Main Agenda: Hasto soal Kenaikan Harga Pertamax: Menggerus Kemampuan Kelas Menengah

Hasto: Kenaikan Harga Pertamax Menggerus Kemampuan Kelas Menengah

Kebijakan Harga BBM Nonsubsidi Diperdebatkan dalam Main Agenda

Main Agenda - Dalam Main Agenda terkini, Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai PDIP, menyoroti dampak kenaikan harga Pertamax yang terjadi sejak 10 Juni 2026. Harga Pertamax naik dari Rp12.000 menjadi Rp16.250 per liter, kenaikan sebesar 32 persen. Hasto mengingatkan bahwa kebijakan penyesuaian harga bahan bakar ini sebaiknya dijadikan poin utama setelah pemerintah menyelesaikan efisiensi di sektor lain. Menurutnya, kenaikan ini berpotensi membebani kemampuan ekonomi kelas menengah, yang menjadi salah satu fokus utama dalam agenda kebijakan nasional.

"Kita memahami tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah, tetapi Main Agenda harus menempatkan kebijakan ini sebagai opsi terakhir. Karena kenaikan harga Pertamax akan memberatkan kehidupan rakyat, terutama masyarakat yang berpenghasilan sedang," kata Hasto saat memberi pidato di Universitas Bung Karno, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026).

Proyek MBG Jadi Prioritas Sebelum Kenaikan BBM

Menurut Hasto, sebelum memutuskan kenaikan harga BBM nonsubsidi, pemerintah perlu fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap memerlukan evaluasi. "Kritik terhadap MBG, termasuk dugaan korupsi di dalam program tersebut, harus diatasi lebih dulu. Karena itu adalah elemen penting dalam Main Agenda pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat," tambahnya. Ia menekankan bahwa kebijakan BBM sebaiknya menjadi bagian dari Main Agenda setelah semua langkah efisiensi telah terlaksana.

Kenaikan harga Pertamax bukan hanya dampak langsung bagi masyarakat, tetapi juga bisa menimbulkan efek domino pada sektor produktif. Hasto mengusulkan langkah-langkah seperti penghematan anggaran di sektor publik dan pengoptimalan pengeluaran untuk mengurangi tekanan pada daya beli. Dengan demikian, Main Agenda pemerintah bisa menciptakan keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan rakyat.

Penyesuaian Harga BBM dan Strategi Pertamina

Menurut Hasto, kenaikan harga Pertamax juga perlu dikaji ulang dalam konteks Main Agenda yang menyasar keadilan ekonomi. "Pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini, terutama terhadap masyarakat kelas menengah yang berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi," jelasnya. Dalam kaitannya, Hasto mengkritik kebijakan yang hanya fokus pada penyesuaian harga tanpa mengukur kemampuan masyarakat.

Pertamina Patra Niaga telah melakukan penyesuaian harga jual BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green. Harga Pertamax meningkat menjadi Rp14.000 per liter pada 1 Oktober 2023, sementara Pertamax Turbo juga naik dari Rp14.400 menjadi Rp15.450 per liter. Meski harga minyak dunia melonjak pesat sejak Maret 2024, Pertamina masih mempertahankan tarif bensin yang lebih rendah dibandingkan SPBU swasta. Ini menjadi fokus utama dalam Main Agenda untuk memastikan keberlanjutan pangan dan energi.

Reaksi Masyarakat dan Tantangan Inflasi

Kenaikan harga Pertamax memicu protes dari sejumlah masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Aksi unjuk rasa terus berlangsung sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan BBM yang dianggap tidak adil. Hasto mengatakan, pemerintah perlu menyelesaikan efisiensi di berbagai bidang sebelum menyasar kenaikan harga BBM. "Inflasi yang diakibatkan dari kebijakan ini harus diukur secara detail, agar Main Agenda bisa menggambarkan respons yang tepat," tuturnya.

Sementara itu, Pertamina Regional Jawa Tengah menutup sementara SPBU Sriwijaya Semarang setelah terjadi kebakaran motor. Tindakan ini menegaskan komitmen perusahaan terhadap keselamatan dan pelayanan, meski kenaikan harga BBM dianggap sebagai tantangan besar dalam Main Agenda. Konsumsi bensin meningkat selama Ramadan dan Idulfitri 2026, dengan BPH Migas memastikan stok energi nasional tetap aman di atas 20 hari.

Analisis Ekonomi dan Peran Main Agenda

Analisis ekonomi menunjukkan bahwa kenaikan harga Pertamax berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi. Hasto menyatakan bahwa kebijakan ini harus diintegrasikan ke dalam Main Agenda pemerintah untuk mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan pemerintah dan kesejahteraan rakyat. "Jika Main Agenda tidak mencakup kebijakan BBM yang ramah masyarakat, maka keputusan ini bisa berdampak signifikan pada perekonomian nasional," papar Hasto.

Di sisi lain, Hasto juga menyoroti bahwa kenaikan harga Pertamax tidak seharusnya menjadi poin utama kebijakan. "Main Agenda sebaiknya mencakup langkah-langkah yang lebih berdampak langsung pada masyarakat, seperti peningkatan akses pendidikan dan kesehatan," tambahnya. Ia menekankan bahwa kebijakan BBM harus menjadi bagian dari Main Agenda, tetapi bukan fokus utama sebelum pemerintah menyelesaikan isu-isu lebih penting.