Mal-Gedung Swasta di Jakarta Diminta Beri Parkir Gratis 30 Menit untuk Ojol
Usulan Parkir Gratis Ojol di Jakarta Didorong Berlaku di Mal dan Gedung Swasta
Beritanew.com – Pengemudi ojek online di Jakarta diusulkan memperoleh akses parkir tanpa biaya selama 30 menit ketika menjalankan layanan penjemputan penumpang maupun pengantaran barang. Fasilitas ini diharapkan tidak hanya tersedia di area yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga di pusat belanja, gedung, dan kawasan komersial milik swasta.
Ketua Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, menilai kebijakan tersebut penting untuk menjawab persoalan yang sering dialami pengemudi ojol. Dalam banyak aktivitas layanan, mereka hanya singgah sebentar untuk mengambil pesanan, mengantar barang, atau menjemput pelanggan, tetapi tetap dikenai tarif parkir.
Jupiter menyampaikan rekomendasi itu pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa layanan transportasi dan pengiriman berbasis aplikasi telah menjadi bagian dari kebutuhan harian warga Jakarta. Karena itu, pengaturan parkir perlu mempertimbangkan kondisi kerja pengemudi yang mobilitasnya tinggi dan waktunya terbatas.
“Kami merekomendasikan agar pengelola parkir, baik milik pemerintah maupun swasta, memberikan fasilitas parkir gratis selama 30 menit bagi ojol yang melakukan penjemputan, pengantaran penumpang, serta pengambilan dan pengiriman barang,” kata Jupiter.
Parkir Singkat Dinilai Tidak Boleh Menjadi Beban Berlebih
Biaya parkir untuk berhenti dalam waktu singkat dipandang dapat menjadi beban tambahan bagi pengemudi ojol. Padahal, keberadaan mereka di lokasi tertentu sering kali berkaitan langsung dengan pelayanan kepada konsumen, seperti mengantar makanan, mengambil paket, atau menunggu penumpang keluar dari gedung.
Usulan pembebasan tarif selama 30 menit dimaksudkan untuk memberikan ruang yang cukup bagi pengemudi menyelesaikan kebutuhan operasional sederhana tanpa menghadapi pungutan yang dinilai tidak sebanding dengan durasi berhenti. Kebijakan ini juga dapat membantu menciptakan kepastian bagi pengemudi ketika memasuki area komersial yang memiliki sistem parkir berbayar.
“Jangan sampai masyarakat dan pengemudi ojol yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk mengambil atau mengantarkan pesanan justru terbebani biaya parkir yang tidak proporsional,” ujarnya.
Selain pembebasan biaya dalam batas waktu tertentu, Jupiter mendorong adanya titik khusus bagi ojol. Area semacam itu dapat digunakan untuk proses penjemputan, pengantaran, serta pengambilan pesanan tanpa mengganggu arus kendaraan utama di pintu masuk, jalur parkir, maupun area pejalan kaki.
Ia juga menilai pencatatan waktu harus dibuat terbuka dan mudah diawasi. Sistem yang jelas akan membantu membedakan kendaraan yang benar-benar berhenti untuk keperluan layanan singkat dengan kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir lebih lama. Pengawasan diperlukan agar fasilitas gratis tersebut tidak dipakai secara tidak semestinya.
Pansus Minta Evaluasi terhadap Pengelola Parkir
Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta berencana meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi dan penegakan ketentuan apabila pengelola parkir swasta tidak menjalankan rekomendasi tersebut. Langkah ini diarahkan agar kebijakan parkir tidak hanya berorientasi pada penerimaan, melainkan juga pada kepentingan publik dan pekerja transportasi online.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta diminta menilai kembali pemenuhan persyaratan teknis penyelenggaraan parkir. Jupiter meminta agar rekomendasi teknis tidak diberikan kepada pengelola yang terbukti belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola parkir di berbagai lokasi di Jakarta.
Selain Dishub, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP juga diminta meninjau aspek perizinan parkir. Jika ditemukan pelanggaran, tindak lanjut dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Jupiter menyebut perpanjangan izin pengelola parkir dapat dipertimbangkan untuk tidak diberikan apabila terdapat dasar hukum dan administratif yang memenuhi persyaratan.
“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan parkir di Jakarta tidak semata-mata berorientasi pada pendapatan, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan para pekerja transportasi online,” tuturnya.
Arah Tata Kelola Parkir yang Lebih Adil
Usulan parkir gratis bagi ojol selama 30 menit menempatkan tata kelola parkir sebagai bagian dari pelayanan perkotaan, bukan sekadar aktivitas pemungutan biaya. Bagi pengguna layanan, kebijakan yang berjalan dengan baik berpotensi mengurangi hambatan ketika memesan kendaraan atau barang dari area mal, perkantoran, dan kawasan komersial.
Bagi pengelola gedung, penerapan aturan perlu disertai penataan lokasi tunggu, penanda yang mudah dipahami, serta mekanisme keluar-masuk yang tidak menimbulkan antrean. Kejelasan prosedur juga penting agar pengemudi mengetahui batas waktu yang tersedia dan petugas di lapangan memiliki pedoman yang sama.
Jupiter berharap rekomendasi ini dapat memperbaiki pengelolaan parkir Jakarta secara menyeluruh. Fasilitas pemerintah dan kawasan swasta diharapkan sama-sama bergerak menuju sistem yang tertib, transparan, dan memberikan perlindungan yang lebih seimbang bagi masyarakat serta pengemudi transportasi online.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Mal Gedung Swasta di Jakarta Diminta?Mal Gedung Swasta di Jakarta Diminta is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Mal Gedung Swasta di Jakarta Diminta matter?Mal Gedung Swasta di Jakarta Diminta matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.