352 Siswa Keracunan MBG di Lombok Tengah, Waka DPR Desak Evaluasi
Keracunan Massal MBG di Lombok Tengah Jadi Sorotan DPR
Beritanew.com – Ratusan pelajar di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat, 11 September 2026. Total 352 siswa terdampak dalam peristiwa ini, yang kini mendorong perhatian serius terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program bagi anak-anak tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinannya atas insiden yang melibatkan para siswa itu. Ia menekankan bahwa kesehatan anak tidak boleh dikompromikan, terutama dalam program pemerintah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik.
“Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena itu, penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh,” ujar Sari dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2026).
Keamanan Makanan Harus Menjadi Fokus Utama
Bagi Sari, kejadian di Lombok Tengah tidak dapat diperlakukan sebagai gangguan biasa dalam distribusi makanan. MBG merupakan program strategis dengan sasaran anak-anak, sehingga kualitas bahan pangan, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian harus berada dalam pengawasan ketat.
Program makanan bergizi pada dasarnya diharapkan memberi manfaat bagi tumbuh kembang dan aktivitas belajar siswa. Karena itu, setiap makanan yang disalurkan perlu memenuhi standar keamanan yang memadai. Ketika muncul kejadian keracunan dalam jumlah besar, penanganannya tidak cukup berhenti pada respons terhadap korban, melainkan juga perlu menelusuri seluruh rantai pelaksanaan program.
Sari meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi pelaksanaan MBG di lapangan. Evaluasi tersebut mencakup kepatuhan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku.
“Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar. Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain,” tegas Sari.
Penelusuran menyeluruh diperlukan untuk mengetahui apakah ada persoalan dalam penanganan bahan, kebersihan proses, waktu penyajian, atau pelaksanaan prosedur lain yang semestinya dijalankan. Pemeriksaan tersebut penting agar langkah perbaikan dapat diarahkan pada titik yang benar dan tidak sekadar bersifat umum.
Dorongan Sanksi Jika Ada Pelanggaran
Jika pemeriksaan menemukan kelalaian maupun pelanggaran prosedur, Sari meminta tindakan tegas sesuai ketentuan. Sikap ini dinilai penting agar pengelola program di setiap daerah memahami bahwa standar keamanan makanan bukan unsur pelengkap, melainkan bagian utama dari pelayanan kepada siswa.
Sanksi juga dipandang sebagai upaya pembelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya penegakan aturan, pelaksanaan MBG di wilayah lain diharapkan dapat lebih berhati-hati dan konsisten dalam memenuhi setiap tahapan operasional.
Kasus ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program pangan sekolah tidak hanya dapat dihitung dari banyaknya penerima manfaat. Jumlah makanan yang tersalurkan memang penting, tetapi mutu makanan serta keselamatan anak penerima harus ditempatkan pada tingkat yang sama, bahkan menjadi syarat mendasar bagi keberlangsungan program.
Pengawasan DPR terhadap BGN dan SPPG
DPR RI, kata Sari, akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan MBG. Pengawasan itu mencakup kinerja BGN serta SPPG di berbagai daerah, dengan penggunaan instrumen legislatif yang dimiliki DPR untuk memastikan standar operasional dipenuhi.
“DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Kita juga akan mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar,” tuturnya.
Pengawasan dari pusat dan daerah menjadi penting karena pelaksanaan program berlangsung dekat dengan penerima manfaat. Keandalan prosedur di lapangan menentukan apakah tujuan penyediaan makanan bergizi dapat tercapai tanpa menciptakan risiko kesehatan bagi para siswa.
Sari menegaskan, MBG seharusnya menghadirkan rasa aman bagi keluarga dan sekolah. Program ini tidak boleh berubah menjadi sumber kekhawatiran di tengah masyarakat. Insiden di Lombok Tengah diharapkan menjadi titik evaluasi untuk memperkuat pengendalian mutu, memperbaiki pelaksanaan, dan menjaga disiplin prosedur pada seluruh penyedia layanan.
Dengan evaluasi yang menyeluruh, penegakan aturan bila diperlukan, serta pengawasan berkelanjutan, pelaksanaan MBG diharapkan tetap berorientasi pada tujuan utamanya: memastikan anak-anak memperoleh makanan yang aman dan bergizi.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is 352 Siswa Keracunan MBG di Lombok?352 Siswa Keracunan MBG di Lombok is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does 352 Siswa Keracunan MBG di Lombok matter?352 Siswa Keracunan MBG di Lombok matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.