Satgas PKH Selamatkan Lahan Hutan Rp 400 T, Prabowo: Kita Hilangkan Kemiskinan
Prabowo Soroti Pemulihan Aset Hutan dan Dampaknya bagi Layanan Publik
Beritanew.com – Pemulihan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan dinilai Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah besar untuk menjaga kekayaan negara. Nilai aset yang berhasil diamankan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) itu disebut mendekati Rp400 triliun.
Prabowo menyampaikan apresiasi tersebut dalam acara penyerahan hasil penertiban kawasan hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026). Ia menekankan bahwa aset negara yang kembali dikuasai harus diarahkan untuk kebutuhan masyarakat luas, bukan sekadar menjadi angka dalam pencatatan kekayaan negara.
“6,2 juta ini hampir Rp 400 triliun,” kata Prabowo.
Besarnya nilai kawasan yang diamankan menggambarkan pentingnya penertiban terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan. Prabowo mengingatkan bahwa tanpa tindakan penyelamatan, kekayaan tersebut berpotensi hilang dan negara kehilangan ruang untuk membiayai kebutuhan publik.
Dana untuk Mengurangi Kemiskinan dan Memperbaiki Fasilitas
Prabowo memandang aset senilai hampir Rp400 triliun dapat memperluas kemampuan pemerintah dalam menjalankan program sosial serta memperbaiki sarana dasar. Ia menyinggung pengentasan kemiskinan, pembangunan rumah bagi rakyat, perbaikan sekolah, dan peningkatan fasilitas kesehatan sebagai contoh manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Rp 400 triliun kita hilangkan kemiskinan,” ucapnya.
Dalam penjelasannya, Prabowo juga mengaitkan nilai aset tersebut dengan kebutuhan pembangunan pendidikan. Pemerintah disebut telah melakukan perbaikan sekitar 70 ribu sekolah dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp90 triliun. Dengan tambahan ruang fiskal dari kekayaan negara yang berhasil diselamatkan, pemerintah melihat peluang lebih besar untuk memperbaiki kondisi sekolah dan puskesmas di berbagai daerah.
Penertiban kawasan hutan, dalam pandangan pemerintah, bukan hanya soal mengambil kembali lahan yang seharusnya berada dalam penguasaan negara. Langkah itu juga berkaitan dengan kemampuan negara menyediakan pelayanan dasar secara lebih merata. Aset yang terlindungi dapat menjadi penopang pembiayaan bagi pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur air, hingga penanganan bencana.
Penanganan Tambang Ilegal Ikut Disorot
Selain membahas kawasan hutan, Prabowo menyinggung penertiban tambang ilegal yang dilakukan pemerintah. Salah satu perhatian diberikan pada upaya pengurangan penyelundupan timah di Pulau Bangka. Praktik tersebut disebut telah ditangani dengan langkah tegas, meski masih terdapat penyelundupan yang lolos.
Penanganan penyelundupan timah itu dinilai memberi pengaruh terhadap kinerja PT Timah. Prabowo menyebut perusahaan tersebut mengalami kenaikan laba hingga 900 persen dalam satu tahun, setelah sebelumnya berada dalam kondisi rugi.
“PT Timah yang selama ini rugi dalam satu tahun keuntungannya naik 900 persen dalam satu tahun,” ujar Prabowo.
Kasus timah memperlihatkan bahwa tata kelola sumber daya alam berkaitan langsung dengan penerimaan dan kekuatan ekonomi negara. Ketika aktivitas ilegal dapat ditekan, nilai komoditas yang semestinya masuk ke jalur resmi memiliki peluang lebih besar untuk kembali memberi manfaat bagi kepentingan umum.
Kerja Bersama Antarlembaga
Prabowo menegaskan capaian penertiban tersebut lahir dari kerja Satgas PKH bersama lembaga-lembaga negara lain. Ia turut menyoroti langkah Bea Cukai dalam mengungkap penyelundupan bernilai triliunan rupiah serta operasi Badan Narkotika Nasional dalam memerangi jaringan narkotika.
Rangkaian penegakan hukum dan pengawasan itu diposisikan sebagai bagian dari pembenahan yang akan terus berjalan. Prabowo meminta perusahaan-perusahaan negara memperkuat tata kelola dan membersihkan praktik yang merugikan negara. Pesannya ditujukan kepada pihak-pihak yang masih enggan melakukan perbaikan.
“Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan ragu-ragu,” tegas Prabowo.
Ia menilai penguasaan kembali jutaan hektare hutan dan penertiban kegiatan pertambangan ilegal memiliki arti jangka panjang. Kekayaan yang tidak lagi bocor atau hilang dapat memperbesar kemampuan pemerintah membiayai kebutuhan generasi saat ini maupun generasi berikutnya.
Prabowo menyebut sejumlah bidang yang dapat diperkuat apabila negara memiliki ruang anggaran lebih besar, termasuk peningkatan gaji guru, aparatur sipil negara, hakim, jaksa, dan polisi. Ia juga mengaitkannya dengan bantuan bagi masyarakat yang mengalami kelaparan, pembangunan rumah, perbaikan jaringan irigasi, serta kesiapan menghadapi kebakaran hutan.
Penertiban aset negara pada akhirnya diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan administratif atau penegakan hukum semata. Tantangan berikutnya adalah memastikan kekayaan yang telah diselamatkan dikelola dengan baik, transparan, dan benar-benar diterjemahkan menjadi perbaikan layanan serta kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Satgas PKH Selamatkan Lahan Hutan Rp 400?Satgas PKH Selamatkan Lahan Hutan Rp 400 is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Satgas PKH Selamatkan Lahan Hutan Rp 400 matter?Satgas PKH Selamatkan Lahan Hutan Rp 400 matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.