Key Discussion: Dedi Mulyadi Usul 70 Persen Pajak Tambang Dikembalikan ke Desa

Dedi Mulyadi Usul 70 Persen Pajak Tambang Dikembalikan ke Desa

Key Discussion tentang Distribusi Manfaat dari Aktivitas Pertambangan

Key Discussion yang terjadi dalam rapat evaluasi pembangunan di Jabar memperlihatkan perhatian serius Gubernur Dedi Mulyadi terhadap redistribusi pendapatan dari sektor tambang. Ia menawarkan rekomendasi agar 70 persen pajak tambang dialokasikan langsung ke desa-desa yang menjadi penghasil sumber daya alam tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk menutupi kerugian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan warga yang selama ini tidak merasakan manfaat secara adil.

“Key Discussion terkait penyaluran manfaat tambang harus lebih tepat sasaran. Dengan alokasi 70 persen pajak ke desa, kita bisa memastikan masyarakat sekitar memiliki pendapatan stabil dan partisipasi lebih dalam pengembangan wilayah,” ungkap Dedi usai berkunjung ke Situs Batutulis, Kamis, 14 Mei 2026, seperti dilansir Antara.

Kebijakan untuk Memperkuat Keterlibatan Masyarakat Lokal

Dedi Mulyadi menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya tentang distribusi uang, tetapi juga mengenai keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan tambang. Ia mengatakan bahwa desa-desa yang berdekatan dengan area pertambangan seringkali menjadi korban dari degradasi lingkungan dan gangguan sosial, seperti kerusakan tanah akibat aktivitas tambang dan mengganggu kebutuhan air bersih di Jakarta.

Dalam Key Discussion, Dedi juga menyinggung pentingnya transparansi dalam penggunaan dana tambang. Ia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten bisa menjamin bahwa keuntungan dari industri tambang tidak hanya dinikmati oleh investor, tetapi juga oleh warga sekitar yang menjadi bagian dari kehidupan ekonomi daerah. Menurutnya, pendapatan dari pajak tambang harus menjadi kekuatan ekonomi desa, bukan sumber beban.

Key Discussion ini turut menyoroti keberlanjutan usaha tambang di wilayah Bogor. Dedi menyatakan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi luas area yang masih bisa digunakan serta dampak lingkungan yang terus berlanjut. Ia menambahkan bahwa dalam skema transisi, pendapatan dari tambang harus digunakan untuk pembangunan jangka panjang, seperti infrastruktur desa dan pendidikan, agar manfaatnya berkelanjutan.

Salah satu contoh keberhasilan Key Discussion dalam membahas masalah tambang adalah komitmen pengusaha untuk menghibahkan lahan di trase jalan tambang. Ini dinilai sebagai langkah awal untuk efisiensi anggaran dan percepatan proyek infrastruktur vital. Dedi menjelaskan bahwa dari pendapatan pajak tambang, sebagian besar harus diperuntukkan bagi masyarakat, sementara sebagian kecil digunakan untuk pembayaran pajak negara.

Dedi Mulyadi juga menyoroti insiden tawuran yang terjadi di luar jam sekolah, terutama kasus pelajar meninggal di Bandung. Ia menegaskan bahwa Key Discussion harus mencakup tanggung jawab orang tua dalam mengawasi anak-anak di lingkungan sekitar sekolah. Selain itu, rencana pinjaman daerah senilai Rp2 triliun ke Bank BJB menjadi sorotan, karena dianggap perlu penghitungan yang jelas agar tidak mengganggu kebijakan masa depan.

Sebagai tindak lanjut dari Key Discussion, Dedi menyatakan akan mengirimkan surat ke pakar dari IPB untuk mengevaluasi kerugian akibat alih fungsi lahan. Ia berharap hasil analisis tersebut bisa menjadi dasar untuk memperbaiki skema redistribusi dana tambang. Dedi menegaskan bahwa solusi untuk mengatasi tambang ilegal di Parung, Kabupaten Bogor, telah ditemukan, dengan tujuan memastikan keadilan dan kesejahteraan warga tetap terjaga.