Pramono Pilih Cara Humanis Tata Pedagang Kramat Jati, Ajak Dialog Langsung
Dialog Langsung di Tepi Pasar: Pramono Ubah Cara Jakarta Menata Pedagang Kramat Jati
Beritanew.com – Alih-alih mengirim petugas untuk membongkar lapak satu per satu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih duduk berhadapan dengan pedagang yang telah puluhan tahun menjajakan dagangan di pinggir jalan kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Pada Selasa (1/9/2026), saat meninjau langsung proses penataan pedagang di lokasi tersebut, Pramono bertanya kepada seorang perempuan pedagang apakah tempat baru yang telah disiapkan terasa lebih nyaman dibanding posisi lamanya di bahu jalan. Jawaban pedagang itu jujur dan singkat: tempat lama lebih enak. Namun alih-alih memaksakan, Pramono menawarkan solusi promosi agar pembeli tetap datang ke lokasi baru.
"Lebih enak di pinggir jalan apa di sini?"
"Lebih enak di sana, Pak, yang lama."
Pramono tidak mengabaikan keluhan tersebut. Ia mengakui bahwa posisi di pinggir jalan memang memberi akses langsung ke arus lalu lintas, tetapi pada saat yang sama aktivitas berdagang di area itu menyita ruang yang seharusnya menjadi jalur kendaraan dan pejalan kaki. Sebagai kompensasi atas kehilangan eksposur tersebut, ia menginstruksikan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik untuk membantu promosi dagangan para pedagang di lokasi baru.
"Tapi kan ganggu lalu lintas. Nanti kita bantu promosi, ya, Bu Kadis Kominfotik."
Beratnya Warisan 56 Tahun
Kawasan Kramat Jati bukan sekadar titik pedagang musiman. Aktivitas perdagangan di area itu telah berlangsung sejak awal dekade 1970-an, artinya hampir lima dekade enam pedagang telah menjadikan bahu jalan sebagai ruang hidup ekonomi mereka. Bagi banyak pedagang, pindah berarti memutus rantai pelanggan yang terbangun selama puluhan tahun. Pramono menyadari bobot sejarah tersebut dan secara eksplisit menolak pendekatan lama yang ia sebut sebagai "penggusuran" — yakni memindahkan pedagang tanpa menyediakan alternatif yang memadai.
"Kalau selama ini pendekatannya adalah melakukan penggusuran, memindahkan digusur, saya meminta alternatif yang lebih humanis. Untuk itu, harus ada tempat yang layak untuk mereka bisa berjualan."
Pernyataan itu menandai pergeseran nada dalam kebijakan tata ruang Jakarta. Selama bertahun-tahun, penertiban pedagang kaki kaki kerap dipandang sebagai masalah ketertiban yang diselesaikan dengan tindakan satu arah. Dengan menekankan dialog dan penyediaan tempat pengganti, Pemprov DKI berupaya mengubah narasi dari "mengusir" menjadi "menata ulang" — sebuah pergeseran yang, jika konsisten, dapat mengurangi resistensi sosial terhadap penataan kota.
Peta Relokasi: 614 hingga 640 Pedagang
Skala penataan di Kramat Jati mencakup sekitar 614 hingga 640 pedagang. Pemprov DKI telah mengalokasikan sejumlah titik tujuan agar setiap kelompok dagangan memiliki tempat yang sesuai dengan jenis usahanya. Rinciannya sebagai berikut:
Sebanyak 331 pedagang akan menempati area Pasar Kramat Jati Sektor 7. Kelompok pedagang ikan — 193 orang — diarahkan ke Lokasi Binaan (Lokbin) Kramat Jati. Empat puluh lima pedagang kue dialihkan ke Lokbin Cililitan. Sementara itu, 45 pedagang lainnya ditempatkan di pasar-pasar lain yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Pembagian ini mempertimbangkan jenis komoditas agar pedagang tidak kehilangan pelanggan yang memang mencari produk spesifik.
Di balik angka-angka tersebut terdapat dimensi yang lebih luas: pengembalian fungsi jalan dan ruang publik. Selama puluhan tahun, bahu jalan di sekitar Kramat Jati tersita oleh aktivitas dagangan, menyempitkan jalur kendaraan dan mempersempit ruang pejalan kaki. Dengan memindahkan pedagang ke dalam struktur pasar yang tertata, pemerintah berharap arus lalu lintas kembali lancar dan warga mendapatkan kembali akses ke ruang publik yang selama ini terampas.
"Selain memberikan ruang untuk para pedagang bisa mencari nafkah sekaligus mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik."
Keringanan Retribusi dan Perbaikan Fasilitas
Agar transisi tidak membebani ekonomi pedagang, Pemprov DKI memberikan keringanan retribusi selama enam bulan bagi pedagang yang menempati Lokbin Kramat Jati. Besaran retribusi normalnya ditetapkan sebesar Rp 180.000 per bulan, atau setara sekitar Rp 6.000 per hari. Selama periode enam bulan pertama, biaya tersebut digratiskan sepenuhnya.
"Rp 180 ribu per bulan atau Rp 6.000 per hari. Itu yang digratiskan selama 6 bulan."
Langkah finansial ini disertai perbaikan infrastruktur di lokasi baru. Saluran air akan dibenahi agar pedagang, terutama yang menangani produk basah seperti ikan, memiliki akses sanitasi yang layak. Sirkulasi udara juga akan dioptimalkan, dan kipas angin akan dipasang untuk meningkatkan kenyamanan di dalam area pasar. Detail-detail teknis ini penting karena kenyamanan fisik menentukan apakah pedagang bersedia bertahan di lokasi baru atau kembali ke pinggir jalan.
Mengakui Beratnya Transisi
Pramono tidak menutup mata atas kesulitan yang akan dihadapi pedagang di fase awal perpindahan. Ia mengakui bahwa kehilangan lokasi yang telah menjadi bagian dari rutinitas harian selama puluhan tahun merupakan beban psikologis dan ekonomi yang nyata. Karena itu, proses penataan dirancang agar melibatkan pedagang sendiri serta tokoh masyarakat setempat, bukan sekadar instruksi satu arah dari pemerintah.
"Kami tahu pasti di awal-awal pemindahan ini bagi para pedagang pasti berat."
Dalam percakapan langsungnya, Pramono juga menegaskan kembali kepada pedagang yang telah menerima tempat di dalam pasar agar tidak kembali berjualan di pinggir jalan. Ia menutup interaksi dengan doa agar dagangan mereka tetap laris di lokasi baru — sentuhan personal yang, dalam konteks kebijakan tata kota, berfungsi sebagai pengingat bahwa di balik setiap angka relokasi terdapat manusia dengan keluarga yang harus dihidupi.
Keberhasilan pendekatan ini akan diukur bukan hanya dari apakah pedagang pindah secara fisik, tetapi dari apakah mereka bertahan di lokasi baru setelah periode keringanan berakhir. Jika promosi, fasilitas, dan dukungan komunitas berjalan sebagaimana dijanjikan, Kramat Jati berpotensi menjadi model penataan pedagang yang mengedepankan martabat ekonomi warga sekaligus memulihkan fungsi ruang publik — sebuah keseimbangan yang selama ini sulit dicapai di kota-kota besar Indonesia.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Pramono Pilih Cara Humanis Tata Pedagang?Pramono Pilih Cara Humanis Tata Pedagang is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Pramono Pilih Cara Humanis Tata Pedagang matter?Pramono Pilih Cara Humanis Tata Pedagang matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.