Main Agenda: Anggota DPR Serap Aspirasi Disabilitas dan Lansia Magetan, Janji Perjuangkan Hak Masyarakat Rentan

Main Agenda: DPR Magetan Perjuangkan Hak Disabilitas dan Lansia

Main Agenda – Dalam rangkaian kegiatan Main Agenda, salah satu anggota DPR RI dari Komisi VII, Novita Hardini, melakukan reses di Desa Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan usia lanjut. Tujuan utama dari Main Agenda ini adalah menggarisbawahi peran DPR dalam mewujudkan kesejahteraan kelompok rentan. Dalam kunjungan tersebut, Novita berjanji akan mewakili kebutuhan para penyandang disabilitas dan lansia ke tingkat pemerintahan pusat, sebagai bagian dari komitmen partai dalam kebijakan inklusif.

Kebutuhan Masyarakat Rentan Menjadi Fokus Utama

Reses kali ini menjadi ajang untuk menggali masalah keseharian masyarakat rentan, seperti aksesibilitas fasilitas umum dan tantangan ekonomi yang dihadapi keluarga penyandang disabilitas. Novita menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus selalu mempertimbangkan kondisi spesifik warga lansia dan disabilitas. “Main Agenda ini merupakan bentuk upaya untuk menyuarakan suara masyarakat yang sering terabaikan,” ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa kehadiran legislator lokal membantu mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang bisa menjadi bahan perbaikan kebijakan nasional.

Kasus Nyata yang Menggambarkan Kondisi Masyarakat

Salah satu warga yang menjadi sorotan adalah Trisna, seorang perempuan yang meminta bantuan kursi roda untuk ibunya setelah menjalani operasi amputasi. Trisna menegaskan bahwa akses ke alat bantu gerak tidak hanya memperbaiki kualitas hidup, tetapi juga menunjukkan kebutuhan akan fasilitas pendukung yang terjangkau. Novita mengapresiasi kepedulian warga tersebut dan berjanji akan mengusulkan perbaikan aksesibilitas di lingkungan sekitar. “Main Agenda ini membuktikan bahwa suara warga kecil bisa sampai ke level nasional,” imbuhnya.

“Kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas,” kata Novita dalam wawancara dengan media lokal.

Langkah Konkret dalam Pemenuhan Kebutuhan Mendasar

Sebagai bagian dari Main Agenda, Novita memberikan bantuan sembako kepada ratusan perempuan lansia dan penyandang disabilitas di Magetan. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi mereka di tengah kenaikan harga bahan pokok. Ia juga mengajak pemerintah daerah memperluas program bantuan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat rentan. “Main Agenda tidak hanya sekadar dialog, tetapi juga aksi nyata untuk memperbaiki kualitas hidup warga yang rentan,” jelasnya.

Penguatan Kebijakan Ekonomi untuk Kelompok Rentan

Dalam sesi dialog, Novita mendengarkan keluhan warga tentang pengangguran dan ketidakadilan dalam distribusi keuntungan ekonomi. Banyak dari mereka menyoroti perlunya pelatihan kerja inklusif dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ramah untuk lansia dan penyandang disabilitas. “Main Agenda ini memberikan gambaran bahwa kebijakan ekonomi harus melindungi semua lapisan masyarakat, bukan hanya yang produktif,” tegas Novita. Ia berharap pemerintah pusat akan mengintegrasikan kebijakan inklusif dalam RAPBN 2024.

Peran DPR dalam Peningkatan Aksesibilitas

Novita menyebutkan bahwa Main Agenda juga menjadi sarana untuk mendorong keterlibatan DPR dalam peningkatan aksesibilitas. Salah satu upaya konkret adalah operasionalisasi Ambulans Kemanusiaan Trenggalek di Kecamatan Karangan, yang kini dapat mengakses warga lansia dan disabilitas di daerah terpencil. Ia berharap aksesibilitas ini bisa diperluas ke lebih banyak kecamatan. “Main Agenda ini menunjukkan bahwa legislatif bisa menjadi mitra penting dalam menjawab kebutuhan warga yang kurang mendapat perhatian,” tambahnya.

Hasil Reses: Catatan untuk Pembuatan Kebijakan

Novita menyatakan bahwa seluruh catatan dan masukan dari reses akan menjadi referensi utama dalam rapat kerja di DPR RI. Tujuannya adalah memastikan kebijakan nasional tetap berpijak pada realitas masyarakat daerah. “Main Agenda ini bukan hanya tentang pendengaran, tetapi juga tentang transformasi kebijakan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan reses akan menjadi bahan untuk memperkuat program pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup kelompok rentan.