Penyelenggaraan Negara Dalam Arti Sempit Yaitu Apa?

Penyelenggaraan Negara Dalam Arti Sempit Yaitu

Penyelenggaraan negara dalam arti sempit yaitu apa sih? Sederhananya, penyelenggaraan negara dalam arti sempit yaitu adalah sekelompok orang yang memegang status pemerintahan dan memiliki kekuatan untuk mengatur negara.

Profesor S. Pamudji menjelaskan bahwa menurut ajaran Tri Praja pengertian Penyelenggaraan negara dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekuasaan eksekutif, dan pengertian.

Penyelenggaraan negara dalam arti sempit yaitu mencakup semua kegiatan pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa menurut UUD 1945, pemerintah terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Negara.

Siapa Saja yang Dimaksud Sebagai Penyelenggara Negara RI

Siapa Saja yang Dimaksud Sebagai Penyelenggara Negara RI

Siapa saja yang dimaksud sebagai penyelenggara Negara RI? adalah penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta pejabat lain yang fungsi dan kewajiban pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah penyelenggara Negara, yaitu meliputi : 

  • Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara 
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
  • Menteri
  • Gubernur
  • Hakim
  • Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 
  • Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini adalah asas-asas umum penyelenggaraan negara, antara lain : 

  • Asas Kepastian Hukum
  • Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
  • Asas Kepentingan Umum
  • Asas Keterbukaan
  • Asas Proporsionalitas
  • Asas Profesionalitas
  • Asas Akuntabilitas.

Apakah yang Dimaksud dengan Penyelenggaraan Negara Dalam Arti Luas?

Apakah yang Dimaksud dengan Penyelenggaraan Negara Dalam Arti Luas?

Menurut S. Pamudji, penyelenggaraan negara dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekuasaan eksekutif. Namun penyelenggaraan negara dapat berarti tidak hanya dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas.

Apakah it penyelenggaraan negara dalam arti luas? Menurut S. Pamudji mengutip CF Strong dalam bukunya Modern Politik Konstitusi dan mengacu pada istilah pemerintah untuk menjelaskan arti yang lebih luas dari pemerintah.

Arti yang seluas-luasnya adalah memelihara perdamaian dan keamanan bangsa-bangsa di dalam dan di luar negeri. Oleh karena itu, Anda harus terlebih dahulu mengontrol kekuatan militer atau tentara.

Kedua, kekuasaan legislatif, atau cara hukum itu dibuat. Ketiga, kekuatan finansial, atau kemampuan untuk menarik dana yang cukup dari masyarakat untuk menegakkan negara dan untuk menutupi biaya pembuatan undang-undang atas nama negara.

Pemerintah dalam arti luas diberi tanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan negara, baik dalam urgensi Undang-Undang Etika Penyelenggara Nasional maupun di luar. Pemerintah pertama-tama memiliki kekuatan militer atau kontrol tentara.

Harus kedua, sarana legislatif atau sarana pembuatan hukum; ketiga, cukup untuk membayar kekuatan keuangan, yaitu, biaya membela negara dan menegakkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut, S. Profesor Pamudji menyimpulkan bahwa pemerintah dalam arti luas adalah tindakan pemerintahan yang melakukan adalah legislatif, eksekutif, yudikatif atau lembaga untuk mencapai tujuan pemerintahan negara (national goals).

Penyelenggaraan negara dalam arti sempit yaitu suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh suatu cabang eksekutif dan golongannya untuk mencapai tujuan suatu pemerintahan negara. 

Eksekutif Adalah

Eksekutif Adalah

Eksekutif Adalah instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum. Contoh yang paling umum dari lembaga pemerintah adalah kepala pemerintahan. Cabang eksekutif dapat merujuk pada pemerintahan presidensial atau parlementer.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.