Key Discussion: Mendagri Dorong Penguatan Penggunaan Soft Approach dalam Mencegah Ekstremisme dan Terorisme

Mendagri Dorong Penguatan Soft Approach dalam Pencegahan Ekstremisme dan Terorisme

Key Discussion – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, secara aktif mengusung pendekatan perangkat lunak (soft approach) sebagai strategi utama dalam mencegah penyebaran ideologi ekstremisme dan terorisme. Hal ini diungkapkan dalam acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Densus 88 Anti Teror (AT) Polri Tahun 2026, yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/5). Mendagri menekankan bahwa pendekatan ini perlu ditingkatkan untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks di ruang digital dan masyarakat.

Strategi Kolaboratif dan Adaptif

Dalam Key Discussion, Mendagri menjelaskan bahwa pencegahan ekstremisme dan terorisme tidak dapat dilakukan secara terisolasi. Ia menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Proses penyebaran pemikiran ekstremisme, menurut Mendagri, melibatkan berbagai elemen seperti pengirim pesan, penerima, saluran komunikasi, dan konteks sosial. Untuk memutus rantai ini, ia menawarkan lima pendekatan paralel: deradikalisasi, kontra radikalisasi, penguatan kontra ideologi, pemutusan saluran penyebaran, serta penyelesaian masalah sosial dan ekonomi masyarakat.

“Dengan mematahkan satu dari lima elemen ini, kita dapat menghentikan proses transfer ideologi radikal sebelum menyebar ke lebih banyak pihak,” ujar Tito Karnavian. Ia menambahkan bahwa pendekatan soft approach harus menjadi bagian penting dari Key Discussion nasional, terutama dalam menghadapi era digital yang mempercepat dinamika informasi.

Kebijakan kerja jarak jauh (WFH) yang saat ini diterapkan sebagai kebijakan nasional, menurut Mendagri, adalah contoh nyata implementasi soft approach. Ia menegaskan bahwa seluruh daerah harus menjalankan kebijakan ini sebagai bentuk kesetiaan terhadap pemerintah. Selain itu, ia menyoroti peran penting komunitas lokal dalam menciptakan lingkungan yang resisten terhadap radikalisme, sejalan dengan tema Key Discussion yang mengusung “Memperkuat Peran DPRD untuk Mendukung Asta Cita Menyongsong Indonesia Emas 2045.”

Penguatan Dalam Kelompok dan Ruang Digital

Salah satu fokus utama Key Discussion adalah penguatan kehadiran tokoh-tokoh berpengaruh dalam kelompok-kelompok yang rentan terhadap paham ekstrem. Mendagri menegaskan bahwa pemimpin lokal, seperti tokoh agama dan pemuka masyarakat, memiliki kemampuan lebih besar untuk memengaruhi anggota kelompok mereka dibandingkan pihak luar. “Karena budaya internal kelompok menjadi faktor kunci, keberhasilan soft approach bergantung pada keterlibatan orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat,” jelasnya.

“Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi saluran utama penyebaran ideologi ekstremisme, sehingga kita harus lebih responsif dalam menangani isu ini,” kata Mendagri. Ia menekankan perlunya penguatan patroli siber dan pembentukan narasi alternatif untuk mengurangi dampak negatif dari konten radikal di ruang digital.

Dalam Key Discussion, Tito Karnavian juga meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk terus memperkuat upaya pencegahan konflik agama melalui lima rekomendasi utama, seperti pendidikan nilai keagamaan, penguatan kemampuan pemimpin lokal, dan pengawasan terhadap media sosial. Upaya ini sejalan dengan penyesuaian kebijakan antar tiga kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang diharapkan memperkuat koordinasi nasional dalam Key Discussion tentang pencegahan terorisme.

Peran Penting Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi salah satu mitra strategis dalam Key Discussion ini. Ia diharapkan membantu memperkuat kemampuan penggunaan teknologi informasi untuk mencegah ekstremisme dan terorisme. Mendagri menyoroti perlunya pengembangan platform digital yang ramah dan transparan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali dan mengantisipasi tanda-tanda radikalisme.

“Key Discussion ini tidak hanya tentang teknis penangkisan terorisme, tetapi juga tentang penguatan tata kelola politik dan kebijakan yang berkelanjutan,” tambah Tito. Ia menegaskan bahwa soft approach tidak bisa dipisahkan dari upaya mengubah paradigma keamanan nasional menuju keamanan yang lebih inklusif dan berbasis kepercayaan.

Dengan pendekatan soft approach yang lebih intensif, Mendagri yakin bahwa pencegahan ekstremisme dan terorisme dapat dilakukan secara lebih efektif. Ia menekankan bahwa keberhasilan Key Discussion akan terlihat dari kemampuan masyarakat untuk menolak radikalisme sejak dini, serta meningkatnya kualitas dialog antar kelompok di ruang publik. Pendekatan ini juga diharapkan memperkuat peran lembaga pemerintah daerah (LPD) dalam mengawasi dan mengarahkan upaya pencegahan di tingkat lokal.

Koordinasi Nasional dan Tanggung Jawab Daerah

Key Discussion di Rakernis Densus 88 AT Polri Tahun 2026 menggarisbawahi pentingnya koordinasi nasional dan tanggung jawab daerah dalam pencegahan terorisme. Mendagri menegaskan bahwa setiap kabupaten dan kota memiliki peran penting dalam mengantisipasi dan menangani isu ekstremisme. “Keberhasilan strategi ini membutuhkan keberdayaan daerah dalam mengidentifikasi potensi ancaman sebelum memperoleh dampak yang besar,” jelasnya.

“Situasi keamanan Indonesia sekarang lebih tenang, tetapi kita tidak boleh lengah. Key Discussion ini menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama,” ucap Mendagri. Ia menyoroti bahwa soft approach harus diintegrasikan dalam berbagai kebijakan daerah, termasuk dalam pendidikan, ekonomi, dan keagamaan.

Dengan memperkuat soft approach, Mendagri menilai bahwa keamanan nasional tidak hanya tergantung pada operasi militer, tetapi juga pada upaya membangun masyarakat yang lebih kuat secara mental dan budaya. Key Discussion ini juga menjadi momentum untuk memperbarui strategi pencegahan terorisme, terutama dalam konteks kehidupan masyarakat modern yang terus berkembang di era digital.