New Policy: Komisi VII DPR RI Teruskan Keluhan Peternak Terkait Harga Telur Bebek Anjlok ke Pemerintah

Komisi VII DPR RI Sampaikan New Policy untuk Keluhan Peternak Harga Telur Bebek Anjlok ke Pemerintah

New Policy – Keluhan para peternak telur bebek terkait penurunan harga jual yang signifikan kembali menjadi sorotan Komisi VII DPR RI dalam upaya menyampaikan New Policy ke pihak pemerintah. Harga telur bebek terus mengalami penurunan drastis, bahkan melebihi batas biaya produksi, menyebabkan tekanan besar terhadap keberlanjutan usaha ternak rakyat. Keluhan ini disampaikan sebagai langkah awal dalam mengajukan usulan kebijakan baru yang diharapkan mampu menstabilkan pasar dan memperbaiki kondisi ekonomi peternak.

Peluncuran New Policy untuk Meningkatkan Kesejahteraan Peternak

Menyikapi situasi yang semakin memburuk, Komisi VII DPR RI berencana menerapkan New Policy dalam bentuk kebijakan pemerintah yang lebih responsif terhadap kebutuhan sektor pertanian. Kebijakan ini diusulkan sebagai solusi untuk menutupi defisit keuangan peternak dan mencegah keluhan yang semakin membesar. Proses penyusunan New Policy ini melibatkan koordinasi erat dengan Komisi IV serta Fraksi PKB, dengan tujuan menghasilkan keputusan yang berdampak langsung pada kelangsungan hidup peternak.

“Dengan New Policy ini, pemerintah diharapkan mampu memberikan bantuan yang lebih berkelanjutan kepada peternak telur bebek, terutama dalam mengatasi kenaikan biaya pakan yang mengancam keuntungan mereka,” tutur Chusnunia, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

Penurunan harga telur bebek mencapai titik terendah sejak beberapa bulan terakhir, dengan harga jual berkisar antara Rp 1.400 hingga Rp 1.500 per butir. Sementara itu, biaya produksi tetap stabil di angka Rp 1.732 per butir, yang menunjukkan margin keuntungan yang sangat tipis. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan krisis pangan nasional, karena telur bebek menjadi sumber protein yang penting bagi masyarakat.

Protes Peternak di Sleman: Dampak Ekonomi yang Membesar

Para peternak menunjukkan kekecewaan mereka melalui aksi protes massal di Sleman, Yogyakarta, yang menjadi pusat perhatian nasional. Acara “Rembug Nasional Peternak Rakyat” diadakan untuk menyampaikan keluhan mengenai harga pakan yang melonjak tiga kali lipat dalam dua bulan terakhir. Kenaikan ini dikaitkan langsung dengan anjloknya harga jual telur bebek, sehingga menyebabkan keluhan yang terus mengalir ke pemerintah.

“New Policy ini menjadi jawaban untuk mengatasi krisis yang melibatkan seluruh rantai pasokan, termasuk pemasok pakan dan produsen telur bebek,” sambung Mohammad Rosul, Ketua Umum PPBN, dalam wawancara terpisah.

Kebijakan yang diusulkan melalui New Policy mencakup tiga aspek utama: subsidi untuk biaya produksi, pengaturan harga jual minimum, dan pengawasan terhadap harga pakan. Keputusan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan kelangsungan usaha peternak yang terancam gulung tikar. Selain itu, New Policy ini juga akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan kebijakan pertanian di masa depan.

PPBN secara aktif menggalang dukungan dari para peternak di seluruh Indonesia, dengan jumlah anggota yang terus bertambah. Aksi bagi-bagi 30.000 butir telur bebek secara gratis di Sleman menjadi bukti dari keprihatinan mereka terhadap krisis ekonomi. Aktivitas ini tidak hanya memperlihatkan dampak New Policy terhadap harga telur bebek, tetapi juga mengajak masyarakat untuk memahami permasalahan yang dihadapi para peternak.

Dalam konteks New Policy, pemerintah diwajibkan untuk mengambil langkah konkret dalam jangka pendek, termasuk memberikan bantuan pangan dan subsidi pakan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong keterlibatan lebih besar pihak swasta dalam mendukung sektor pertanian. Selain itu, New Policy ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harga produk pertanian.

Keluhan peternak tidak hanya terbatas pada harga telur bebek, tetapi juga mencakup kesulitan akses pasar dan ketergantungan terhadap harga bahan baku. Dengan New Policy, pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan kebijakan ekonomi dengan kebutuhan sektor pertanian, terutama di wilayah Jawa yang menjadi sentra produksi telur bebek. Implementasi kebijakan ini juga dijadwalkan untuk dinilai dalam waktu dekat, dengan evaluasi berkala dari pihak terkait.