Ribka Haluk: Key Strategy untuk Finalisasi RAP Dana Otsus Tambahan dan DTI 2026
Key Strategy – Dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Papua, Key Strategy yang diusung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyoroti pentingnya segera finalisasi Rencana Anggaran Program (RAP) Dana Otonomi Khusus (Otsus) tambahan serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2026. Ribka mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat proses penyusunan dan pengiriman RAP, agar dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan prioritas daerah. Dengan strategi ini, diharapkan pembangunan di wilayah Papua bisa berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Strategi Utama Pemerintah Pusat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2026 menetapkan alokasi dana sebesar Rp2,7 triliun untuk Papua, yang terdiri dari Dana Otsus Rp696 miliar dan DTI Rp2 triliun. Ribka Haluk menjelaskan bahwa Key Strategy ini dirancang untuk memastikan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. “RAP yang telah disiapkan harus segera disampaikan ke pusat agar bisa dievaluasi melalui sistem terpadu seperti SIPD, SIPPP, dan SIKD-Otsus,” tegasnya. Proses ini juga bertujuan mengoptimalkan penggunaan dana, khususnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Secara lebih rinci, strategi Key Strategy ini mencakup pembentukan mekanisme evaluasi yang transparan dan akuntabel. Ribka mengungkapkan bahwa Pemda dianjurkan untuk memperbaiki Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sesuai dengan hasil evaluasi. “Ini penting agar kebijakan pembangunan daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target nasional,” imbuhnya. Proses evaluasi akan melibatkan seluruh lapisan, termasuk institusi seperti Kementerian PPN/Bappenas dan DPRD, untuk memastikan keterlibatan aktif dalam pengelolaan dana.
Progres Penyusunan RAP dan Tantangan
Dalam beberapa bulan terakhir, Pemda Papua telah mulai menyusun RAP Dana Otsus dan DTI. Namun, Ribka Haluk menyoroti bahwa beberapa daerah masih menghadapi tantangan dalam memenuhi tenggat waktu. “Kami mengingatkan agar proses ini tidak terlambat, karena dana tersebut akan menjadi fondasi utama pembangunan jangka menengah,” katanya. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Pusat telah menyiapkan fasilitas teknis untuk mendukung proses penyusunan RAP, termasuk pelatihan dan bantuan administratif. Target akhir penyusunan RAP ditetapkan pada akhir tahun 2026, sehingga ada waktu yang cukup untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daerah.
“Pemda harus memastikan bahwa RAP tidak hanya sesuai dengan visi daerah, tetapi juga selaras dengan kebijakan nasional. Ini adalah bagian dari Key Strategy yang kami luncurkan untuk mendorong pemerintahan yang lebih efektif,” ujar Ribka di Jakarta, Selasa (16/6).
Dana Otsus dan DTI tidak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur fisik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Ribka menegaskan bahwa dana ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk mewujudkan keadilan dalam pembangunan. “Kami percaya bahwa Key Strategy ini akan menjadi pilar utama dalam mengoptimalkan penggunaan dana Otsus dan DTI,” tambahnya. Dengan adanya RAP yang matang, diharapkan proyek pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dampak Key Strategy pada Pembangunan Daerah
Peluncuran Key Strategy ini juga diharapkan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana Otsus dan DTI. Ribka Haluk menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan sistem evaluasi yang terintegrasi, sehingga tidak ada pengalihan dana yang tidak tercatat. “Dengan sistem ini, semua alokasi dana bisa dipantau secara real-time, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat,” kata mantan anggota Komisi VII DPR RI itu. Pemekaran wilayah menjadi salah satu prioritas yang akan didukung oleh dana tersebut, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan warga di daerah terpencil.
Di sisi lain, Key Strategy ini juga menekankan kerja sama lintas instansi. Ribka meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta kementerian lain untuk mendukung Pemda dalam merancang proyek strategis. “Keselarasan antara Pemda dan kebijakan Kementerian PUPR menjadi kunci keberhasilan Key Strategy,” tambahnya. Hal ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang mendukung mobilitas dan aksesibilitas warga. Ribka juga mengingatkan agar Pemda memperhatikan aspek kualitas dan efisiensi dalam penggunaan dana.
Peran Pemda dalam Strategi Nasional
Dalam konteks pembangunan nasional, Key Strategy yang diusung Ribka Haluk menekankan peran Pemda sebagai pelaku utama. Ia menekankan bahwa dana Otsus dan DTI tidak hanya sebagai bantuan keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat kapasitas daerah dalam pengambilan kebijakan. “Pemda harus menjadi mitra yang aktif, bukan hanya penerima bantuan,” jelasnya. Dengan RAP yang telah dipercepat, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai target pembangunan yang telah disepakati.
Strategi ini juga diharapkan meningkatkan daya saing Papua di tingkat nasional. Ribka menyebutkan bahwa dana Otsus dan DTI akan menjadi penopang utama dalam pemerataan pembangunan, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. “Dengan Key Strategy ini, kita bisa memastikan bahwa semua provinsi di Papua, termasuk Papua Barat, memiliki akses yang sama terhadap dana pembangunan,” ujarnya. Evaluasi RAP akan menjadi pedoman dalam menyesuaikan prioritas daerah dengan kebijakan nasional, sehingga tidak ada dana yang terbuang percuma.
