Main Agenda: DPRD Dorong Diskominfo Awasi Ruang Digital Mitigasi Tawuran Antarkelompok Remaja

Main Agenda: DPRD Dorong Diskominfo Awasi Ruang Digital untuk Mitigasi Tawuran Antarkelompok Remaja

Main Agenda DPRD Kota Tangerang dalam Memperkuat Pengawasan Ruang Digital

Main Agenda DPRD Kota Tangerang menjadi fokus utama dalam upaya mencegah tawuran antar kelompok remaja yang kian merambah ke ruang digital. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menekankan pentingnya Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) melakukan pengawasan lebih ketat terhadap media sosial sebagai langkah mitigasi konflik yang semakin mengancam ketenangan masyarakat. Fenomena tawuran yang terjadi secara online, sering kali memicu ketegangan di dunia nyata, menjadi alasan kuat bagi DPRD untuk menekankan peran pemerintah dalam menangani masalah ini.

Main Agenda: Respons Diskominfo dan Kolaborasi Multi-Pihak

Dalam pernyataannya, Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, menyoroti pergeseran pola konflik yang kini tidak hanya terbatas pada antarsekolah, tetapi juga melibatkan interaksi di ruang digital. Ia menekankan bahwa tawuran antarkelompok remaja, terutama yang bermula dari media sosial, menuntut respons cepat dari Pemkot Tangerang, termasuk kerja sama dengan kepolisian dan komunitas lokal. DPRD telah menyetujui pembentukan tim khusus yang bertugas mengawasi aktivitas digital, dengan harapan mampu mendeteksi gejala awal konflik sebelum meledak menjadi tawuran fisik.

“Main Agenda ini menuntut pemerintah daerah untuk proaktif mengawasi ruang digital,” ujar Rusdi Alam. “Diskominfo perlu berperan lebih besar dalam memantau potensi konflik di media sosial, sementara kepolisian harus bersinergi untuk menjaga kondusivitas Kota Tangerang.”

Sebagai langkah implementasi, Kepala Diskominfo Kota Tangerang, Mugiya, menyampaikan bahwa instansinya telah siap menghadirkan saluran pelaporan 24 jam untuk masyarakat. Sistem ini memungkinkan pengguna melaporkan kejadian tawuran atau konflik yang terjadi di platform digital, sehingga bisa segera ditangani. Mugiya menambahkan bahwa pengawasan ini tidak hanya melibatkan teknologi, tetapi juga peran aktif dari berbagai elemen, termasuk lurah, camat, dan pengurus RT/RW.

DPRD Kota Tangerang menekankan bahwa pengawasan ruang digital adalah bagian dari upaya menyeluruh dalam membangun generasi muda yang berkualitas. Perubahan perilaku remaja yang semakin banyak terpengaruh oleh media sosial memerlukan pendekatan konsisten, baik dari pihak pemerintah maupun keluarga. Rusdi Alam mengingatkan bahwa nilai-nilai positif dan pembentukan karakter harus menjadi pondasi utama, agar remaja tidak terpapar budaya konflik yang bisa merusak harmoni sosial.

Kapolres Kota Tangerang juga menegaskan pentingnya peran orang tua dalam mitigasi tawuran antarkelompok. Dalam Main Agenda yang disusun DPRD, Kapolres mengimbau kepada para orang tua untuk lebih memantau aktivitas anak-anak di malam hari, khususnya di platform digital. “Main Agenda ini mencakup perlunya koordinasi lintas sektor, termasuk komunitas dan keluarga, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi remaja,” ujarnya. Selain itu, pihaknya menekankan perlunya edukasi terhadap anak-anak tentang penggunaan media sosial secara bijak.

Pengawasan ruang digital oleh Diskominfo juga diharapkan bisa menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antar komunitas. Dengan adanya sistem pelaporan yang terstruktur, masyarakat bisa saling berbagi informasi tentang potensi konflik, sehingga memudahkan pihak berwenang dalam mengambil tindakan. Selain itu, pemerintah daerah juga berencana mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang dampak negatif tawuran daring dan cara mencegahnya melalui pendidikan moral dan etika sejak dini.