Key Discussion: Mensos Coret Permanen 11.000 Penerima Bansos yang Terlibat Judol di Awal 2026
Mensos Coret 11.000 Penerima Bansos Judi Online di Awal 2026
Key Discussion – Dalam Key Discussion terbaru, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa lebih dari 11.000 penerima bantuan sosial (bansos) telah dicoret sepanjang triwulan pertama 2026. Langkah ini bertujuan memastikan bantuan sosial mencapai kelompok yang layak dan membutuhkan. “Di triwulan pertama, kami coret 11.000 lebih KPM, sedangkan di triwulan kedua hanya 75 yang dicoret,” jelas Gus Ipul saat rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Koreksi Data dan Koordinasi dengan PPATK
Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari Key Discussion tentang perbaikan data penerima manfaat bansos. Gus Ipul menyebut jumlah penerima yang dicoret tahun ini menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana sekitar 600.000 orang dikeluarkan karena diduga terlibat judi online. Meski demikian, Kementerian Sosial tetap memberi peluang untuk memperbaiki status bagi sebagian KPM yang dianggap masih layak menerima bantuan setelah verifikasi lapangan.
“Beberapa KPM yang melalui ground check ternyata masih sangat membutuhkan bantuan sosial, sehingga diberi kesempatan untuk kembali menerima manfaat,” kata Gus Ipul.
Kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi faktor penting dalam Key Discussion ini. Gus Ipul mengapresiasi kontribusi PPATK dalam menyediakan data rekening penerima bansos yang terindikasi bermain judi online. “Kami juga akan menyerahkan data terbaru dari BPS kepada PPATK untuk memadankan dan memperbaiki informasi,” tambahnya. Data tersebut digunakan untuk memantau transaksi keuangan dan mengidentifikasi dana yang dialihkan ke aktivitas judi.
Pengawasan dan Sistem Verifikasi
Mensos menjelaskan bahwa sebagian besar penerima bansos yang terlibat judi online berasal dari kelompok miskin (desil 1 dan 2). Untuk menjaga integritas program, Kemenkoordinator Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat (Kemensos) melibatkan pemerintah daerah dan pendamping sosial dalam pengawasan serta pendampingan. “Kami melakukan pemantauan bersama tim pendamping di setiap wilayah,” pungkas Gus Ipul.
Sejumlah kasus koreksi bansos juga terjadi di daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau (Kepri) memblokir 300 rekening penerima manfaat karena terindikasi judi online. Sementara itu, Pemkab Lombok Tengah mengaktifkan kembali beberapa KPM yang sempat diblokir setelah klarifikasi. Di Kediri, 222 penerima PKH dan BPNT dicoret, mayoritas karena terlibat judi online. Proses ini memperkuat Key Discussion tentang efektivitas pengawasan bersama antarlembaga.
PPATK melaporkan bahwa total rekening bansos yang terlibat dalam praktik judi online mencapai 603 ribu, dengan perputaran dana sebesar Rp47,9 triliun. Dana yang mengendap di 10 juta rekening sejumlah Rp2,1 triliun. Gus Ipul menegaskan bahwa data ini membuktikan keberhasilan Key Discussion dalam mengoptimalkan penyaluran bansos. “Dana bansos yang digunakan untuk judi online akan dikenai sanksi, termasuk pencoretan permanen dari daftar penerima manfaat,” ujarnya.
Kemensos memastikan pemutakhiran data setiap tiga bulan. Proses ini dilakukan guna memperbarui informasi KPM dan meminimalkan penggunaan dana bantuan untuk aktivitas yang tidak sesuai tujuan. Selain itu, pemerintah sedang menyiapkan strategi baru untuk siswa baru Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026. Angka 52 persen dari total populasi Indonesia, yang setara dengan 15 juta orang, menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam judi online. Key Discussion ini menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program sosial.