Teken SKB RBI, Mendagri Dorong Pemberdayaan Perempuan & Anak di Daerah
SKB Tiga Menteri Perkuat Kolaborasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah
Beritanew.com – Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah, desa, dan kelurahan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI). Langkah itu ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
SKB RBI ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Penandatanganan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, 14 September 2026.
Agenda tersebut digelar bersamaan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan pembahasan verifikasi serta validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kehadiran SKB RBI dalam rangkaian kegiatan itu memperlihatkan bahwa agenda perlindungan sosial dan pembangunan masyarakat perlu berjalan seiring dengan penguatan tata kelola di daerah.
Menjadi Acuan bagi Pemerintah Daerah
Tito Karnavian menyampaikan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan perhatian yang bersifat global, termasuk dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia juga menempatkan isu tersebut sebagai bagian penting dalam arah pembangunan nasional.
"Indonesia juga dalam berbagai dokumen dan juga dalam berbagai visi misi program termasuk Bapak Presiden Prabowo menekankan dan mengutamakan masalah perlindungan perempuan dan anak," kata Tito dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2026).
Ia menjelaskan, penandatanganan SKB ini merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita keempat pemerintah. Sasaran dalam agenda tersebut mencakup penguatan sumber daya manusia, kemajuan sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta peningkatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Bagi pemerintah daerah, SKB RBI diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menyusun program yang lebih terarah untuk perempuan dan anak. Daerah memiliki peran penting karena layanan, pendampingan, kebijakan pembangunan, dan penguatan keluarga banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat lokal.
Kemendagri juga menyatakan kesiapan untuk mengawal penyusunan pembiayaan RBI melalui APBD 2027 maupun sumber pendanaan lain yang dibenarkan oleh ketentuan hukum. Penganggaran yang sesuai kebutuhan daerah menjadi salah satu unsur penting agar kebijakan tidak berhenti pada dokumen, melainkan dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata.
"Ini akan memberikan hal yang baik dan memberikan hal yang positif bukan hanya untuk pemerintah pusat tapi juga untuk para kepala daerah," ujar Tito.
RBI Bukan Pembangunan Gedung Baru
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan bahwa RBI tidak dirancang sebagai program terpisah atau proyek untuk membangun ruang fisik baru. RBI diposisikan sebagai gerakan kolaboratif yang menyatukan program, layanan, sumber daya, potensi, dan pihak-pihak yang selama ini telah bekerja di masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, RBI diarahkan untuk menghubungkan berbagai inisiatif yang sebelumnya dapat berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi antarpemangku kepentingan diharapkan membuat upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penguatan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih saling mendukung.
"Karena itu semangat RBI sangat sederhana, tapi sangat kuat: satu ruang, banyak gerakan, satu tujuan bersama. Semangat tersebut hanya dapat diwujudkan apabila kita membangun kolaborasi yang nyata," terang Arifah.
Dalam praktiknya, semangat kolaborasi tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai penghubung penting antara kebijakan nasional dan kebutuhan warga. Integrasi program juga dapat membantu daerah memanfaatkan layanan serta sumber daya yang telah tersedia tanpa harus memulai seluruh upaya dari awal.
Desa dan Kelurahan sebagai Penggerak Utama
Arifah berharap pelaksanaan RBI dapat digerakkan hingga tingkat desa dan kelurahan. Unit pemerintahan terdekat dengan warga ini dinilai memiliki posisi strategis untuk menjalankan program pembangunan yang menyentuh kehidupan keluarga dan komunitas secara langsung.
"Oleh karena itu kami mengharapkan RBI dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah terutama di desa," katanya.
Integrasi RBI dalam perencanaan daerah menjadi penting agar tujuan perlindungan perempuan dan anak dipertimbangkan sejak penyusunan program pembangunan. Dengan demikian, kebijakan di tingkat lokal dapat memadukan unsur pencegahan, pemberdayaan, akses layanan, dan kerja sama lintas pihak sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.
Mendes PDT Yandri Susanto menilai SKB Tiga Menteri ini menjadi dorongan bagi kerja bersama pemerintah desa dan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa perempuan perlu ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya penerima manfaat dari program yang dijalankan.
"Dengan kebersamaan itu, seluruh perempuan Indonesia bisa kita berdayakan dan anak-anak Indonesia bisa kita lindungi," pungkas Yandri.
Melalui RBI, pemerintah mengarahkan kolaborasi lintas kementerian hingga pemerintahan lokal untuk membangun lingkungan yang lebih mendukung perempuan, anak, keluarga, dan masyarakat. Keberhasilan implementasinya akan bergantung pada kemampuan setiap daerah menerjemahkan semangat SKB ke dalam perencanaan, pendanaan, serta kerja sama yang konsisten di lapangan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Teken SKB RBI Mendagri Dorong Pemberdayaan?Teken SKB RBI Mendagri Dorong Pemberdayaan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Teken SKB RBI Mendagri Dorong Pemberdayaan matter?Teken SKB RBI Mendagri Dorong Pemberdayaan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.