Key Discussion: Tekan Impor LPG, Bahlil Usulkan Anggaran Rp815,5 Miliar untuk Kompor Listrik
Key Discussion: Bahlil Usulkan Anggaran Rp815,5 Miliar untuk Tekan Impor LPG dan Bantu Pengembangan Kompor Listrik
Key Discussion mengemuka dalam pembahasan anggaran 2027 saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengusulkan alokasi dana sebesar Rp815,56 miliar untuk pengembangan kompor listrik. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan pada impor liquefied petroleum gas (LPG), yang menjadi salah satu sumber energi terbesar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Usulan ini termasuk dalam pagu anggaran Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), yang diperkirakan menerima total dana hingga Rp1,813 triliun pada tahun ini.
Key Discussion dalam raker dengan Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026), menggarisbawahi bahwa kompor listrik akan menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk mengarahkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Bahlil menekankan bahwa energi yang difokuskan ke depan tidak hanya LPG, tetapi juga mencakup kompor listrik, CNG, serta berbagai bentuk energi terbarukan lainnya. Dengan pengembangan infrastruktur dan teknologi, ia berharap pergeseran ini dapat berdampak positif pada penurunan impor bahan bakar fosil, yang hingga kini masih menyedot dana besar.
"Dengan anggaran tersebut, kita dapat mendorong adopsi kompor listrik secara massal, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan energi nasional," kata Bahlil dalam raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kementerian ESDM menyampaikan pagu indikatif total Rp27,33 triliun untuk tahun 2027. Alokasi terbesar diberikan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dengan nilai Rp11,33 triliun, yang digunakan untuk proyek infrastruktur seperti Pipa Gas Dusem dan jaringan gas rumah tangga. Sementara itu, EBTKE mendapat anggaran Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik, bersamaan dengan dana Rp58,58 miliar untuk pembangunan PLTMH dan Rp635,2 miliar untuk konversi motor listrik. Selain itu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelesaikan anggaran sebesar Rp10,46 triliun, terutama untuk program Listrik Desa dan pembangunan bantuan pasang baru listrik.
Strategi Kebijakan Energi Nasional
Key Discussion dalam pembahasan anggaran juga mencakup inisiatif untuk memperkuat subsidi BBM, LPG, dan listrik sebagai dasar kebijakan energi nasional. Angka-angka ini disepakati bersama Komisi XII DPR RI dan menjadi acuan bagi pengelolaan energi di masa depan. Bahlil mengungkapkan bahwa alokasi anggaran lainnya terbagi ke dalam sektor-sektor seperti BPSDM ESDM (Rp881,43 miliar), Badan Geologi (Rp749,49 miliar), serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) sebesar Rp702,53 miliar. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga energi dan daya beli masyarakat.
Key Discussion menyoroti pentingnya kebijakan energi yang terpadu, termasuk penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Bahlil menantang DPR untuk menunjukkan data yang akurat mengenai target lifting minyak dan evaluasi penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan hutan. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Rapat dan Evaluasi Kebijakan 2025
Key Discussion tidak hanya terbatas pada pembahasan anggaran, tetapi juga mencakup evaluasi kinerja 2025 dan target kebijakan 2026. Bahlil menyampaikan laporan ini setelah bertemu dengan Presiden RI di Istana Negara, Kamis (11/6), di mana ia mengungkapkan rencana impor 100 ribu unit tabung CNG 3 kg dari Tiongkok sebagai uji coba penggunaan di segmen rumah tangga. Poin ini diperkuat dengan pernyataan bahwa kebijakan ini akan tetap dipertahankan guna menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi defisit neraca energi.
Key Discussion dalam rapat tersebut menyoroti peran penting kompor listrik dalam mengurangi penggunaan LPG. Bahlil menyebutkan bahwa program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang, terutama dengan peningkatan kapasitas listrik nasional dan adopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan. Anggaran untuk kompor listrik dianggap sebagai langkah kritis dalam transisi energi Indonesia menuju sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Interaksi Khusus dengan Masyarakat
Key Discussion dalam interaksi khusus dengan masyarakat juga menjadi sorotan. Setelah menyelesaikan ibadah haji, Raffi Ahmad mengunjungi Bahlil dan memotong rambutnya sebagai bagian dari dialog informal mengenai energi dan kehidupan sehari-hari. Meski terdapat sentuhan personal seperti ini, Bahlil tetap fokus pada kebijakan energi yang bisa diimplementasikan secara luas. Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak menghasilkan pembahasan reshuffle kabinet, namun lebih menekankan pada kolaborasi untuk mencapai target pengurangan impor LPG.