NasDem Setuju Ortu Harus Sepakat Terima atau Tolak MBG: Tak Bisa Parsial
Sekolah Negeri Diminta Satu Sikap soal Penerimaan MBG
Beritanew.com – Ketentuan penerimaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah negeri mendapat dukungan dari anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Chaniago. Ia menilai keputusan menerima ataupun menolak program tersebut perlu disepakati bersama oleh seluruh wali murid dalam satu sekolah, sehingga pelaksanaannya tidak dibagi hanya untuk kelompok siswa tertentu.
Sikap itu disampaikan Irma saat dihubungi pada Jumat, 18 September 2026. Dalam pandangannya, pembagian penerima MBG secara sebagian-sebagian di satu sekolah negeri akan menyulitkan pelaksanaan program.
"Tentu memang harus begitu, nggak bisa parsial-parsial," kata Irma.
MBG merupakan program yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar di sekolah, mulai dari penerimaan makanan hingga pembagiannya kepada peserta didik. Karena itu, keputusan bersama dinilai penting agar sekolah memiliki pola pelaksanaan yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan perlakuan antarsiswa dalam lingkungan yang sama.
Peran sekolah dalam pengawasan makanan
Irma mendorong sekolah untuk tidak hanya memusatkan perhatian pada pilihan menerima atau menolak MBG. Ia meminta pihak sekolah, khususnya guru, ikut memastikan makanan yang datang layak sebelum diberikan kepada siswa.
Pengawasan awal tersebut mencakup pemeriksaan kondisi makanan saat diterima. Apabila ditemukan makanan yang sudah basi, langkah yang ditekankan adalah mengembalikannya kepada SPPG serta meminta pertanggungjawaban dan penggantian. Guru juga diminta tidak terburu-buru menyebarkan persoalan ke media sosial apabila pihak SPPG masih menjalankan tanggung jawabnya.
"Harus ada komitmen dari para guru yang menerima MBG agar jika ada makanan yang basi, segera dikembalikan ke SPPG dan meminta ganti rugi. Jadi sebelum dibagikan, sebaiknya para guru ikut melakukan pengecekan makanan yang didistribusikan. Jangan langsung upload-upload ke media sosial kecuali SPPG tersebut tidak bertanggung jawab," ucap Irma.
Penekanan pada pemeriksaan sebelum distribusi ditujukan untuk melindungi siswa. Makanan yang telah diterima sekolah tidak semestinya langsung dibagikan tanpa pengecekan, sebab kondisi makanan perlu dipastikan lebih dahulu oleh pihak yang berada di lokasi penerimaan.
Irma menilai langkah sederhana tersebut dapat membantu mengurangi potensi gangguan kesehatan akibat makanan. Keterlibatan guru dalam proses awal menjadi bagian penting dari pengawasan di tingkat sekolah, terutama karena merekalah yang berhadapan langsung dengan kegiatan pembagian kepada anak-anak.
"Dengan mengecek lebih dulu sebelum dibagikan ke anak-anak, para guru sudah membantu mengurangi risiko keracunan," tuturnya.
Ketentuan dari Badan Gizi Nasional
Pernyataan Irma sejalan dengan penjelasan Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR di Jakarta pada Kamis, 17 September 2026. Sudaryono menerangkan bahwa sekolah negeri harus mengambil keputusan secara utuh dalam menyikapi program MBG.
Artinya, satu sekolah negeri tidak dapat menerapkan dua keputusan berbeda bagi para siswanya. Bila sekolah memilih menerima MBG, penerimaan itu berlaku untuk seluruh pihak dalam sekolah. Sebaliknya, bila pilihannya menolak, penolakan juga tidak dilakukan hanya oleh sebagian wali murid atau sebagian siswa.
"Kalau sekolah negeri itu harus iya, iya semua. Kalau tidak, tidak semua," kata Sudaryono.
Ketentuan tersebut disebut sebagai hasil pembahasan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Sudaryono menyampaikan bahwa keputusan sementara yang diambil untuk sekolah negeri adalah penerimaan menyeluruh atau penolakan menyeluruh.
"Namun untuk sekolah negeri, sesuai dengan hasil rapat kami dengan Dikdasmen dan Kementerian Menko Pangan, untuk sekolah negeri ini kalau menerima, menerima semua. Tapi kalau misalnya tidak, tidak semua. Keputusan sementara adalah seperti itu," ujar Sudaryono.
Dalam penjelasannya, Sudaryono juga menyoroti kemungkinan adanya perbedaan kondisi ekonomi di antara keluarga siswa. Namun, perbedaan tersebut tidak menjadi dasar untuk membuat keputusan penerimaan MBG secara terpisah di satu sekolah negeri.
"Jadi tidak mungkin dalam satu sekolah negeri, katakanlah 70 persen mampu dan 30 persen tidak mampu, lalu beda keputusan. Konsensusnya harus sekolah beserta seluruh wali muridnya sepakat," tambahnya.
Konsensus wali murid menjadi kunci
Ketentuan satu suara menempatkan musyawarah antara sekolah dan wali murid sebagai unsur penting sebelum keputusan dijalankan. Sekolah perlu memiliki kesepakatan yang jelas agar pelaksanaan MBG dapat berlangsung dengan aturan yang sama untuk seluruh siswa.
Di sisi lain, dukungan terhadap pola keputusan bersama juga disertai penekanan pada pengawasan kualitas makanan. Penerimaan program tidak menghilangkan kebutuhan sekolah untuk memeriksa makanan, menindaklanjuti temuan yang bermasalah, serta memastikan distribusi dilakukan setelah kondisi makanan dinilai layak.
Dengan demikian, pembahasan MBG di sekolah negeri tidak hanya berkaitan dengan pilihan menerima atau menolak. Ada pula tanggung jawab operasional setelah keputusan diambil, terutama dalam memastikan makanan yang dibagikan kepada siswa diperiksa lebih dahulu dan setiap persoalan ditangani melalui pihak yang bertanggung jawab.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is NasDem Setuju Ortu Harus Sepakat Terima?NasDem Setuju Ortu Harus Sepakat Terima is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does NasDem Setuju Ortu Harus Sepakat Terima matter?NasDem Setuju Ortu Harus Sepakat Terima matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.