Beritanew
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Topics Covered: DPR Ngaku Bingung Ada Pengadaan Motor Listrik hingga Sepatu di BGN: Kami Tak Tahu-Menahu

Published Juni 5, 2026 · Updated Juni 5, 2026 · By Charles Jones

DPR Bingung Soal Pengadaan Motor Listrik dan Sepatu di BGN: Kami Tak Tahu Detailnya

Topics Covered

Topics Covered mendapat perhatian besar setelah Ketua DPP NasDem mengungkapkan kebingungan Komisi IX DPR RI terhadap pengadaan motor listrik hingga sepatu melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Penyebab kebingungan ini terungkap setelah berita soal pengadaan barang tersebut viral di media sosial, menyisakan pertanyaan besar mengenai transparansi dan konsultasi dalam pengambilan keputusan. Menurut Irma Suryani Chaniago, anggota Komisi IX, pihaknya tidak pernah diberi informasi mengenai program tersebut, sehingga merasa tidak memahami alur anggaran.

"Untuk program motor listrik, tablet, TV, sepatu, dan lainnya, kami Komisi IX sama sekali tidak tahu menahu," ujar Irma kepada wartawan, Jumat (5/6).

Ketua DPP NasDem menambahkan, jika BGN benar-benar melakukan konsultasi sebelum mengalokasikan dana untuk pengadaan motor dan sepatu, pasti akan ada kesepakatan bersama. Kebingungan ini semakin memuncak karena tidak ada pihak dalam DPR yang menyadari kebijakan tersebut sebelumnya. Selain itu, sumber dana pengadaan dan tujuan penggunaan barang tersebut juga menjadi misteri.

Kebijakan BGN dan Korupsi

Kejadian ini terjadi dalam konteks penyidikan kasus korupsi yang menimpa BGN. Tiga mantan petinggi lembaga itu telah ditetapkan sebagai tersangka, menciptakan ketegangan politik dan kelembagaan. Menurut Irma, selain kebingungan, kondisi ini juga membuat DPR merasa kewalahan dalam mengawasi penggunaan dana. Ia meminta kepala BGN yang baru nanti untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen SDM dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar kebijakan kementerian bisa lebih transparan.

"Belum sempat kami undang RDP untuk menanyakan hal tersebut," tambahnya.

Sebagai bagian dari Topics Covered dalam penyelidikan, ketiga tersangka tersebut dituduh melakukan pemborosan anggaran serta penyimpangan dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang seharusnya membantu masyarakat miskin ini justru terlihat berkembang menjadi kebijakan yang membingungkan. Dalam menyusun rencana kerja anggaran, DPR berharap ada mekanisme pemeriksaan yang lebih ketat untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan akuntabel.

Motor Listrik dan Penguasaan Pasar

Dalam Topics Covered kebijakan BGN, terdapat keterkaitan dengan upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan motor listrik. Saat ini, Yamaha tengah mengeksplorasi pasar motor listrik di Indonesia sebagai bagian dari strategi ekosistem kendaraan listrik. Perusahaan tersebut berkerjasama dengan Grab Indonesia untuk menguji penerimaan masyarakat terhadap kendaraan bermotor ramah lingkungan.

Minister of Finance Purbaya Yudhi Sadewa juga menyoroti pentingnya insentif bagi motor listrik. Ia mengusulkan bantuan khusus yang akan berlaku mulai tahun ini (2026) dengan target 6 juta unit secara bertahap. Pernyataan ini masuk dalam Topics Covered kebijakan energi dan lingkungan, yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) dalam situasi tekanan harga energi global. Pengamat kebijakan publik menilai langkah ini strategis untuk mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Sementara itu, Aliansi Wirausaha Kebangsaan Indonesia (AWKI) mengkritik kebijakan pengadaan yang tidak jelas. Organisasi ini menyoroti perlindungan bagi pengemudi ojol perempuan yang rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi. AWKI berharap Topics Covered dalam pengelolaan BGN bisa mencakup kebijakan yang lebih inklusif, khususnya dalam menjaga keberlanjutan program MBG.

Penyidikan korupsi juga memperjelas peran beberapa pihak dalam Topics Covered pengadaan barang. Sony Sonjaya, salah satu mantan kepala BGN, diberi tugas pendampingan hukum selama penyelidikan. Gusma, anggota komisi lainnya, menyambut baik kecepatan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Topics Covered dalam proses pengambilan keputusan harus melibatkan pihak legislatif secara lebih aktif.