Key Strategy: Percepatan Proyek Infrastruktur Kalsel: Belanja Modal Melonjak 65,21 Persen Dorong Ekonomi Regional

Key Strategy: Kalimantan Selatan Percepat Proyek Infrastruktur Dorong Ekonomi Regional

Key Strategy – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan melaporkan peningkatan signifikan dalam realisasi belanja modal, mencapai 65,21% pada Triwulan I 2026. Angka ini mencerminkan efektivitas Key Strategy dalam mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Strategi ini tidak hanya mengoptimalkan penggunaan dana, tetapi juga meningkatkan keterlibatan pihak swasta dan pemerintah pusat dalam menyukseskan pembangunan. Lonjakan belanja modal ini diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap sektor-sektor kunci, seperti transportasi, energi, dan komunikasi.

Penyusunan Rencana Investasi Berbasis Key Strategy

Kepala Kantor Wilayah DJPb Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menjelaskan bahwa akselerasi belanja modal telah dimulai sejak awal tahun anggaran 2026. Dengan Key Strategy sebagai panduan utama, pemerintah daerah fokus pada pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung pada daya saing wilayah. Meskipun pertumbuhan belanja daerah secara keseluruhan mengalami perlambatan, realisasi belanja modal menunjukkan perbaikan signifikan, yang menjadi indikator kuat keberhasilan strategi pembangunan. Dengan pendapatan daerah mencapai Rp7,45 triliun atau 23,68% dari target, anggaran yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.

“Key Strategy dalam percepatan proyek infrastruktur tidak hanya mempercepat eksekusi, tetapi juga memastikan penggunaan dana yang efisien dan berdampak jangka panjang,” tambah Catur Ariyanto Widodo. Strategi ini dirancang untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Realisasi belanja daerah hingga akhir Triwulan I 2026 mencapai Rp5,59 triliun, atau 13,66% dari pagu anggaran total. Angka ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program-program strategis, termasuk proyek infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menjadi faktor pendorong utama, dengan realisasi mencapai Rp1,97 triliun, meningkat 28,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Transfer ke Daerah (TKD) juga berkontribusi besar, dengan realisasi mencapai Rp5,43 triliun, menegaskan peran pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah.

Keberhasilan Key Strategy terlihat dari peningkatan aktivitas konstruksi dan pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah Kalimantan Selatan berfokus pada proyek-proyek yang memiliki manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang, seperti pengembangan jaringan jalan raya, pembangunan bandara, serta peningkatan ketersediaan energi. Proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membuka peluang investasi baru, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, pembangunan infrastruktur diperkirakan akan menurunkan biaya logistik, sehingga meningkatkan daya saing Kalimantan Selatan di pasar regional dan nasional.

Dalam rangka meningkatkan keberlanjutan Key Strategy, pemerintah daerah juga melakukan koordinasi intensif dengan pihak swasta dan lembaga keuangan. Program-program seperti Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) serta Inisiatif Kemitraan Pemerintah dan Investor (IKPI) diharapkan mampu mengakselerasi penggunaan dana dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Defisit regional pada akhir Maret 2026 mencapai Rp5,21 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk proyek-proyek yang berdampak signifikan pada perekonomian. Angka defisit ini menjadi alat countercyclical, membantu menstabilkan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan fluktuasi pajak.

Penerimaan pajak di Kalimantan Selatan mengalami kontraksi 4,31% tahunan pada awal tahun 2026, terutama karena kebijakan restitusi pajak dan realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang lebih cepat. Meski ada tekanan, Key Strategy menegaskan bahwa defisit ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mempercepat proyek-proyek yang berpotensi tinggi. Kebijakan ini memastikan bahwa dana yang dialokasikan tidak hanya sekadar menutupi defisit, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan ini, pemerintah daerah mampu menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.

Analisis terhadap proyek infrastruktur yang berjalan menunjukkan bahwa pemerintah Kalimantan Selatan telah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memaksimalkan peluang investasi. DPMPTSP Sulawesi Selatan mencatat realisasi investasi sebesar Rp19,54 triliun pada tahun 2025, melebihi target yang ditetapkan. Angka ini membuktikan bahwa Key Strategy berhasil menarik minat investor lokal dan internasional. Kebijakan percepatan proyek infrastruktur tidak hanya menguntungkan sektor publik, tetapi juga memberikan keuntungan besar bagi sektor swasta, melalui peningkatan akses pasar dan infrastruktur pendukung.