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, tanpa perlu menunggu kesempatan spesial,” tambahnya. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan seperti ini harus diiringi komunikasi yang jelas kepada publik untuk menghindari kesalahpahaman.
New Policy yang diterapkan oleh Menkeu Purbaya menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan pajak dan kepercayaan masyarakat. Dengan memastikan peserta PPS tidak akan diperiksa ulang, pemerintah berharap mengurangi rasa cemas di kalangan pelaku usaha. Namun, kebijakan ini juga menekankan bahwa fokus utama tetap pada peningkatan kepatuhan dan pengembangan basis pajak melalui pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Pembicaraan terkait New Policy ini menjadi penting dalam konteks reformasi perpajakan nasional. Purbaya menyatakan bahwa kebijakan pajak yang jelas dan konsisten adalah kunci untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. “Kita harus memastikan bahwa New Policy ini tidak hanya menjadi alat untuk mengumpulkan dana, tetapi juga mendorong transparansi dan kepatuhan secara berkelanjutan,” tutupnya. Dengan demikian, New Policy Tax Amnesty Jilid II diharapkan bisa menjadi langkah yang memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan Indonesia.
