Beritanew
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

BRAN Pastikan Kewenangan Administrasi Tanah Tetap di Kementerian ATR/BPN

Published Oktober 5, 2026 · Updated Oktober 5, 2026 · By Mary Smith - beritanew.com

Foto : Mary Smith - beritanew.com

BRAN Tegaskan Urusan Administrasi Pertanahan Tetap Ditangani ATR/BPN

Beritanew.com – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo memulai pelaksanaan tugasnya dengan menemui Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan. Pertemuan yang berlangsung di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (5/10/2026), difokuskan pada penyelarasan peran kedua lembaga dalam agenda reforma agraria.

Dalam pertemuan tersebut, Dedi menekankan bahwa kehadiran BRAN tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi administrasi pertanahan. Kewenangan itu tetap berada di Kementerian ATR/BPN, sementara BRAN diarahkan untuk memperkuat kerja lintas sektor agar pelaksanaan reforma agraria memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Kita ingin menyatukan langkah dan membangun kerja bersama agar reforma agraria (BRAN) benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pernyataan itu menegaskan pentingnya koordinasi sejak awal pembentukan dan pengoperasian BRAN. Reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan status atau penguasaan tanah, tetapi juga menyentuh kepastian hak, penyelesaian sengketa, serta kemampuan masyarakat memanfaatkan tanah secara produktif untuk memperbaiki kehidupan mereka.

Penataan Aset dan Akses Menjadi Fokus

Dedi menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian atas tanah yang mereka miliki atau kelola. Selain itu, persoalan agraria perlu diselesaikan secara adil, dengan tetap menjaga perlindungan terhadap hak masyarakat dan kepentingan negara.

Karena itu, tugas BRAN mencakup dua unsur penting, yakni penataan aset dan penataan akses. Penataan aset berkaitan dengan pengaturan dan kepastian mengenai tanah, sedangkan penataan akses diarahkan pada dukungan agar tanah dapat menjadi basis penghidupan serta peningkatan kesejahteraan.

Dengan pendekatan tersebut, reforma agraria diharapkan tidak berhenti pada kebijakan administratif. Manfaatnya perlu terasa dalam kehidupan warga, termasuk melalui peluang memanfaatkan tanah secara berkelanjutan dan sesuai tujuan kesejahteraan yang ingin dicapai.

Semangatnya adalah bersama-sama. Reforma agraria adalah kerja besar yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Orientasi akhirnya adalah masyarakat.

Dedi memandang reforma agraria sebagai pekerjaan yang memiliki cakupan luas. Dalam pembicaraannya dengan Ossy, ia membahas pengalaman ATR/BPN dalam menjalankan program reforma agraria, menangani konflik agraria, melakukan penataan aset, serta mengelola hak guna usaha atau HGU dan hak pengelolaan atau HPL.

Pendampingan kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Langkah ini diperlukan agar hasil dari program reforma agraria tidak bersifat sementara, melainkan dapat memberi manfaat yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, kerja antarlembaga menjadi unsur penting karena persoalan pertanahan sering kali memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang saling berkaitan.

Pemetaan Persoalan Berbasis Data

BRAN akan menempatkan data dan pemetaan masalah sebagai bagian dari proses pencarian solusi. Dedi menyatakan bahwa masukan masyarakat dan pihak-pihak terkait akan diperhatikan dalam penyusunan langkah kerja lembaga tersebut.

Kita akan mendengar masyarakat dan semua pihak. Kita petakan persoalannya, kita lihat datanya, kemudian kita cari solusi terbaik. Hak masyarakat harus dilindungi dan kepentingan negara juga harus dijaga.

Dalam kerangka itu, Dedi mendorong penguatan One Data Agraria. Basis data ini dipandang penting untuk membantu pemetaan persoalan secara lebih terarah dan mendukung pengambilan keputusan. Data yang terintegrasi dapat menjadi dasar untuk melihat kebutuhan penanganan, memahami persoalan yang muncul, serta menyusun langkah kolaboratif di antara pihak-pihak yang terlibat.

Penegasan mengenai pembagian kewenangan juga menjadi salah satu poin utama. Administrasi pertanahan tetap berada pada ATR/BPN, termasuk fungsi yang terkait dengan pengelolaan administrasi bidang pertanahan. BRAN akan berperan dalam memperkuat sinergi dan mendorong reforma agraria sebagai agenda bersama lintas sektor.

Kita tidak mengambil kewenangan ATR/BPN. Kita memperkuat sinergi. Administrasi pertanahan tetap berjalan di ATR/BPN, sementara reforma agraria kita dorong menjadi kerja bersama lintas sektor.

Pembagian peran tersebut diharapkan membuat pelaksanaan reforma agraria berjalan lebih jelas. ATR/BPN tetap menjalankan kewenangan administrasi pertanahan, sementara BRAN memberi dorongan koordinasi untuk isu-isu reforma agraria yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Persiapan Organisasi dan Tim Awal

Pada tahap awal, BRAN tengah menyiapkan Peraturan Presiden mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja atau SOTK. Regulasi ini akan menjadi bagian dari penataan organisasi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Dedi juga sedang mempersiapkan tim ad hoc untuk mendukung pekerjaan awal BRAN. Kehadiran tim ini diharapkan membantu proses penyiapan agenda kerja, koordinasi, serta pemetaan isu yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan reforma agraria.

Langkah awal BRAN bersama ATR/BPN memperlihatkan penekanan pada kolaborasi, kepastian peran, dan penggunaan data. Bagi masyarakat, arah tersebut berkaitan dengan harapan atas perlindungan hak, penyelesaian persoalan agraria yang adil, serta pemanfaatan tanah yang dapat mendukung kesejahteraan.

BRAN bergerak dengan semangat kolaborasi. Kita ingin memastikan Reforma Agraria tidak berhenti sebagai kebijakan, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is BRAN Pastikan Kewenangan Administrasi Tanah Tetap?

BRAN Pastikan Kewenangan Administrasi Tanah Tetap is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does BRAN Pastikan Kewenangan Administrasi Tanah Tetap matter?

BRAN Pastikan Kewenangan Administrasi Tanah Tetap matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.