Buntut 566 Santri Keracunan, Kepala SPPG Terancam Dicopot
566 Santri Keracunan Menu MBG: Kepala SPPG Sidoarjo Terancam Dicopot, DPR Desak Evaluasi Total
Beritanew.com – Skala insiden keracunan massal yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, kini memicu gelombang sanksi tegas dari pemerintah pusat. Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan sanksi suspensi berat selama 30 hari terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Talang Angin, unit yang bertanggung jawab atas distribusi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut. Lebih dari sekadar penangguhan operasional, BGN juga mengusulkan pencopotan sekaligus pergantian jabatan kepala SPPG Kalitengah, Tanggulangin, Rafli Ridho, sebagai konsekuensi langsung dari peristiwa yang melukai 566 santri.
BGN: Pencopotan Kepala SPPG Sudah Diusulkan
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sudena, mengonfirmasi bahwa proses administratif untuk memberhentikan Rafli Ridho dari jabatannya telah diajukan. Langkah ini diambil setelah data lapangan menunjukkan ratusan penerima manfaat program MBG mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan yang didistribusikan oleh unit SPPG tersebut.
"Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan pencopotan sekaligus pergantian."
Sudena menegaskan bahwa prioritas utama saat ini bukan proses administratif, melainkan penyelamatan kesehatan para korban yang masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas medis. Ia menekankan bahwa seluruh sumber daya BGN difokuskan pada pemulihan kondisi anak-anak yang terdampak.
"Pada saat ini kita akan fokus dengan melakukan penyelamatan bagaimana kesehatan dari anak-anak kita ini di beberapa rumah sakit."
DPR Soroti Kegagalan Tata Kelola, Desak Evaluasi SOP
Insiden ini tidak hanya menjadi perhatian eksekutif, tetapi juga memicu respons keras dari legislatif. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mendesak agar seluruh prosedur operasional standar (SOP) dalam distribusi MBG dievaluasi secara menyeluruh. Pernyataan tersebut ia sampaikan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (2/9/2026).
"Ya tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama, tetapi kami menyarankan agar tata kelola makan bergizi gratis ini terus dilakukan. Hari ini kita lihat Kepala BGN yang baru terus berikhtiar, berusaha, tata kelola bisa menjadi semakin baik."
Lalu Hadrian mengingatkan bahwa dalam kerangka program nasional berskala jutaan penerima manfaat, tidak ada ruang bagi kelalaian sekecil apa pun. Ia menegaskan bahwa satu siswa pun tidak boleh menjadi korban akibat kelalaian dalam rantai distribusi makanan.
"Tetapi lagi-lagi, masih terjadi hal seperti ini maka ada hal yang harus dievaluasi, ada hal yang harus diperhatikan sehingga jangankan jumlahnya puluhan maupun ratusan, satu saja tidak boleh terdampak apalagi keracunan dari proses atau tata kelola yang tidak baik."
Komisi X DPR RI secara eksplisit meminta agar SOP diperbaiki pasca-kejadian. Program MBG, yang bertujuan menjamin akses gizi bagi siswa dan penerima manfaat di seluruh Indonesia, dinilai memiliki fondasi kebijakan yang kuat namun memerlukan eksekusi lapangan yang jauh lebih ketat dan terstruktur.
"Silakan dievaluasi SOP-nya diperbaiki, kami di dari Komisi X mendorong agar tidak terjadi lagi hal-hal ini yang menimpa sekolah-sekolah lain yang ada di Indonesia. Program ini sangat bagus, tolong siapapun yang terlibat di pensuksesan program ini, ya, untuk menyukseskan program ini, harus betul-betul berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan."
Kepala SPPG Minta Maaf, Jelaskan Alur Pengolahan
Rafli Ridho, yang kini menghadapi ancaman pencopotan, menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan keluarga santri terdampak. Ia mengakui rasa penyesalan atas kejadian yang menimpa ratusan penerima manfaat di wilayah kerjanya.
"Mohon maaf ya, saya menyesal."
Menyangkut proses teknis, Rafli menjelaskan bahwa pengolahan makanan MBG pada hari kejadian dilakukan dengan pola yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tahap memasak dimulai sekitar pukul 00.00 WIB, sementara distribusi makanan ke titik penerima berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB. Ia tidak mengidentifikasi perubahan spesifik dalam prosedur yang menjadi pemicu keracunan.
"Seperti biasa, ya jam 00.00 WIB mulai ngolah."
Lima Siswa SD di Luar Pesantren Juga Terdampak
Di luar lingkaran santri Manbaul Hikam, laporan tambahan menunjukkan bahwa lima siswa dari SDN Kalitengah 1 dan SDN Kalitengah 2 juga mengalami keluhan serupa dengan gejala keracunan. Informasi tersebut diterima oleh pihak SPPG pada Selasa (1/9) malam, beberapa jam setelah laporan utama dari pondok pesantren masuk.
"Lima itu ada SDN Kalitengah 1 dan 2."
Rafli menambahkan bahwa laporan dari kelima siswa tersebut masuk lebih larut dibandingkan laporan dari pesantren, setelah dilakukan konfirmasi awal terhadap gejala yang dialami anak-anak tersebut.
"Ya laporannya masuknya tadi malam. Setelah konfirmasi pada keracunan."
Dinas Kesehatan Sidoarjo: Total 566 Korban, Sebagian Dirujuk ke RS Delta Surya
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr Lakhsmie Herawati Yuwantina, merinci komposisi angka korban. Dari total 566 orang, sebanyak 531 tercatat dalam data awal insiden, sementara 35 orang lainnya dievakuasi ke fasilitas kesehatan pada hari Rabu (2/9/2026). Sebagian dari mereka dirawat di RSUD setempat, sementara sisanya dirujuk ke RS Delta Surya.
"Kurang lebih ada 35 (evakuasi hari ini). Di RSUD kemungkinan di RS Delta Surya juga ada."
Implikasi bagi Program MBG Secara Nasional
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif skala besar yang diluncurkan pemerintah untuk menjamin asupan gizi harian bagi siswa dan kelompok rentan di seluruh Indonesia. Dengan jutaan penerima manfaat yang tersebar di ribuan titik distribusi, setiap kegagalan dalam rantai pasok—mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga pengiriman—berpotensi menimbulkan dampak kesehatan yang masif dan cepat. Insiden di Sidoarjo menjadi pengingat bahwa standar keamanan pangan tidak boleh dinegosiasikan, bahkan dalam satu unit distribusi pun. Tekanan dari DPR agar SOP dievaluasi secara menyeluruh mengisyaratkan bahwa mekanisme pengawasan internal BGN perlu diperkuat sebelum program ini diperluas ke wilayah lain. Bagi ribuan keluarga santri dan siswa di Sidoarjo, pertanyaan yang kini mendesak bukan lagi soal siapa yang bertanggung jawab, melainkan kapan seluruh korban pulih sepenuhnya dan bagaimana jaminan bahwa peristiwa serupa tidak terulang di titik distribusi mana pun di Indonesia.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Buntut 566 Santri Keracunan Kepala SPPG?Buntut 566 Santri Keracunan Kepala SPPG is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Buntut 566 Santri Keracunan Kepala SPPG matter?Buntut 566 Santri Keracunan Kepala SPPG matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.