Latest Program: PAN Copot Bupati Langkat Syah Afandin dari Jabatan Ketua DPW
PAN Copot Ketua DPW Langkat Syah Afandin dari Jabatan Terkait Latest Program
Latest Program - Dalam rangka Latest Program Partai Amanat Nasional (PAN), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memutuskan untuk menonaktifkan Syah Afandin dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Utara setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan ini menandai langkah tegas DPP PAN dalam mengatasi dugaan pelanggaran etika dan tindakan korupsi yang dilakukan oleh kader partai.
"Dengan Latest Program ini, PAN mengambil keputusan untuk menghentikan jabatan Syah Afandin sebagai Ketua DPW Sumatera Utara sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran hukum yang telah terjadi," terang Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN, pada Jumat (3/7/2026).
Viva Yoga menjelaskan bahwa DPP PAN mendukung investigasi KPK dan tidak menghambat proses penyelidikan terhadap kasus suap yang melibatkan Syah Afandin. Ia menegaskan bahwa penonaktifan jabatan tersebut tidak hanya berdampak pada kepengurusan partai lokal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas kader dalam konteks Latest Program yang sedang berlangsung. "Kami berkomitmen untuk menjaga konsistensi nilai-nilai partai, dan Latest Program ini menjadi bentuk nyata dari keputusan itu," tambahnya.
KPK Selidiki Suap Proyek di Dinas Pendidikan dan Perumahan
KPK telah menangkap Syah Afandin bersama enam anggota lainnya dari berbagai wilayah, termasuk Langkat, Binjai, dan Medan, dalam operasi terkait dugaan suap proyek. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkap bahwa kasus ini menyangkut pembayaran gratifikasi dari pihak swasta kepada instansi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan serta Kawasan Permukiman (Perkim). "Kami menemukan bukti bahwa ada aliran dana mencapai ratusan juta rupiah yang diterima secara tidak sah," kata Budi dalam siaran pers.
KPK menyita uang tunai dan dokumen terkait sebagai barang bukti. Penyelidikan juga mengarah ke kemungkinan adanya keterlibatan oknum lain dalam proyek-proyek yang diduga dikuasai oleh Syah Afandin. Dengan terbitnya keputusan penonaktifan, PAN mengambil langkah untuk mengatur kembali struktur organisasi dan memastikan transparansi dalam pemberdayaan kader di masa depan, yang sejalan dengan visi Latest Program mereka.
Reaksi dari Kalangan Internal dan Eksternal
Reaksi dari anggota PAN terhadap keputusan Latest Program ini beragam. Sebagian besar menyambut baik tindakan DPP sebagai bentuk komitmen partai terhadap pemberantasan korupsi, sementara ada pihak yang merasa sedikit kecewa karena perubahan ini dianggap terlambat. "Kami mendukung keputusan Latest Program ini, tetapi juga berharap ada evaluasi lebih lanjut terhadap sistem pengawasan internal partai," ujar salah satu pengurus lokal.
Di sisi lain, pihak luar seperti media dan masyarakat mengapresiasi langkah PAN sebagai contoh bagus dalam menghadapi korupsi di tingkat kepemimpinan. Namun, keputusan ini juga memicu diskusi tentang efektivitas penegakan hukum dalam partai politik dan keseriusan PAN dalam menjalankan Latest Programnya. "Ini bukan sekadar pemberhentian jabatan, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa korupsi tidak akan dibiarkan di partai kita," tambah mantan anggota komisaris KPK.
Penonaktifan Syah Afandin menjadi bagian dari strategi PAN dalam membangun karakter kader yang lebih bersih. DPP berencana menggantinya dengan orang yang lebih terbuka terhadap proses investigasi dan memiliki reputasi baik di lingkungan publik. "Kami juga akan memperkuat pengawasan terhadap pengurus lain di seluruh daerah, sebagai bagian dari Latest Program ini," jelas Viva Yoga Mauladi.
Latest Program PAN ini tidak hanya berdampak pada struktur kepengurusan, tetapi juga memengaruhi elektoral partai di daerah. Dengan menonaktifkan ketua DPW yang dianggap terlibat korupsi, PAN berharap menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya. KPK pun berharap investigasi terus berjalan hingga ditemukan sumber dana dan pelaku lainnya dalam proyek-proyek yang menjadi fokus penyelidikan.
Sebagai langkah tindak lanjut, PAN berencana melakukan reformasi internal, termasuk pelatihan kepegawaian dan audit keuangan rutin. Selain itu, partai berkomitmen untuk menjadikan Latest Program sebagai model dalam partai-partai lain. "Kami ingin menjadi contoh bagaimana sebuah partai bisa menjalankan kewajiban anti-korupsi secara konsisten," pungkas Viva Yoga Mauladi, mengakhiri pernyataannya dalam konteks reformasi yang sedang dijalani PAN.