Inilah Landasan Hukum Kementerian Negara Republik Indonesia!

Landasan Hukum Kementerian Negara Republik Indonesia

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, para kementrian Indonesia sudah teratur dalam landasan hukum loh! Kira-kira landasan hukum kementerian negara republik indonesia adalah apa ya? Sebelum membahas hal tersebut mari kita cari tahu apa itu landasan hukum

Landasan hukum adalah peraturan yang sifatnya baku sebagai tolak ukur atau tempat terpijak dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Untuk di Indonesia sendiri, landasan hukum yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Apa Landasan Hukum Kementerian Negara Republik Indonesia?

Apa Landasan Hukum Kementerian Negara Republik Indonesia?

Kementerian adalah salah satu Lembaga Pemerintahan Indonesia yang membidangi bidang tertentu. Kementrian ini berkedudukan di ibu kota negara, yaitu saat ini adalah Jakarta.

Salah satu tugas dari kementrian Indonesia adalah membantu sang presiden, hal ini sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Kalian pasti bertanya-tanya, apa landasan hukum Kementerian Negara Republik Indonesia?

Ya, tentu saja landasan hukumnya terdapat di dalam UUD 1945, lebih tepatnya pada Bab V Pasal 17 UUD 1945, yang berbunyi:

  1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
  2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
  4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara sudah teratur dalam undang-undang

Selain itu, penugasan kepada kementrian juga jelas di dalam Pasal 7 UU RI Nomor 29 Tahun 2008, yang berbunyi “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.

Tidak hanya itu, kementerian juga sudah teratur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Pasal 17 UUD 1945 Tentang Apa?

Pasal 17 UUD 1945 Tentang Apa?

Setiap pasal dalam UUD biasanya menjelaskan dan menjadi landasan hukum tertentu bagi setiap tingkatan lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Maka, pasal 17 UUD 1945 tentang apa?

Seperti yang sudah Mimin bahas sebelumnya, landasan hukum kementerian negara republik indonesia adalah pasal 17 UUD 1945. Para menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementeriannya sudah teratur dalam undang-undang sebagaimana dalam Pasal 17 UUD 1945.

Pasal ini juga menegaskan bahwa kekuasaan presiden itu tidak terbatas, oleh karena itu setiap pembentukan, pengubahan, serta pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan Undang-Undang yang ada. 

Apakah yang Diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008?

Apakah yang Diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008?

Undang-undang lainnya mengenai landasan hukum kementerian negara republik indonesia adalah UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008. Jadi, apakah yang diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara adalah mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

  1. Kementerian Negara yang selanjutnya, Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
  2. Menteri Negara yang selanjutnya adalah Menteri yang membantu Presiden yang memimpin Kementerian.
  3. Urusan Pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana sudah ada dalam ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Pembentukan Kementerian adalah pembentukan Kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji.
  5. Pengubahan Kementerian adalah pengubahan nomenklatur Kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk.
  6. Pembubaran Kementerian adalah menghapus Kementerian yang sudah terbentuk.

Penutup

Itulah ulasan Mimin mengenai landasan hukum kementerian Indonesia, mulai landasan dari hukum republik indonesia adalah pasal 17 UUD 1945 hingga UU RI No 39 Tahun 2008.

Semoga artikel ini dapat membantu kalian semua mengenai landasan hukum apa saja yang mengatur kementrian Indonesia. Jika kalian ingin tau tentang kebijakan pemerintah bisa membaca artikelnya ya!

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.