Suap Bupati Klaten ke BPK Jateng Sempat Ditunda gegara OTT Bupati Muara Enim
Suap Bupati Klaten ke BPK Jateng Sempat Tertunda
Beritanew.com – Kasus Suap Bupati Klaten ke BPK Jateng disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat tertunda setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap audit BPK di Kabupaten Muara Enim. Perkara ini berkaitan dengan dugaan upaya menghapus temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025 dimulai pada April 2026. Dalam proses tersebut, auditor menemukan dugaan kelebihan pembayaran honorarium dengan nilai sekitar Rp5 miliar.
Temuan itu mencakup honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang dinilai tidak sesuai dengan jam pelaksanaan senilai Rp4,16 miliar. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran honorarium pelaksana kegiatan sebesar Rp1,02 miliar.
Pertemuan untuk Membahas Penghapusan Temuan
Menurut KPK, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bersama Inspektur Daerah Pemkab Klaten Agus Suprapto kemudian bertemu dengan pejabat BPK Perwakilan Jawa Tengah di Semarang. Mereka disebut bertemu dengan Iwan Hery Setiawan, Kepala Bidang Pemeriksaan Jateng 3 BPK Perwakilan Jateng, serta Ahmad Luthfi H. Rahmatullah selaku Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah.
“Dalam pertemuan tersebut, dibahas tentang rencana dropping dua temuan terkait kelebihan pembayaran honorarium sebesar kurang lebih Rp5 miliar dimaksud,” ujar Achmad Taufik Husein dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).
Pada Mei 2026, Hamenang kembali bertemu Ahmad Luthfi di Semarang. Pertemuan tersebut disebut KPK sebagai bagian dari negosiasi terkait penghapusan temuan kelebihan pembayaran honorarium dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Klaten.
Dalam keterangannya, KPK menyebut Ahmad Luthfi awalnya meminta dukungan Rp600 juta kepada Hamenang. Setelah terjadi negosiasi, nilai yang disepakati disebut menjadi Rp400 juta. Ahmad Luthfi juga memberikan kontak dengan kode “Amidis”.
Penyerahan Uang Ditunda hingga Juni 2026
Setelah kesepakatan itu, Hamenang disebut mengumpulkan sejumlah jajaran Pemkab Klaten, termasuk Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Jaka Purwanto, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Rizqan Iryawan, serta Kepala BPKAD Pemkab Klaten M. Himawan Purnomo.
Kode “Amidis” kemudian disampaikan kepada Rizqan Iryawan dengan permintaan menyiapkan Rp400 juta. Rizqan selanjutnya meneruskan permintaan tersebut kepada Muhammad Amin Wahyu Utomo, pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.
Namun, pemberian uang dalam perkara Suap Bupati Klaten ke BPK Jateng itu tidak langsung dilakukan. KPK menyatakan penyerahan dari Muhammad Amin Wahyu Utomo kepada Amidis ditunda karena OTT di Muara Enim yang berkaitan dengan dugaan suap audit BPK.
Penundaan berlangsung hingga Juni 2026. Pada bulan yang sama, BPK telah menyampaikan LHP kepada Pemkab Klaten. KPK menyebut temuan mengenai kelebihan pembayaran honorarium narasumber telah dihapus sesuai kesepakatan yang diduga terjadi antara Ahmad Luthfi dan Hamenang.
Tiga Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
KPK sebelumnya menetapkan tiga tersangka dalam dugaan Suap Bupati Klaten ke BPK Jateng. Mereka adalah Hamenang Wajar Ismoyo selaku Bupati Klaten periode 2025-2030, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah selaku Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, serta Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative.
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK menyatakan menemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan. Hamenang juga diperiksa KPK setelah terjaring OTT.
“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 16 Oktober sampai dengan 4 November 2026,” kata Achmad Taufik Husein.
Para tersangka ditahan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Perkara ini masih berada dalam penanganan KPK.
FAQ Suap Bupati Klaten ke BPK Jateng
Apa yang menjadi temuan dalam audit Pemkab Klaten?
BPK menemukan dugaan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp5 miliar, yang terdiri dari honorarium narasumber sosialisasi peraturan serta honorarium pelaksana kegiatan.
Mengapa penyerahan uang disebut sempat ditunda?
Menurut KPK, penyerahan uang ditunda hingga Juni 2026 setelah terjadi OTT di Muara Enim dalam perkara dugaan suap audit BPK.
Siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka?
KPK menetapkan Hamenang Wajar Ismoyo, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo sebagai tersangka dalam perkara tersebut.