Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah Diatur Dalam

Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah Diatur Dalam

Hai Teman – Teman, apa kabar kalian semua? Kalian tau apa itu pemerintah pusat? Pemerintah pusat, atau biasa kita sebut dengan Pemerintah, adalah sebutan yang umum untuk pemerintah di suatu negara kesatuan.Pemerintah Pusat, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang semua kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam undang undang No.23 Tahun 2014. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menimbulkan hubungan struktural dan fungsional antara kedua pemerintah tersebut.

Dan untuk hubungan struktural adalah hubungan berdasarkan tingkatan dalam pemerintahan. pemerintah pusat sebagai penyelenggara urusan – urusan pemerintahan yang di tingkat nasional, sementara pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah di sebuah daerah.

Sementara itu, hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing – masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain.

Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa terkaitnya susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Berikut adalah kewenangan pemerintah daerah menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014:

  1. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas membantu dengan prinsip otonomi.
  2. Pemerintahan daerah melaksanakan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar untuk pelaksanaan otonomi daerah.
  3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan seorang presiden dan pelaksanaannya akan dilimpahkan kepada gubernur dan bupati, dibiayai oleh APBN.

Itu adalah kewenangan hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

Apa Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah?

Apa Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah?

Setelah menjelaskan apa itu pemerintah daerah dana pemerintah pusat kini Apa hubungan fungsional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah? Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada suatu fungsi masing – masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Pada umumnya, pemerintahan pusat dan daerah memiliki sebuah hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain.

Apa Saja yang Termasuk Pemerintah Daerah?

Apa Saja yang Termasuk Pemerintah Daerah?

Setelah hubungan fungsional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kini kita akan membahas Apa saja yang termasuk pemerintah daerah? yang meliputi pemerintah daerah adalah :

1. Gubernur

pemimpin dan penyelenggara pemerintahan di suatu daerah yaitu Provinsi. Gubernur menjadi kepala daerah provinsi dan wakil dari pemerintah pusat di sebuah daerah. Tugas dan wewenang gubernur sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 2018. Gubernur dan wakil gubernur dipilih dengan cara pemilihan umum.

2. Bupati

Bupati adalah sebutan untuk kepala daerah yang mempunyai tingkat kabupaten. Seorang bupati mempunyai wewenang sejajar dengan walikota, yakni kepala daerah untuk di daerah kotamadya.

3. Wali Kota

wali kota merujuk kepada seseorang politikus yang bertindak sebagai pemimpin dari sebuah daerah yaitu kota.

Itu adalah pemerintahan di suatu daerah.

Contoh Hubungan Fungsional

Contoh Hubungan Fungsional

Dengan begitu banyak penjelasan tentang hubungan pemerintahan pusat dan daerah, sekarang kita akan menyebutkan beberapa contoh hubungan fungsional :

  1. Hubungan keuangan
  2. Pelayanan umum
  3. Pemanfaatan sumber daya alam
  4. Sumber daya yang lain antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur secara adil berdasarkan undang – undang.

Jadi itulah penjelasan yang bisa saya jelaskan untuk kalian semua tentang hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam undang undang No.23 Tahun 2014. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa!

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.