Waka Komisi III DPR Geram soal Bullying 13 Siswi SMP Ciputat: Proses Hukum!
Ahmad Sahroni Desak Proses Hukum atas Dugaan Perundungan 13 Siswi SMP di Ciputat
Beritanew.com – Dugaan perundungan yang menimpa 13 siswi SMPN 10 Ciputat, Tangerang Selatan, mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Para siswi itu diduga dipaksa oleh kakak kelas mengikuti sebuah tantangan di luar lingkungan sekolah, dengan konsekuensi meminum campuran kopi, cuka, dan bawang putih apabila kalah atau melakukan kesalahan.
Sahroni menyatakan kemarahannya atas peristiwa tersebut. Ia meminta penanganan perkara dilakukan melalui jalur hukum dengan tetap mengacu pada ketentuan yang mengatur sistem peradilan pidana anak. Baginya, penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan pembinaan agar ada pertanggungjawaban serta pencegahan terhadap tindakan serupa.
"Saya sangat miris dan marah mendengar kejadian seperti ini terus berulang. Oleh karenanya, saya mendukung proses hukum sesuai UU SPPA, agar ada sanksi, pembinaan, dan efek jera atas perbuatannya," kata Sahroni saat dihubungi, Selasa (27/10/2026).
Kasus ini kembali menempatkan keamanan anak di sekolah sebagai perhatian penting. Perundungan tidak hanya dapat muncul di ruang kelas atau halaman sekolah, tetapi juga berpotensi berlangsung di lokasi lain ketika hubungan senioritas dan tekanan kelompok tetap terbawa. Karena itu, perlindungan peserta didik membutuhkan perhatian dari sekolah, keluarga, aparat, serta lembaga yang memiliki kewenangan dalam isu anak.
Tiga Siswi Dilaporkan Mendapat Perawatan
Informasi awal mengenai dugaan perundungan itu diterima oleh Polsek Ciputat Timur dari masyarakat. Setelah dilakukan pengecekan, polisi menemukan adanya 13 siswi yang diduga menjadi korban. Terduga pelaku disebut merupakan siswi kelas tiga atau kakak kelas dari para korban.
"Kita mendapatkan korban perundungan itu ada 13 siswi. Nah, ini cewek-cewek nih. Ini cewek-cewek, yang dilakukan oleh senior kelas mereka. Jadi kelas 3 kepada kelas di bawahnya," jelas Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq saat dihubungi, Sabtu (24/10/2026).
Peristiwa tersebut diduga berlangsung di sebuah warung yang berada di luar area sekolah. Para korban disebut diminta mengikuti bentuk permainan atau tantangan yang diberikan oleh senior. Siswi yang kalah atau dianggap salah kemudian dipaksa menenggak minuman dengan campuran bahan-bahan yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman.
"(Pakai cara) challenge. Misalnya kan, 'Lu, junior kan? Challenge nih'. Kalau ada yang kalah atau salah, langsung suruh minum itu. Informasi awal, itu kayak kopi liong dicampur cuka, dicampur bawang putih," ucap Bambang.
Dari 13 siswi yang diduga mengalami perundungan, tiga orang dilaporkan sempat menjalani perawatan di rumah sakit karena mengeluhkan sakit perut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tindakan yang dikemas sebagai tantangan atau permainan dapat membawa dampak nyata terhadap kesehatan korban.
"Ada 3 orang yang dirawat di rumah sakit infonya," ujarnya.
Dorongan Evaluasi Menyeluruh di Lingkungan Pendidikan
Sahroni memandang penanganan kasus tidak boleh berhenti pada dugaan pelaku saja. Ia juga meminta evaluasi besar di dunia pendidikan agar tindakan perundungan tidak terus berulang di kalangan pelajar. Ia mendorong keterlibatan Kemendikdasmen, Polri, Komnas PA, dan pihak terkait lainnya untuk mencari pendekatan yang lebih efektif.
"Selanjutnya, saya juga mendorong para pihak terkait, baik dari Kemendikdasmen, Polri, Komnas PA, dan sebagainya, untuk melakukan evaluasi besar-besaran pendidikan anak Indonesia. Harus ada terobosan dan pendekatan baru guna mencegah aksi bullying agar tidak terus berulang di anak-anak sekolah seperti ini," ucap dia.
Evaluasi tersebut penting karena perundungan sering terjadi dalam relasi yang tidak seimbang. Korban dapat merasa takut menolak, khawatir dikucilkan, atau tidak berani menyampaikan kejadian yang dialami kepada orang dewasa. Dalam situasi seperti itu, respons cepat dari lingkungan terdekat menjadi penting untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan dan dukungan.
Orang tua juga perlu memberi ruang aman bagi anak untuk bercerita, terutama bila terdapat perubahan perilaku, keluhan fisik, kecemasan, atau keengganan pergi ke sekolah. Sekolah pada saat yang sama perlu memastikan adanya mekanisme penanganan pengaduan yang mudah diakses dan tidak membuat korban merasa disalahkan.
Media Sosial Dinilai Ikut Memengaruhi
Dalam tanggapannya, Sahroni turut menyinggung pengaruh konten negatif di media sosial terhadap cara berpikir anak. Ia menduga paparan semacam itu dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya perilaku perundungan.
"Ini karnea media sosial terlalu banyak yang dilihat negatif jadi berpengaruh atas pikiran mereka," imbuh dia.
Media sosial memang dapat memperluas penyebaran tren, tantangan, maupun perilaku yang berisiko ditiru tanpa mempertimbangkan akibatnya. Namun, perhatian terhadap paparan digital perlu dibarengi pengawasan yang proporsional, pendidikan literasi digital, serta komunikasi yang terbuka antara anak, orang tua, dan pendidik.
Kasus di Ciputat ini menjadi pengingat bahwa tindakan yang dianggap sebagai candaan, uji senioritas, atau tantangan tidak dapat dibenarkan ketika melibatkan paksaan, tekanan, dan risiko terhadap keselamatan orang lain. Proses penanganan yang berjalan perlu memberi perlindungan bagi para korban, sekaligus memastikan pembinaan dan pertanggungjawaban bagi pihak yang diduga terlibat.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Waka Komisi III DPR Geram soal?Waka Komisi III DPR Geram soal is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Waka Komisi III DPR Geram soal matter?Waka Komisi III DPR Geram soal matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.