Key Discussion: Di Forum PBB, Pemerintah RI Ungkap Karhutla Turun 86 Persen dan Hutan Adat Terus Diakui

Di Forum PBB, Pemerintah RI Ungkap Karhutla Turun 86 Persen dan Hutan Adat Terus Diakui

Key Discussion – Dalam forum United Nations Forum on Forests (UNFF) yang digelar di New York, Amerika Serikat, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan pencapaian Indonesia dalam mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan. Salah satu capaian utama yang dibahas adalah penurunan luas area terkena Karhutla, yang berhasil berkurang hingga 86 persen dalam satu dekade terakhir.

Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa penurunan tersebut didorong oleh peningkatan sistem peringatan dini dan pengawasan. Data dari Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa luas lahan terdampak Karhutla pada 2025 mencapai 359.619 hektare, dibandingkan 2,6 juta hektare pada 2015. Ini menjadi bukti komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga pengelolaan hutan berkelanjutan.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen untuk menjalankan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya iklim, konservasi biodiversitas, serta pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Raja Juli.

Dalam forum tersebut, ia juga menyoroti langkah pemerintah dalam merehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis melalui kerja sama dengan komunitas lokal dan sektor swasta. Selain itu, pemerintah terus memperkuat pengakuan hutan adat sebagai bagian dari strategi pengelolaan hutan inklusif.

Indonesia menetapkan target rehabilitasi hutan seluas 12,7 juta hektar di COP30, dengan fokus pada agroforestri regeneratif. Kementerian Kehutanan telah melakukan upaya memproses pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat sebagai bagian dari komitmen untuk menekan deforestasi.

Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat aksi iklim global. Raja Juli Antoni menegaskan bahwa keanekaragaman hayati dan pengakuan hutan adat merupakan elemen utama dari strategi nasional. Ia juga menyoroti keberhasilan penurunan Karhutla, menekankan peran masyarakat dalam pencegahan dini.

Kemudian, pemerintah sedang memperkuat kebijakan “satu peta terpadu” untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor. Tindakan ini bertujuan melindungi habitat satwa liar dan memastikan keberlanjutan kawasan hutan. Dalam forum, Raja Juli menyebutkan bahwa pengakuan hutan adat juga mendapat apresiasi internasional.

BPBD Bangka Tengah tercatat sebagai salah satu instansi yang aktif dalam memetakan titik rawan Karhutla di wilayahnya. Ini menjadi contoh nyata upaya lokal dalam mendukung target nasional untuk mengurangi risiko kebakaran hutan.