Legislator Minta Anggaran Bantuan PIP untuk Siswa Dinaikkan
Dorongan Kenaikan Bantuan PIP untuk Meringankan Biaya Sekolah
Beritanew.com – Besaran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dinilai perlu ditingkatkan agar lebih sejalan dengan biaya pendidikan yang harus ditanggung keluarga. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, menilai nilai bantuan yang tersedia saat ini belum cukup besar, terutama bagi rumah tangga prasejahtera yang menghadapi kebutuhan sekolah anak setiap tahun.
Ia menekankan bahwa kondisi ekonomi keluarga tidak semestinya menghalangi anak memperoleh pendidikan yang layak. Dukungan negara melalui program bantuan pendidikan, kata dia, perlu benar-benar membantu keluarga menjaga keberlanjutan sekolah anak-anak mereka.
“Jangan sampai keterbatasan ekonomi menjadi alasan anak-anak Indonesia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Purnamasidi kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).
Biaya pendidikan masih jauh lebih besar
Kebutuhan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan biaya yang muncul saat pendaftaran sekolah. Keluarga juga perlu menyiapkan pengeluaran untuk perlengkapan belajar, transportasi, kegiatan penunjang, serta kebutuhan lain yang menyertai proses belajar sepanjang tahun. Karena itu, nilai bantuan yang diterima siswa menjadi penting bagi keluarga dengan ruang keuangan terbatas.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan rata-rata pengeluaran pendidikan peserta didik per tahun berada di kisaran Rp 4,56 juta pada jenjang SD. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar Rp 7,34 juta untuk siswa SMP, lalu mencapai kurang lebih Rp 10,19 juta bagi siswa SMA dan SMK.
Dengan gambaran biaya tersebut, bantuan PIP saat ini hanya dapat menanggung sebagian kebutuhan pendidikan siswa. Purnamasidi memandang penyesuaian indeks bantuan perlu dipertimbangkan agar manfaat program lebih terasa bagi penerimanya, khususnya keluarga yang harus membagi penghasilan untuk berbagai kebutuhan pokok.
Peningkatan nilai PIP, menurutnya, tidak seharusnya dipahami hanya sebagai perubahan nominal anggaran. Kebijakan itu berkaitan dengan kewajiban negara memastikan akses pendidikan tidak semakin berat bagi anak dari keluarga kurang mampu.
“Ini bukan sekadar persoalan hitung-hitungan matematis, melainkan wujud tanggung jawab negara. Apalagi amanat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sangat jelas,” tuturnya.
Anggaran perlindungan sosial 2027 bertambah
Ruang pembahasan mengenai penguatan bantuan pendidikan hadir di tengah kenaikan anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos untuk 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartanto, menyampaikan total anggaran Perlinsos tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp 549,9 triliun.
Nilai tersebut lebih tinggi sekitar 8,2 persen dibandingkan alokasi Rp 508,2 triliun sebelumnya. Dana perlindungan sosial digunakan untuk melanjutkan sejumlah program pemerintah, termasuk bantuan yang menopang pemenuhan layanan pendidikan.
Dalam pemaparan terkait RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 pada Jumat (14/8), Airlangga menjelaskan cakupan program yang masuk dalam anggaran tersebut. Selain sektor pendidikan, Perlinsos juga mencakup Program Keluarga Harapan, bantuan sembako, iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan, penanganan bencana, subsidi bahan bakar minyak, serta subsidi Kredit Usaha Rakyat.
“Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun, terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, iuran JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), penanganan bencana, subsidi bahan bakar minyak (BBM), KIP Kuliah, dan subsidi KUR (kredit usaha rakyat),” tutur Airlangga dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan RI, Jumat (14/8).
Target PIP mencapai 22,1 juta siswa
PIP dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan bagian dari bantuan sosial untuk mendukung layanan pendidikan. Untuk 2027, PIP ditargetkan menjangkau 22,1 juta siswa. Sementara itu, KIP Kuliah direncanakan diberikan kepada 1,1 juta siswa.
Besarnya target penerima memperlihatkan peran penting program tersebut dalam menjaga akses pendidikan bagi jutaan pelajar. Dalam praktiknya, ketepatan sasaran dan kecukupan nilai bantuan sama-sama menentukan seberapa besar perlindungan yang dapat dirasakan keluarga penerima.
Bagi siswa sekolah dasar hingga menengah, bantuan pendidikan dapat membantu mengurangi tekanan pengeluaran rutin keluarga. Namun, selisih antara kebutuhan pendidikan tahunan dan bantuan yang tersedia tetap menjadi perhatian, terutama ketika biaya pada jenjang yang lebih tinggi meningkat cukup besar.
Usulan menaikkan indeks bantuan PIP pun membuka pembahasan mengenai bagaimana anggaran pendidikan dan perlindungan sosial dapat memberi dampak lebih nyata bagi siswa. Tujuannya bukan sekadar memperluas jumlah penerima, melainkan juga memastikan nilai bantuan memiliki daya dukung yang memadai terhadap kebutuhan belajar.
Pembaruan data melalui Sensus Ekonomi 2026
Pemerintah juga menyiapkan pembaruan data untuk mendukung perencanaan kebijakan ke depan. Airlangga menyatakan data dari Sensus Ekonomi 2026 akan digunakan sebagai pijakan yang lebih akurat. Sensus tersebut sedang dijalankan oleh BPS.
Ia menjelaskan bahwa hasil sensus akan menjadi dasar pembaruan atau rebasing bagi perhitungan produk domestik bruto. Sensus Ekonomi 2026 juga memasukkan sektor pertanian ke dalam integrasi sensus perekonomian, sebuah langkah yang disebut dilakukan untuk pertama kalinya dalam cakupan tersebut.
“Itu menjadi rebasing (pembaruan) untuk PDB (produk domestik bruto) ke depan dan dalam sensus ekonomi ini memasukkan sektor pertanian. Jadi, ini untuk pertama kali dalam sensus ekonomi, pertanian masuk integrasi terhadap sensus perekonomian,” tandas Airlangga.
Ketersediaan data yang lebih baik diharapkan dapat membantu pemerintah menyusun program perlindungan sosial secara lebih tepat. Dalam konteks bantuan pendidikan, perhatian terhadap jumlah penerima, kondisi ekonomi keluarga, serta kebutuhan biaya sekolah akan menjadi unsur penting agar PIP mampu menjalankan fungsinya secara optimal.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Legislator Minta Anggaran Bantuan PIP?Legislator Minta Anggaran Bantuan PIP is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Legislator Minta Anggaran Bantuan PIP matter?Legislator Minta Anggaran Bantuan PIP matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.